Makassar

Kunker di Kota Makassar, Iriana Jokowi dan Wury Ma’ruf Amin Kompak Sosialisasi Anti Narkoba

Published

10 bulan ago

22 Agustus 2024

Kitasulsel–Makassar Ibu Negara Iriana Jokowi dan Wakil Ibu Negara Wury Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja di Kora Makassar, Kamis, (22/8/2024).

Dalam kunjungannya, Ibu Negara dan Wakil Ibu Negara dibersamai Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Indonesia Maju (KIM), dengan agenda kegiatan Sosialisasi dan Talk Show Anti Narkoba kepada pelajar SMP dan SMA di Kota Makassar.

Pada sesi Talk Show Iriana Jokowi menyapa hangat siswa dan juga memberi semangat kepada pelajar yang hadir.

“Apa yang kalian simak dari materi bahaya narkoba?,” tanya Iriana kepada siswa.

Iriana juga memberikan hadiah kepada siswa yang dapat menjawab pertanyaan dengan baik pada sesi acara, berupa smartphone dan tablet.

Dalam kesempatan tersebut, Iriana juga meminta para pelajar SMA dapat memahami dan menjelaskan ulang mengenai materi sosialisasi anti narkoba.

Sementara itu, Wury Ma’ruf Amin meminta para pelajar SMP berani menjelaskan pemahaman yang diperoleh dari sosialisasi anti narkoba tersebut.

“Adek-adek tidak perlu malu-malu jelaskan saja apa bahaya dari narkoba,” ujar Wury Ma’ruf.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto bersama Ketua TP PKK Makassar Indira Yusuf Ismail menyambut kedatangan Ibu Negara di Hotel Four Points sekira pukul 09.30 Wita dan mendampinginya hingga acara selesai.

“Saya dengan ibu Indira sebagai host, apalagi acara ini di Makassar. Terhormat sekali karena ada Ibu Iriana Jokowi, dan Ibu Ma’ruf Amin. Alhamdulillah tadi berlangsung dengan baik dan semarak,” kata Danny, sapaannya, pasca-acara.

Danny juga berharap sosialisasi anti narkoba ini dapat efektif mencegah generasi muda dari obat-obat terlarang itu.

“Saya kira tentu pesannya agar anak-anak kita mampu menghindari narkoba,” harapnya.

Kota Makassar sendiri, sambung Danny, selalu memberikan perhatian, khususnya kepada anak-anak.

“Hal tersebut terbukti dengan berbagai upaya program untuk anak yang dihadirikan di Kota Makassar, salah satunya program Jagai anak ta’ yang sangat ditekankan,” pungkasnya. (*)

Makassar

2.017 Pegawai Honorer Pemprov Sulsel Diberhentikan

Published

2 minggu ago

3 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Terhitung sejak 1 Juni 2025, sedikitnya 2.017 pegawai honorer Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) resmi diberhentikan. Ribuan mantan calon abdi negara itu digantikan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Dimana keputusan atau kebijakan itu mengacu pada surat resmi yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman, atas nama Gubernur Sulsel, tertanggal 28 Mei 2025.

Surat tersebut berisi penyesuaian penetapan dan penganggaran gaji pegawai non-ASN untuk tahun anggaran 2025, dan ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah dan kepala biro di lingkungan Pemprov Sulsel.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Sukarniaty Kondolele alias Ani mengatakan, keputusan ini menyusul hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Pada seleksi PPPK tahap I, ada 1.446 orang yang tidak lulus, terdiri dari R2 sebanyak 49 orang dan R3 sebanyak 1.397 orang,”ucap Ani dalam keterangan tertulis, Senin (2/6/2025).

Sementara itu, pada tahap II, terdapat 571 orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) administrasi. Ani menegaskan bahwa pemberitahuan soal penghentian penggajian telah disampaikan sebelumnya melalui surat edaran resmi.

“Sudah dari awal disampaikan bahwa mulai 1 Juni 2025 tidak ada lagi penggajian bagi pegawai honorer yang tidak lolos PPPK,” ujarnya.

Terkait kemungkinan melanjutkan pekerjaan sebagai tenaga paruh waktu, Ani menyatakan bahwa hal itu masih mungkin dilakukan, namun belum ada petunjuk teknis (juknis) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kalau tidak ada petunjuk lebih lanjut, terus dia mau kerja di mana? Mengisi formasi jabatan apa?” kata Ani, mempertanyakan.

Menurutnya, 2.017 honorer yang dirumahkan tersebut tidak memiliki formasi jabatan, karena posisi yang sebelumnya mereka isi kini telah ditempati oleh para peserta yang lulus seleksi PPPK.

“Intinya, yang tidak lulus PPPK tentu tidak ada lagi formasi jabatan lain yang bisa mereka isi, karena akan diisi oleh PPPK yang lulus,” pungkas Ani. (*)