Politics

Mantan Ketua KPU Sulsel Pimpin Tim Hukum Pasangan Seto-Rezki di Pilwalkot Makassar

Published

1 tahun ago

10 September 2024

Kitasulsel–Makassar Mantan Ketua KPU Sulsel, Mappinawang, bergabung dalam barisan pasangan Andi Seto Gadhista Asapa dan Rezki Mulfiati Lutfi (Sehati). Pengacara senior ini diamanahkan memimpin Tim Hukum Seto-Kiki dalam Pilkada Makassar 2024.

Mappinawang menyatakan, ia bergabung karena memiliki hubungan emosional dengan Seto dan mendiang ayahnya, Andi Rudiyanto Asapa. Sebelumnya, ia pernah menjadi konsultan hukum Seto saat menjabat sebagai Bupati Sinjai.

“Saya bergabung karena diminta langsung oleh Seto. Ada ikatan khusus, karena selama 5 tahun di Sinjai, saya menjadi konsultan hukumnya. Selain itu, saya juga mengingat jasa mendiang ayahnya, yang dulu pernah menjadi mentor saya di LBH,” ujarnya, Selasa (10/9/2024).

Sebelum bergabung dengan Tim Seto-Kiki, Mappinawang mengungkapkan bahwa banyak calon kepala daerah yang mengajaknya bergabung, namun ia menolak.

“Beberapa kandidat meminta saya bergabung, namun saya lebih memilih tidak terlibat. Namun ketika Seto mengajak, saya langsung menerima,” jelasnya.

Kedekatan Mappinawang dengan Seto, diakuinya seperti hubungan ayah dan anak. “Mendiang ayahnya, Pak Rudiyanto Asapa, selalu menitipkan Seto kepada saya, bilang ‘jaga anakmu,’ seolah dia bukan lagi keponakan,” kenang Mappinawang.

Sebagai Ketua Tim Hukum Sehati, Mappinawang menegaskan akan memastikan tim bekerja secara jujur dan adil. “Tetap menjaga agar kita tidak dicurangi, penting untuk menegakkan keadilan dan proses hukum di Pilkada Makassar ini,” ucapnya.

Mappinawang akan dibantu oleh sejumlah pengacara senior lainnya, dengan tim resmi beranggotakan hingga 10 orang. Di luar itu, ada banyak relawan yang turut mendukung.

Andi Seto menyambut kehadiran Mappinawang sebagai tambahan kekuatan bagi timnya. Menurutnya, pengalaman Mappinawang dalam pemilu dan pilkada akan menjadi aset berharga dalam menghadapi tahapan pilkada.

“Saya yakin, Mappinawang adalah sosok yang tepat memimpin tim hukum. Pengalamannya dalam kepemiluan dan posisinya yang pernah di KPU, membuat beliau memahami hal teknis terkait hukum,” kata Seto.

Ia menambahkan, “Ini semangat baru untuk pasangan Sehati. Kami berharap Mappinawang bisa memastikan pilkada berjalan dengan jujur dan adil, sehingga menghasilkan pemimpin terbaik bagi Makassar.” (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

2 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.