Politics

Politik Riang Gembira Ala Rezki Mulfiati Lutfi Mampu Membius Ratusan Warga di Tiga Kelurahan di Makassar

Published

1 tahun ago

7 September 2024

Kitasulsel–Makassar Politik riang gembira ala Rezki Mulfiati Lutfi memang selalu menjadi perhatian banyak orang kala hadir ditengah-tengah masyarakat Kota Makassar untuk bersilaturahmi.

Sikap humanis yang kental dengan karakter kandidat calon Wakil Wali Kota Makassar itu terus menunjukkan keberpihakan dan kedekatannya bersama warga dari berbagai kalangan.

Dalam berbagai kesempatan, Kiki-sapaan akrab Rezki Mulfiati Lutfi memang kerap menunjukan sikap santai di ruang publik ataupun di lorong-lorong ketika menyapa warga.

Misalnya saja ketika pasangan Andi Seto Asapa itu mengunjungi tiga Kelurahan yang ada di Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Manggala untuk menyapa dan ngobrol bareng warga, Sabtu (7/9/2024).

Tiga Kelurahan yang dikunjungi Rezki ialah Kelurahan Paropo, Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala. Rezki datang tak hanya menyapa.

Dirinya juga berinteraksi dengan warga tanpa sekat, bahkan tak sedikit anak milenial dan gen Z ikut berbaur. Kehadirannya pun membuat warga sangat antusias kala dirinya menyalami mereka satu-persatu.

“Politik riang gembira memang menjadi ciri khas kami dalam ikut pada Pemilihan Wali Kota Makassar ini, sehingga proses demokrasi di Kota Makassar dan rakyatnya bisa lebih nyaman,” ujar Rezki dihadapan warga Paropo.

Tak kalah menariknya juga saat ia berada di Kelurahan Tello Baru. Kehadirannya yang tampil humble (red-apa adanya) lebih mudah mendekatkan diri dengan warga.

Salah satu aspek yang tidak kalah penting dalam politik riang gembira dari Rezki adalah menghadirkan program pemberdayaan ekonomi pemuda dan UMKM berbasis RW.

“Makanya ada dalam salah satu program Makassar Nyaman kita, adalah langkah-langkah positif yang bisa menginspirasi generasi muda dan memberdayakan para UMKM kita berbasis RW,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu warga Tello Baru, Nur (38) berterima kasih kepada Rezki Mulfiati Lutfi karena baru kali ini ada kandidat yang mendatangi wilayahnya semenjak Pilwalkot Makassar 2020 lalu.

Terlebih, di Pilwalkot Makassar tahun ini, kata Nur, Rezki merupakan kandidat pertama yang mau hadir di daerah yang sekitarnya merupakan pinggiran sawah dan ladang.

“Kita do’akan ibu bisa terpilih sebagai Wakil Wali Kota, karena baru kali ini cuma ibu yang mau datang di wilayah kami. Karena itu kami mohon agar semua program ta’ semoga terwujud jika terpilih nanti,” ucap Nur seraya diaminkan oleh warga. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

2 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.