DPR Makassar
Bidik Komisi D Jelang Pelantikan, dr Ical Ingin Buat Aplikasi Kesehatan untuk Warga
Kitasulsel–Makassar Pelantikan Anggota DPRD Kota Makassar periode 2024 – 2029 akan dilakukan pada Senin (9/9/2024) nanti. Sejumlah persiapan kerja telah dilakukan anggota DPRD terpilih guna mengemban amanah baru ini.
Terkait persiapan kerja, ditemui Harian.news, Anggota dewan terpilih dr Fahrizal Arrahman Husain secara khusus menyebutkan Ia mengincar komisi D sebagai persiapan mengemban amanah di DPRD Kota Makassar.
ia menyebutkan, di Komisi D anggota DPRD menjalankan tugas kesejahteraan sosial dan membidangi kesehatan, sesuai latar belakang kemampuannya adalah seorang dokter.
“Kalau bisa di komisi D, yang ada kesehatannya memang karena basic adalah seorang dokter jadi mudah-mudahan ditempatkan di komisi tersebut,” ujar dr Ical, sapaannya, Sabtu (7/9/2024).
Sejauh ini, dr Ical mengaku telah membahas bersama internal PKB terkait keinginannya bergabung dalam komisi D untuk mendukung pelayanan kesehatan di Kota Makassar.
“Saya sudah komunikasikan dengan partai, insyaAllah nanti teman-teman di fraksi PKB juga sudah saling atur,” jelasnya.
Ia menyebutkan, jika ditempatkan di komisi D, Ia akan menghadirkan aplikasi serupa halodoc untuk pelayanan kesehatan masyarakat kota Makassar, yang akan dikerjasamakan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Saya ingin hadirkan aplikasi kesehatan berbasis pelayanan seperti halodoc di kota Makassar, nanti kita akan godok bersama dengan Dinkes kota Makassar bagaimana baiknya fitur-fitur di dalam aplikasinya,” paparnya.
Rencananya, aplikasi kesehatan itu nantinya, akan menyediakan layanan kesehatan terpadu dan terintegrasi, di mana bisa menghubungkan pasien dengan dokter, asuransi, laboratorium, dan apotek.
Salah satu fitur dari aplikasi Halodoc adalah chat dengan dokter. Dalam fitur ini, pengguna dapat memilih dokter yang diinginkan sesuai dengan bidangnya.
“Tapi tentu kita bahas dulu bagaimana baiknya dengan Dinkes, karena Dinkes juga tentu sudah punya program dan aplikasi, Kita mau kolaborasikan ini,” pungkasnya. (*)
KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Ratusan tenaga honorer kategori R2 dan R3 dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar mendatangi Gedung DPRD, Kamis (15/5/2025). Mereka menuntut kepastian atas nasib kepegawaian mereka yang hingga kini masih menggantung, meski telah mengikuti seleksi tahap pertama Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun anggaran 2024.
Dipimpin Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3 Makassar, Sukri Zulkarnain alias Uky, massa honorer menyuarakan keresahan mereka langsung di hadapan Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyerahkan data honorer yang tidak lolos seleksi tahap awal dan meminta tindak lanjut konkrit.
“Kami tidak datang untuk menekan, tapi untuk mencari kejelasan. Sampai sekarang, jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) belum jelas. Sementara waktunya terus berjalan,” ujar Uky kepada wartawan usai audiensi.
Menurut Uky, sebelumnya Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Akhmad Namsum, telah menyampaikan bahwa lebih dari 3.200 honorer telah diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun di lapangan, banyak honorer justru mendapat informasi yang bertolak belakang.
Ada yang bilang data kami belum masuk pusat. Itu yang bikin kami resah. Informasi simpang siur ini memicu keresahan yang lebih besar, sampai akhirnya kami membentuk aliansi ini,” katanya.
Uky menegaskan, yang diminta para honorer bukanlah keistimewaan, melainkan kepastian status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Mereka dengan tegas menolak opsi dijadikan pegawai paruh waktu atau outsourcing tanpa kejelasan perlindungan hak.
“Kalau hanya diganti istilah tanpa kepastian hak dan masa depan, apa bedanya? Kami ingin status yang sah, diakui sebagai bagian dari sistem pemerintahan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Uky juga menyoroti belum adanya pernyataan resmi dari Plt. Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, terkait nasib usulan dari Kota Makassar. Hal ini semakin memperkuat rasa cemas di kalangan tenaga honorer.
“Kalau benar daerah kami belum menyetor data ke pusat, kami minta itu diklarifikasi. Karena ini menyangkut nasib ribuan orang yang sudah puluhan tahun mengabdi,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Uky menyampaikan harapan sederhana yang menjadi suara bersama para honorer.
“Kami tidak menuntut lebih. Kami hanya ingin diakui. Ini bukan soal jabatan, ini soal martabat. Kami sudah lama bekerja, tapi status kami masih tanda tanya,” tutupnya penuh harap
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login