DPR Makassar
Pemprov – DPRD Sulsel Sepakati KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2024 Sebesar Rp10,168 Triliun
Kitasulsel–Makassar Rapat Paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran (TA) 2024 dilaksanakan di Kantor DPRD Sulsel, Kamis, 22 Agustus 2024.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Irwan Hamid, membacakan hasil perubahan. Pendapatan Daerah dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp10,168 triliun.
Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp139,27 miliar atau 1,39 persen dari target semula pada APBD Pokok TA. 2024 yang sebesar Rp10,028 triliun.
Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS TA. 2024 ditargetkan sebesar Rp5,523 triliun. Target ini mengalami kenaikan sebesar Rp61,8 miliar jika dibandingkan dengan target pada APBD Pokok TA. 2024 sebesar Rp5,461 triliun; Pendapatan Transfer ditargetkan dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS TA.
2024 sebesar Rp4,636 triliun. Target ini mengalami kenaikan sebesar Rp78,3 miliar jika dibandingkan dengan target sebelumnya sebesar Rp4,557 triliun; Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS TA. 2024 sebesar Rp8,886 miliar.
Target ini mengalami penurunan sebesar Rp913,6 juta jika dibandingkan dengan target sebelumnya sebesar Rp9,800 miliar.
“Ini sebagai pedoman untuk menggalakkan sumber daya fiskal dalam rangka pencapaian target-target pembangunan yang berkualitas dan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel,” kata Irwan Hamid.
Adapun salah satu masukan, di
mana Badan Anggaran DPRD Sulsel setelah mencermati hasil rumusan dan masukan komisi-komisi terhadap penyajian dokumen Perubahan KUA-PPAS APBD tersebut oleh TAPD harus diapresiasi.
“Ini patut menjadi kebanggaan bersama karena adanya peningkatan pendapatan hingga Rp139 miliar dan itu di luar dugaan kita semua,” sebutnya.
Adapun Penjabat Gubernur Sulsel, Prof. Zudan, mengatakan, pada postur APBD Perubahan ini dengan tujuh rekomendasi yang ada akan menjadi catatan untuk menjadi perhatian. Dalam menjutkan KUA-PPAS ini terdapat bagian yang harus dibangun komitmen bersama.
Dia memiliki keyakinan bahwa hal ini bisa dilakukan itu, karena setelah dipelajari oleh Badan Anggaran dan TAPD melaporkan kepada dirinya bagaimana desain APBD sehat yang harus dibuat mulai 2024.
”Insya Allah akan selesai di APBD 2025. Sehingga di 2026 sudah tidak ada lagi utang yang berasal dari APBD 2025. “Jadi harapan kita mudah-mudahan ini terwujud,” imbuhnya. (*)
KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Ratusan tenaga honorer kategori R2 dan R3 dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar mendatangi Gedung DPRD, Kamis (15/5/2025). Mereka menuntut kepastian atas nasib kepegawaian mereka yang hingga kini masih menggantung, meski telah mengikuti seleksi tahap pertama Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun anggaran 2024.
Dipimpin Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3 Makassar, Sukri Zulkarnain alias Uky, massa honorer menyuarakan keresahan mereka langsung di hadapan Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyerahkan data honorer yang tidak lolos seleksi tahap awal dan meminta tindak lanjut konkrit.
“Kami tidak datang untuk menekan, tapi untuk mencari kejelasan. Sampai sekarang, jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) belum jelas. Sementara waktunya terus berjalan,” ujar Uky kepada wartawan usai audiensi.
Menurut Uky, sebelumnya Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Akhmad Namsum, telah menyampaikan bahwa lebih dari 3.200 honorer telah diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun di lapangan, banyak honorer justru mendapat informasi yang bertolak belakang.
Ada yang bilang data kami belum masuk pusat. Itu yang bikin kami resah. Informasi simpang siur ini memicu keresahan yang lebih besar, sampai akhirnya kami membentuk aliansi ini,” katanya.
Uky menegaskan, yang diminta para honorer bukanlah keistimewaan, melainkan kepastian status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Mereka dengan tegas menolak opsi dijadikan pegawai paruh waktu atau outsourcing tanpa kejelasan perlindungan hak.
“Kalau hanya diganti istilah tanpa kepastian hak dan masa depan, apa bedanya? Kami ingin status yang sah, diakui sebagai bagian dari sistem pemerintahan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Uky juga menyoroti belum adanya pernyataan resmi dari Plt. Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, terkait nasib usulan dari Kota Makassar. Hal ini semakin memperkuat rasa cemas di kalangan tenaga honorer.
“Kalau benar daerah kami belum menyetor data ke pusat, kami minta itu diklarifikasi. Karena ini menyangkut nasib ribuan orang yang sudah puluhan tahun mengabdi,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Uky menyampaikan harapan sederhana yang menjadi suara bersama para honorer.
“Kami tidak menuntut lebih. Kami hanya ingin diakui. Ini bukan soal jabatan, ini soal martabat. Kami sudah lama bekerja, tapi status kami masih tanda tanya,” tutupnya penuh harap
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login