Connect with us

Kriminal

Polda Sulsel Ungkap Korupsi Kredit Fiktif, Kerugian Negara Mencapai Hingga 55 Miliar

Published

on

Kitasulsel–Makassar Jajaran Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan mengungkap sebuah kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Kasus ini melibatkan pengajuan fasilitas kredit fiktif senilai 120 miliar melalui Bank Mandiri kepada koperasi PT Eastern Pearl Flour Mills (EPFM) yang terjadi antara tahun 2018 hingga 2019.

Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi yang didampingi Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf dan beberapa pejabat penting Polda lainnya, mengatakan dalam kasus dugaan Tipikor ini, terjadi pada tahun 2018-2019 dan ada 3 orang telah dilaporkan diantarnya, berinisial MM, RF, dan RHA.

“Sebenarnya kasus ini sudah lama, yakni pada 2018 hingga 2019. Sampai saat ini status penanganan sudah penyidikan, terlapornya ada 3 untuk sampai saat ini,” kata Andi Rian saat konferensi pers di Mapolda Sulsel, Rabu (28/8/2024).

BACA JUGA  Kasat Narkoba Polres Sidrap: BB 65 Gram Sabu Kita Amankan, Pelaku Inisial HN

Andi Rian membeberkan bahwa modus pelaku yakni dengan memberikan fasilitas kredit usaha kecil menengah oleh Bank Mandiri Makassar Kartini kepada PT. Eastern Pearl Flour Mils (ELFM), pada tahun 2018 hingga 2019.

“Modusnya itu, pelaku ataupun yang terlibat mengajukan permohonan dan proses pencairan kredit, kemudian tidak sesuai dengan syarat pencairan dengan menggunakan data fiktif data ganda, termasuk menaikan nilai gaji pokok yang dilakukan pelaku, kemudian tidak melalui analisis kredit, jadi ada prinsip diligens atau asas kehati-hatian dalam proses pencairan, kredit tidak dilakukan yang menjadi kewajiban dari perbankan, jumlah platform nya sekitar 120 miliar,” jelas Andi Rian.

Andi Rian menyebutkan bahwa salah satu terlapor merupakan oknum yang bekerja di Bank Mandiri itu sendiri. Pelaku melakukan pemecahan dana dengan mentransfer ke beberapa Bank dan rekening pribadinya.

BACA JUGA  Polda Bongkar Penyalahgunaan Sabu di Kosan Makassar, Libatkan Oknum Wartawan

“Makanya salah satu terlapor ini juga oknum dari bank mandiri. Pencarian ditransfer ke rekening koperasi, lalu dipecah, ini modusnya, di pecah kemudian ditransfer lagi dibeberapa rekening pribadi, calon tersangka,” ungkapnya.

“Sehingga menyebabkan potensi kerugian keuangan negara kurang lebih Rp55 miliar,” bebernya.

Dalam kasus ini, pihak kepolisian menyita uang senilai 1,7 miliar, perangkat elektronik, dan sejumlah kendaraan yang digunakan terkait permodalan. Termasuk merugikan. Keuangan negara sebesar Rp 55 miliar

“Beberapa barang bukti yang sudah kita sita, ada uang kontan senilai 1,7 Miliar, kemudian perangkat elektronik , sejumlah kendaraan, ini berkaitan dengan permodalan. Terkait dengan potensi kerugian keuangan negara sekitar 55 Miliar,” ujarnya.

BACA JUGA  Polrestabes Ungkap Jaringan Narkoba Internasional

“Pencairan dana kredit yang diajukan, dicairkan dan digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak disalurkan sesuai dengan data permohonan yang ada,” lanjutnya.

Selain itu, juga diamankan 13 unit kendaraan roda empat, 10 unit kendaraan roda 10 dum truck, dan 8 unit forklip truck,” jelasnya.

Lanjut Andi Rian, diamankan pula satu bundle hasil audit kantor akuntan public, 10 buah BPKB, satu unit handphone, dan lima buah sertifikat tanah, ruko dan rumah.

“Tiga unit laptop dan 10 buah buku tabungan,” tukasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kriminal

Laksus-Maspekindo Serahkan Daftar Hitam 9 Brand Skincare ke Polda Sulsel

Published

on

Kitasulsel–Makassar Lembaga Anti Korupsi Sulsel (Laksus) dan Masyarakat Peduli Konsumen Indonesia (Maspekindo) Sulawesi Selatan berencana menyerahkan daftar sembilan brand skincare ke Polda Sulawesi Selatan.

Daftar tersebut akan menjadi dasar untuk razia besar-besaran terhadap produk skincare yang diduga berbahaya. Beberapa brand terkenal yang masuk dalam daftar ini di antaranya adalah FF, Ratu Glow, NRL, MH, dan AF.

