Politics

Pasangan Seto – Kiki Resmi Mendaftar ke KPU

Published

1 tahun ago

28 Agustus 2024

Kitasulsel–Makassar Pasangan Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi resmi mendaftarkan diri sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2024-2029.

Duet akronim “Sehati” ini mendaftar ke Kantor KPU Makassar, Jl Perumnas Raya Antang, Kamis (28/8/2024), sebagai pasangan calon pertama di Pilwalkot Makassar dengan diarak oleh ribuan pendukung.

Pasangan Seto-Rezki menuju kantor KPU Makassar sekira pukul 9.30 Wita menggunakan mobil bak terbuka. Sementara ribuan pendukung dan simpatisan yang hadir mengendarai sepeda motor.

Empat pimpinan partai pengusung yakni Gerindra, Nasdem, PAN dan PSI turut mendampingi Seto-Rezki. Mereka disambut langsung Ketua KPU Makassar, Yasir Arafat dan jajaran komisioner.

Selama kurang lebih 1 jam prosesi verifikasi dokumen syarat dukungan, ribuan pendukung Sehati di luar kantor KPU Makassar juga menyemut silih berganti meneriakkan yel-yel ‘Adami Sehati’.

Setelah merampungkan dokumen Seto-Rezki sekira pukul 11.15 Wita, KPU Kota Makassar menyatakan bahwa berkas syarat yang diterima oleh pihak panitia dinyatakan lengkap dan diterima.

Setelah melakukan pendaftaran dan verifikasi berkas, Seto-Rezki didampingi para Ketua Partai pengusung langsung konferensi pers terkait kesiapan menghadapi pesta politik di Kota Makassar.

“Alhamdulillah dari hasil pemberian berkas kepada pihak KPU Makassar dan penginputan melalui Silon (Sistem informasi pencalonan), telah dinyatakan diterima dan lengkap,” ucap Seto dalam keterangan persnya di halaman Kantor KPU Makassar.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran KPU kota Makassar dan Panwaslu atas kerjasama yang terjalin, sehingga dirinya bersama Rezki Lutfi bisa mendaftar sebagai kandidat di Pilwalkot Makassar.

“Untuk itu kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada KPU Makassar atas kerja sama yang luar biasa dan penyambutan yang sangat bagus,” tutur mantan Bupati Sinjai periode 2018-2023 ini.

“Kemudian dengan hadirnya Panwaslu kota Makassar juga akan menghadirkan pengawasan kepada seluruh proses pemilihan pilkada, harapan kami nantinya proses ini bisa berjalan dengan baik pada tanggal 27 November mendatang” tambahnya.

Bahkan, Andi Seto menuturkan penghormatan yang luar biasa kepada segenap partai pengusung yang memberikan kepercayaan, serta para pendukung, simpatisan dan loyalis Sehati yang selalu ikut mendampingi.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partai pengusung yang telah memberikan rekomendasi B1KWK kepada kami, karena tanpa partai pengusung tentu kami bukan siapa-siapa,” terangnya.

Sementara itu, Rezki Mulfiati Lutfi tak lupa menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat kota Makassar atas gangguan lalu lintas di jalan selama proses pendaftaran menuju kantor KPU Makassar.

“Sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar kami menghaturkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kota Makassar yang kiranya hari ini sedikit terganggu aktivitas dari kami,” ujarnya.

Dirinya pun mengajak kepada para pendukungnya serta seluruh masyarakat Kota Makassar untuk sama-sama mensukseskan Pilwalkot Makassar yang aman dan damai demi terciptanya proses demokrasi di Indonesia.

“Insya Allah hari ini kami sudah resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan calon, mari kita hadirkan pemilu dan politik riang gembira untuk Makassar lebih nyaman kedepannya,” pungkas Rezki. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

1 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.