Makassar

Paskibraka Nasional Dilarang Pakai Hijab, PPI Kota Makassar Kecam BPIP

Published

1 tahun ago

15 Agustus 2024

Kitasulsel–Makassar Pengurus Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Makassar ikut mengecam kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang melarang paskibraka putri mengenakan hijab saat pengibaran bendera sang saka merah putih.

Kebijakan itu diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat BPIP Nomor 1 Tahun 2024. Salah satunya tentang Tata Pakaian dan Sikap Tampang Paskibraka.

Dalam peraturan ini membuat paskibraka putri yang mengenakan hijab terpaksa harus meninggalkan hijabnya dengan landasan ‘keseragaman’ yang di mana hal ini tidak pernah terjadi.

“Hal ini justru mengecewakan dan sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila, di mana setiap warga negara berhak untuk mendapatkan keadilan sosial serta menjalankan perintah agama sesuai keyakinan masing” kata Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial PPI Kota Makassar, Andina Arbarini, Kamis (15/8).

Melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial, PPI Kota Makassar juga turut aktif dalam menyuarakan perlindungan hak-hak perempuan baik dalam beragama, bersosial, dan bernegara terlebih kepada para Paskibraka dan Purna Paskibraka.

Juga turut aktif melakukan sosialisasi serta kelas peningkatan diri adiri perempuan dapat bertumbuh bersama serta membela hak-hak dasar yang dimilikinya seperti dalam hal ini, untuk menjalankan perintah agama yang dianutnya.

Ketua PPI Kota Makassar, Muhammad Fahmi juga mengutarakan kekecewaan yang mendalam mengenai peraturan BPIP tersebut,

“Sungguh disayangkan mengedepankan Keseragaman Visual tanpa melihat seperti apa keindahan dari Keberagaman Indonesia.

Adik-adik Paskibraka Nasional yang Insya Allah akan bertugas nanti sebaiknya kita support untuk kesejahteraan mereka saja, mari kita doakan mereka agar dapat bertugas dengan baik pada 17 Agustus nanti” ungkap Fahmi.

Selain itu, Pengurus Pusat PPI menyatakan sikap kepihatinan dan menolak dengan tegas adanya pelarangan mengenakan hijab bagi Paskibraka Putri 2024.

“Yang menjadi pertanyaan kami adalah, apakah Penggunaan Hijab/ Jilbab bagi Anggota Paskibraka Putri menjadi sebuah larangan atau hal yang dilarang atau suatu yang mempengaruhi kecantikan?” kata Gousta Feriza selaku Ketua Umum PPI dalam rilis pers PPI di Jakarta pada 14 Agustus lalu.

Polemik ini sontak membuat geram berbagai pihak, baik keluarga Paskibraka Nasional putri yang diutus, pihak PPI di berbagai daerah, pemuka agama, hingga pemerintah daerah yang terkait.

Adanya peraturan ‘Keseragaman’ penampilan tanpa melihat seperti apa keberagaman nilai-nilai agama dan adat istiadat yang di bawa oleh masing-masing Paskibraka Nasional yang bertugas terkesan ‘Tidak Peduli’ dan ‘Tidak Sensitif’.

Pengurus Pusat PPI pun berharap BPIP selaku pengelola dan penanggung jawab program paskibraka untuk mengevaluasi semua aturan dan keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila tersebut.

Mereka mendesak BPIP untuk menjawab alasan calon Paskibraka yang datang ke pemusatan latihan, serta saat momen latihan, hingga gladi masih berhijab namun terlihat tak berkerudung saat pengukuhan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. (*)

Makassar

Ilham Husen Pimpin JMSI Sulsel, Pengurus Periode 2025-2030 Resmi Terbentuk

Published

4 hari ago

11 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—MAKASSAR – Pengurus Daerah (Pengda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi terbentuk. Pengurus daerah untuk periode 2025–2030 disepakati dalam rapat formatur di Makassar. Pembentukan ini merupakan tindak lanjut hasil musyawarah daerah (Musda) I yang dilaksanakan di Hotel Almadera, Kota Makassar, Sabtu, (9/8/2025).

