Politics
Hanura Perkuat Koalisi Mulia di Pilwali Makassar
Kitasulsel–Makassar Pasangan Bakal Calon Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah) kembali mendapat dukungan partai politik untuk maju di Pilwali Maksssr, 27 November mendatang.
Teranyar, Hanura menyusul Golkar, Demokrat dan Perindo mendukung pasangan bertagline ‘Mulia’ itu.
Kepastian itu dinyatakan langsung Ketua Hanura Makassar, M Yunus. Ini sekaligus menghapus keraguan terkait totalitas dukungan Hanura terhadap Appi-Aliyah.
“Insya Allah perjuangan yang ditambah kekuatan Hanura ini akan semakin Mulia,” ujar Yunus di Posko Pemenangan Appi-Aliyah, Jalan Pettarani, Makassar, Rabu, (28/8/2024).
Sekretaris Hanura Makassar, Muchlis Misbah berkoitmen mengerahkan seluruh kekuatan politik, pendukung, loyalis, relawan, dan konstituennya untuk memenangkan Appi-Aliyah.
“Tujuan kami menang. Tidak ada lagi tawar menawar dan halangan yang merintangi. Kami siap membawa pasangan ini mempimpin Kota Makassar 5 tahun ke depan,” tegas Anggota DPRD Kota Makassar dua periode tersebut.
Muchlis mengungkapkan alasan Hanura melabuhkan dukungannya ke Appi-Aliyah atas beberapa pertimbangan matang dan terukur. Salah satunya terkait jargon yang diusung Appi-Aliyah.
“Setelah mempelajari beberapa hari terakhir, dari taglinennya saja sudah bagus. Mulia itu tidak suka marah, tidak mengintimidasi, dan selalu berbuat baik,” terangnya.
Sehingga menurut dia, dengan totalitas dan komitmen infrastruktur politik yang ada, kemenangan Appi-Aliyah di depan mata.
“Untuk menjemput kemenangan ini sisa kehendak Allah saja atau garis tangan. Karena seluruh infrastruktur politik kami sangat siap,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua Komunitas Ada Teman Ada Jalan, Adit Abbas memastikan perangkatnya hingga akar rumput tegak lurus bakal berupaya sekuat tenaga memenangkan pasangan ini.
Komunitas yang sukses mengantarkan Muchlis Misbah ke DPRD Makassar pada Pileg 2024 lalu menyebut, Muchlis Misbah akan mengerahkan sedikitnya 2.000 relawan untuk mengawal Appi-Aliyah di acara deklarasi dan mendaftar ke KPU Makassar.
“Kami tegak lurus dengan instruksi Muchlis Misbah. Karena yang perlu dicatat, jauh sebelum Hanura resmi mengusung Appi-Aliyah, beliau (Muchlis Misbah) telah turun langsung ke konstituen mensosialisasikan pasangan ini,” kata Adit.
Bergabungnya Hanura berarti pasangan MULIA kini disokong empat partai politik.
Sebelumnya, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Perindo sudah lebih dulu mengeluarkan rekomendasi untuk mengusung MULIA bertarung di Pilwalkot Makassar 2024.
Hanura sendiri memiliki dua kursi di DPRD Makassar. Itu berarti MULIA sudah melewati syarat kursi parlemen untuk diusung. Pasalnya, MULIA saat ini sudah punya 12 kursi.
Syarat 10 kursi parlemen untuk mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota sebelumnya sudah dipenuhi Appi-Aliyah. Masing-masing yakni Golkar (6 kursi), Demokrat (3 kursi), dan Perindo (1 kursi). Apalagi, setelah perubahan syarat oleh MK.
Sebelumnya, Ketua DPD Hanura Sulawesi Selatan (Sulsel) Amsal Sampetondok sudah menegaskan kepada wartawan bahwa partainya masih berkomitmen mendukung Appi-Aliyah.
Penegasan itu ia lontarkan merespons ajakan PKS untuk membentuk poros baru pada Pilwalkot Makassar 2024.
Appi-Aliyah akan mendaftar di KPU Makassar, Kamis (29/8/2024). Sebelum ke KPU, Appi-Aliyah akan melakukan deklarasi di Anjungan Bugis Pantai Losari pada pukul 09.00 Wita.
Ribuan relawan dilaporkan siap mengawal MULIA saat deklarasi dan pendaftaran ke KPU. Menurut Appi, deklarasi MULIA bakal dihadiri para ketua parpol pengusung.
“Insya Allah, para ketua parpol bakal hadir mendampingi saat deklarasi dan tentunya pendaftaran ke KPU. Saya sendiri kan Ketua DPD II Golkar Makassar.
Ya, sampai saat ini koordinasi dan komunikasi terus dibangun untuk memantapkan deklarasi dan tahapan pendaftaran,” imbuhnya. (*)
Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.
Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.
Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.
Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.
Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.
Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics12 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login