“Ini penting agar brand-brand yang beredar bisa diperiksa kandungannya untuk memastikan apakah ada bahan berbahaya dalam produk mereka,” ujar Direktur Laksus, Muhammad Ansar, Senin (28/10/2024).

Menurut Ansar, sembilan brand skincare ini tersebar luas di Sulsel dan direkomendasikan untuk diuji di laboratorium BPOM RI agar statusnya dapat dipastikan.

“Hasil uji lab nanti harus dipublikasikan secara terbuka oleh BPOM, supaya masyarakat tahu mana produk yang aman dan mana yang berbahaya,” tambahnya.

Brand yang terbukti berbahaya nantinya diharapkan dapat segera ditarik dari peredaran. “Produk berbahaya harus diisolasi dan dinyatakan sebagai produk terlarang oleh pemerintah, artinya tidak boleh beredar lagi,” tegas Ansar.

BACA JUGA  Polda Bongkar Penyalahgunaan Sabu di Kosan Makassar, Libatkan Oknum Wartawan

Ansar juga menyerukan langkah hukum bagi pemilik brand yang terbukti melanggar.

Menurutnya, penegakan hukum ini perlu untuk menghentikan peredaran produk ilegal. “Tindakan hukum adalah tujuan utama kami. Semua pemilik brand yang terbukti memproduksi skincare berbahaya harus dijerat pidana sesuai UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen,” ujarnya.

Brand yang akan diserahkan ke Polda Sulsel meliputi FF milik Fenny Frans, Ratu Glow milik Agus Salim Buchar, MH milik Mira Hayati, NRL milik Nurul, dan AF milik Abhel Figo. Sementara empat brand lainnya adalah TT Glow, SYR milik Syahraeni, MH milik Mimi Hamsyah, dan Jeng Ranti.

Laporan Warga Terhadap Abhel Figo

Sebelumnya, warga di Kecamatan Ujungtanah, Kota Makassar melaporkan aktivitas peracikan kosmetik ilegal milik AF (Abel Figo) yang dilakukan tanpa memenuhi standar BPOM.

BACA JUGA  Laksus-Maspekindo Serahkan Daftar Hitam 9 Brand Skincare ke Polda Sulsel

Laporan ini telah dilayangkan ke kelurahan, kecamatan, BPOM, dan kepolisian sejak tahun lalu, namun belum mendapat tindak lanjut konkret.

Pada tahun 2022, AF masuk dalam daftar 11 brand kosmetik ilegal yang dilaporkan ke BPOM karena diduga beredar tanpa izin resmi. Produk TT Glow juga terpantau aktif melakukan penjualan massal meski diracik tanpa fasilitas laboratorium dan tenaga ahli yang memadai.

Ketua Maspekindo Sulsel, Mulyadi, menegaskan bahwa tindakan peracikan kosmetik tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana. “Jika ada bukti penggunaan bahan berbahaya dalam produk ini, maka pemilik brand bisa dijerat pidana,” kata Mulyadi.

Isu ‘Jatah Preman’ Dalam Bisnis Skincare

Beberapa aktivis antikorupsi menduga adanya aliran dana ‘jatah preman’ dari pemilik brand skincare ilegal kepada oknum aparat, yang membuat peredaran produk ini sulit dihentikan. Mulyadi, aktivis antikorupsi sekaligus Ketua Maspekindo, menyebut pihaknya sedang mengumpulkan bukti terkait hal ini.

BACA JUGA  Kasat Narkoba Polres Sidrap: BB 65 Gram Sabu Kita Amankan, Pelaku Inisial HN

“Memang tidak mudah untuk membongkar praktik ini karena melibatkan oknum aparat. Namun, kita berkomitmen untuk mengusut tuntas agar praktik ini tidak terus-menerus terjadi,” ujarnya.

Ia menduga bahwa pemilik brand-brand ini telah membangun koneksi terstruktur dengan aparat tertentu untuk melindungi bisnis mereka dari jeratan hukum.

Maspekindo Tantang BPOM

Maspekindo Sulsel mendesak BPOM RI untuk mengungkap identitas pemilik brand skincare yang terbukti berbahaya, demi melindungi konsumen. “BPOM harus terbuka dan mengungkap siapa saja pemilik brand berbahaya ini agar masyarakat tahu dan bisa menghindarinya,” kata Mulyadi.

Menurutnya, BPOM seharusnya sudah mengantongi identitas dan informasi produk-produk ilegal ini. Jika publikasi dilakukan, masyarakat akan lebih waspada terhadap risiko kesehatan dari produk tersebut.

“Identitas brand-brand ini perlu dibuka demi keselamatan konsumen. Jika BPOM terus menutup-nutupi, berarti mereka membiarkan masyarakat dalam risiko kesehatan yang tinggi,” pungkas Mulyadi. (*)

Continue Reading

Trending