Connect with us

DPRD Kota Makassar

Danny Dorong Semua OPD Dukung Program Makassar Kota Rendah Karbon

Published

on

Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendorong pembangunan berbasis ramah lingkungan. Ia meminta semua jajarannya untuk memfokuskan program dalam mendukung Makassar Kota Rendah Karbon.

“Dengan disahkannya Ranperda APBD Perubahan menjadi APBD-P 2024, maka kita kemudian memaksimalkan waktu yang ada untuk mendukung program Low Carbon City,” ujarnya di Makassar, kemarin.

Danny –sapaan akrab Ramdhan Pomanto– mengatakan pihaknya banyak didukung oleh DPRD Makassar sebagai lembaga legislasi, baik dalam pengawasan dan mendukung memaksimalkan program melalui penganggaran.

Ia pun menyampaikan penghargaan dan rasa hormat serta terima kasih yang setinggi-tingginya atas masukan dan juga saran yang telah disampaikan oleh anggota dewan melalui pemandangan umum fraksi sebelum pengesahan Rancangan APBD Perubahan 2024 menjadi Perda APBD Perubahan 2024 yang sebesar Rp5,29 triliun lebih.

BACA JUGA  Sekwan DPRD Makassar Tegaskan Anggaran Rp2,2 Miliar Diluar Pelantikan

Dia mengajak seluruh anggota DPRD Kota Makassar bersama-sama saling bahu-membahu mendukung dalam penguatan ekonomi.

“Mari bersama-sama kita saling bahu membahu mendukung dalam penguatan ekonomi kita saat ini yaitu penanganan inflasi, kemiskinan ekstrem, pencegahan stunting,” katanya.

Selain itu, program penting lainnya yakni mendorong pembangunan yang berbasis ramah lingkungan untuk mewujudkan Makassar Low Carbon City.

Karenanya, pihaknya memerlukan suatu upaya bersama yang inklusif untuk kepentingan masyarakat Kota Makassar.

Sebelumnya, pada Sabtu (31/8) malam DPRD Makassar menggelar rapat paripurna untuk pengesahan Ranperda APBD Perubahan menjadi Perda APBD Perubahan 2024 sebesar Rp5,29 triliun.

Sembilan fraksi telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD TA 2024 untuk disahkan menjadi Perda melalui Rapat Paripurna.

BACA JUGA  Imam Musakkar Gelar Sosialisasi Perda Tentang Pelayanan Kesehatan

Rapat Paripurna agenda Pengambilan Keputusan Ranperda Perubahan APBD TA 2024 dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Makassar Rusdianto Lallo.

Dalam Keputusan DPRD Kota Makassar Nomor: 13/DPRD/188.45/Tahun 2024 ditetapkan APBD Perubahan TA 2024, yakni pendapatan daerah Rp4,99 triliun dan belanja daerah Rp5,29 triliun.

“Kita menyelesaikan lagi satu produk hukum yang sangat strategis pada Tahun Anggaran 2024 yang diharapkan memberikan manfaat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” ucapnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

Pemkot Makassar dan DPRD Sepakati KUA-PPAS APBD Tahun 2025

Published

on

Kitasulsel–Makassar Pemerintah Kota Makassar, melalui Pj Sekretaris Daerah Irwan Adnan, menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2025.

Kesepakatan ini tercapai dalam Rapat Paripurna Keenam Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2024-2025 di DPRD Kota Makassar, yang berlangsung di Kantor DPRD Makassar pada Selasa, 12 November 2024.

Dokumen kesepakatan ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Makassar Supratman dan Irwan Adnan, menandai komitmen bersama antara DPRD dan Pemkot Makassar dalam penyusunan anggaran yang akan menjadi pedoman pembangunan kota di tahun mendatang.

Sebelum penandatanganan, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD, Ray Suryadi Arsyad, menyampaikan ada sekitar 40-an catatan yang diserahkan kepada Pemkot untuk ditindaklanjuti.

BACA JUGA  Rapat Pembentukan dan Pengumuman Fraksi – Fraksi DPRD Makassar 2024 – 2029

Catatan tersebut mencakup berbagai isu strategis, seperti alokasi anggaran, peningkatan fasilitas pelayanan publik, solusi air bersih, dan rehabilitasi infrastruktur di lingkup OPD Kota Makassar.

Menanggapi hal itu, Irwan Adnan menyebut catatan itu menjadi atensi Pemkot Makassar.

“Alhamdulillah, kita telah melewati satu tahapan untuk melaksanakan rancangan APBD 2025. Semoga kesepakatan KUA-PPAS 2025 ini bisa mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat Makassar,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa berbagai masukan dari DPRD akan menjadi perhatian khusus dalam proses perencanaan APBD 2025, mengingat masukan tersebut mewakili aspirasi masyarakat.

Kesepakatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemkot Makassar dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)

BACA JUGA  Imam Musakkar Gelar Sosialisasi Perda Tentang Pelayanan Kesehatan
Continue Reading

Trending