Kitasulsel–MAMUJU Berdasarkan hasil Susenas Maret 2024, tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat sebesar 11,21 persen. Meskipun terjadi tingkat penurunan namun Badan Pusat Statistik( BPS) mencatat tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan yang mengalami kenaikan.

“Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik 0,05 poin, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik 0,03. Yang menjadi tantangan pemerintah daerah untuk menurunkan dua indeks ini adalah kepala rumah tangga miskin mayoritas tamat SD, sebesar 46,17 persen sementara 22,73 persen kepala rumah tangga miskin tidak dapat membaca dan menulis,” urai Tina Wahyufitri, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, kepada media (Senin,2 September 2024)

Kepala BPS Sulbar, Tina Wahyufitri menjelaskan, mengapa kemiskinan ekstrem Sulbar meningkat? Potret ini sejalan dengan fenomena bahwa terjadi penurunan pengeluaran pada penduduk tingkat terbawah di Sulawesi Barat, terutama mereka yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem.

Perubahan Bantuan Sosial menjadi tunai dan dihapuskannya aturan penggunaan dana desa minimal untuk penanggulangan miskin ekstrem, diduga menjadi faktor yang mempengaruhi hal ini. Mengenai kemiskinan ekstrem lanjut Tina, maka akan menjad atensi bagi pemerintah pusat untuk dijadikan sebagai agenda prioritas nasional.

Menanggapi data dari BPS tentang kemiskinan ekstrem di Sulbar Maret 2024, Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin yang baru masuk di Sulbar pada 17 Mei 2024 melihatnya sebagai suatu hal mendasar yang harus dilakukan oleh seluruh pemerintahan di Sulbar.

Termasuk melihat peluang dan potensi alam yang ada di Sulbar untuk dijadikan sebagai program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk mengeluarkan Sulbar dari kemiskinan.

Sebelum melahirkan program , Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin lebih banyak menemui masyarakat, petani, nelayan dan tokoh masyarakat Sulbar. Tujuannya mendengar masukan dan keluhan dari warga.

Salah satu inovasi tanpa APBD yang saat ini sedang digalakkan oleh Pj Bahtiar adalah gerakan menanam hortikultura dan menebar ribuan kepiting bakau di hutan bakau Mamuju Sulbar.

“Untuk program sebelumnya, Pemprov melaksanakan apa yang sudah ada” ujar Pj Bahtiar.

Pj Bahtiar yang pernah mendapat Award Kepala Daerah Peduli Lingkungan Berbasis Ketahanan Pangan tersebut melihat bahwa pemberian bibit gratis yang selama ini diberikan dan ditanam bersama warga itu ke depannya akan sangat baik sebagai makanan konversi pangan yang sehat dan pohon yang baik untuk mencegah longsor karena Sulbar merupakan daerah potensi bencana nya sangat tinggi.

“Pohon sukun merupakan sumber air bersih dan dapat menambah gizi, sumber pendapatan masyarakat” tandas Bahtiar.

Atas program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Sulbar tersebut, Pj Bahtiar mendapat apresiasi dari pimpinan DPRD Sulbar dan akademisi asal Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar).

Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim menilai Bahtiar telah menemukan masalah yang tengah dihadapi oleh Sulbar dan menemukan solusinya. Termasuk soal kemiskinan ekstrem.

“Kebijakannya sudah tepat, menggerakkan birokrasi dan menunjukkan solusi atas permasalahan yang dihadapi” tandasnya. Maka dari itu tambah Rahim kebijakan visioner Bahtiar yang meski kita petik di Sulbar.

“Ada dua yang saya tangkap selama kepemimpinan Bahtiar. Pertama menyentuh sektor yang paling utama dalam menyelesaikan permasalahan daerah, kedua mengarahkan birokrasi bekerja secara kolaboratif” akunya. Bahkan Bahtiar sudah sangat cepat menemukan sektor prioritas untuk disentuh dalam penanganan kemiskinan ekstrem, stunting dan pengangguran.

Sementara itu Dosen Politik dan Kebijakan Publik Fisip Unsulbar Farhanuddin mengatakan program pemerintah Sulbar dibidang pertanian, perkebunan pisang cavendish dan sukun menjadi penting untuk dikawal bersama sebab akan berdampak pada pengembangan ekonomi masyarakat.

Sebutnya program yang dijalankan Pj Gubernur Sulbar antara lain pemberian bibit pisang Cavendish kepada warga, bibit durian musangking, penyebaran kepiting dan sejumlah program lainnya yang akan dialokasikan di APBD 2025 adalah salah satu wujud untuk penanganan kemiskinan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kalau program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dapat menjadi bagian dari upaya menanggulangi kemiskinan, DPRD dan kita semua perlu mengawal” ujar salah satu pejuang pembentukan Sulawesi Barat ini. (*)