Musda Pengda JMSI Sulsel memetapkan Ilham Husen sebagai ketua terpilih. Selanjutnya, Musda tersebut juga menetapkan tiga tim formatur untuk menyusun pengurus yakni Ilham Husain sebagai ketua terpilih, lalu Sabri perwakilan pengurus pusat dan A Besse Nabila Saskia.

Ilham Husen mengatakan, guna memperkuat pengurus harian dalam menjalankan roda organisasi, pihaknya membutuhkan dewan pembina, penasehat, dewan pakar hingga penasehat hukum.

Kata Ilham, dewan pimpinan pihaknya meminta Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D sebagai coordinator. Lalu ada Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman serta Ismail Manda dan DR.H Bunyamin M Yapid,LC.,MH serta dr Taufiiqqulhidayat Ande Latif.

Dewan penasehat, kata Ilham, ia juga meminta kesediaan Fachruddin Palapa untuk menjadi koordinator. Lalu ada Misbahuddin Hadjdjini, Rasyid Alfarizi, Hasrul Hasan dan Mustaqim Musma sebagai anggota.

“Kami memutuskan dewan penasehat sebanyak lima orang. Semuanya senior. Pengalaman mereka dibidang jurnalis dan pengembangan perusahaan media cukup mumpuni,” ujarnya, Rabu, 10 September 2025.

Sedang untuk dewan pakar, jelas Ilham, pihaknya juga telah melakukan komunikasi secara langsung dengan beberapa dosen yang ada di Makassar.

“Untuk kedua dewan pakar kami meminta kesediaan Dr. Iwan Perwira, SE, MM, Dr. Ir. Abdul Haris, ST, SE M.Si, Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP.,M.Si, Dr. Bahtiar Maddatuang SE. M.Si, CPHCM serta kanda Akbar Abu Thalib S.I.Kom, M.I.Kom dan Dr. Andi Surahman Batara, SKM, M.Kes,” ujarnya.

Untuk penasehat hukum, tambah Ilham, empat orang, yakni Prof. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, S.H., M.H, Dr Patawari, S.HI.,M.H, Muhammad Nursalam, SH, MH dan Sulaiman Syamsuddin SH, MH.

Struktur pengurus harian, tambah Ilham, untuk sekretaris diisi oleh Haeruddin, Wakil Sekretaris Paris Madeali, Bendahara dijabat Andi Besse Nabila Saskia dan ditemani Jesi Heny Taroko sebagai Wakil Bendahara.

Sedang ketua Bidang Organisasi diisi oleh Aco Mappanganro, Ketua Bidang Jurnalisme Berkualitas dijabat Akbar LIB, lalu ketua Bidang Platform Digital diamanahkan kepada Muhammad Taufiq.

Sedang Ketua Bidang Potensi Daerah diisi oleh Lukman, Ketua Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga diamanahkan kepada Silvana Dunggo. Direktur Lembaga Kerjasama Bisnis dan Advokasi diberikan kepada Sabri Rizaldi. Sedang Kepala Sekretariat dipercayakan kepada Nur Fajar Nurdin.

Profesionalisme dan Verifikasi Jadi Prioritas

Dalam kepengurusan baru ini, JMSI Sulsel akan fokus pada dua program kerja utama. Pertama, mendorong dan memfasilitasi verifikasi media anggotanya.

“Verifikasi media sangat penting. Ini adalah bukti komitmen kami untuk menjaga kualitas dan integritas jurnalisme di tengah maraknya berita hoaks,” jelas

Program kedua adalah peningkatan kompetensi jurnalis. JMSI Sulsel berencana bekerja sama dengan Dewan Pers dan lembaga terkait lainnya untuk mengadakan berbagai pelatihan dan uji kompetensi.

“Kami ingin memastikan setiap jurnalis di bawah perusahaan naungan JMSI memiliki kompetensi yang mumpuni. Hal ini tidak hanya berdampak positif bagi profesionalisme jurnalis, tetapi juga pada kualitas informasi yang diterima oleh masyarakat,” tutup

“JMSI Sulsel terbentuk dengan tujuan mulia, yakni menjadi wadah bagi seluruh jurnalis dan pimpinan media siber di Sulsel untuk bersinergi dan meningkatkan profesionalisme,” ujar. (*)