Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Raih Penghargaan dari Kompas, PJ Bahtiar: Kolaborasi Jadi Kunci Terkendalinya Inflasi di Sulbar

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menerima Penghargaan tokoh kepala daerah peduli Pengendalian Inflasi.

Apresiasi yang diberikan pada acara HUT ke 13 Kompas TV ini dihadiri sejumlah menteri di Jakarta Rabu 11 September 2024.

Apresiasi diberikan berdasarkan amatan kerja jurnalistik Kompas TV di 31 jaringan biru di Seluruh Indonesia. Penghargaan ini bentuk penghormatan dan penghargaan Kompas TV kepada Pemprov Pemkab dan Pemkot yang telah menjalankan amanat pengembangan daerah sesuai UUD 1945.

Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin berterima kasih atas penghargaan yang diberikan, kedepannya ini menjadi motivasi untuk lebih bekerja lebih baik demi kepentingan masyarakat dan untuk mensejahterakan masyarakat.

“Terima kasih kerja keras dan kekompakan tim inflasi Sulbar dan tim inflasii kabupaten, seluruhnya tanpa terkecuali. Saya hanya mewakili karya-karya terbaik kawan semuanya,” tutur Bahtiar

BACA JUGA  Kendalikan Inflasi Berbasis Daulat Pangan, Mendagri Apresiasi Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin

Dia pun berharap kolaborasi dan kerjasama terbangun seluruh OPD, instansi vertikal, TNI Polri, Pemda kabupaten tetap terjaga, termasuk dalam upaya pengendalian inflasi.

Terkait upaya pengendalian inflasi di Sulbar, Pemprov telah melakukan intervensi berbagai sektor melalui sejumlah program, misalnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Suyuti Marzuki mengutarakan, terkendalinya inflasi di Sulbar tidak terlepas dari peran utama sektor kelautan dan perikanan.

“Berdasarkan data yang kami himpun, intervensi sektor Kelautan dan Perikanan di bulan April dinilai berhasil menekan inflasi secara signifikan,” kata Suyuti.

Suyuti mengutarakan, komoditas ikan seperti cakalang, layang, dan bandeng memberikan kontribusi yang paling besar dalam menurunkan inflasi. Sehingga sektor perikanan bukan hanya berperan penting, tetapi dapat dikatakan sebagai penentu utama dalam pengendalian inflasi di Sulawesi Barat.

BACA JUGA  Untuk Percepatan Swasembada Pangan di Sulbar, Pemprov Sulbar Gandeng Unhas Persiapkan SDM

“Dengan intervensi yang tepat, kita berhasil mengelola harga komoditas perikanan sehingga deflasi tercapai dan nilai tukar nelayan tetap stabil. Keberhasilan ini juga dibantu dengan upaya pencatatan harga ikan kabupaten harian dan per tiga harian,” kata Suyuti.

Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Distapang) Sulbar, Waris Bestari mengatakan upaya lain dilakukan dalam pengendalian inflasi di daerah adalah melakukan gerakan pangan murah.

Melalui kebijakan PJ Gubernur, gerakan pangan murah dilakukan lebih masif rutin setiap Minggu.

“Pj Bahtiar telah mendorong agar gerakan pangan murah dapat dilakukan empat kali dalam sepekan,” kata Waris.

Selain itu, sebagaimana arahan PJ Bahtiar, agar dalam melaksanakan gerakan pangan murah senantiasa berkoordinasi dengan forkopimda dan tim pengendalian inflasi, baik di tingkat provinsi dan kabupaten. (*)

BACA JUGA  Jadikan Sulbar Provinsi Pengekspor Kepiting, PJ Bahtiar Kembali Tebar Ribuan Benih Kepiting di Kalukku
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Perkuat APBD, Pj.Bahtiar dan DPRD Sulbar Bahas Tindaklanjut Arahan Presiden Soal Swasembada Pangan

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin bersama Pimpinan DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, Munandar Wijaya, melakukan rapat internal, di Ruang Kerja Ketua DPRD Sulbar, Rabu (20/11/2024).

Turut hadir sejumlah anggota DPRD Sulbar, Plh Sekda Provinsi Sulbar Amujib, dan sejumlah Pimpinan OPD Pemprov Sulbar.

Pertemuan ini untuk melakukan silaturahmi guna memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan agenda-agenda pemerintahan

“Mengelola pemerintahan itu tidak bisa sendiri-sendiri, kita perlu membangun budaya kerja bersama, dan pertemuan ini ada beberapa agenda kita bahas,” kata Bahtiar.

Selain itu membahas terkait agenda yang akan dituangkan ke dalam APBD 2025, termasuk mengenai perda pembentukan Dinas perikanan sebagai tindaklanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka terkait percepatan swasembada pangan.

BACA JUGA  Malam Ramah Tamah HUT RI di Anjungan Pantai Manakarra, Pemprov Gandeng UMKM Sediakan Hidangan Gratis Buat Pengunjung

Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras berkomitmen mendukung program pemerintah pusat, dan bersinergi dengan pemda untuk mewujudkan ketahanan pangan di daerah.

“Rencana besok penyerahan. RAPBD 2025, kemudian memasuki pembahasan dan segera kita sahkan bersama,” ucap Amalia.

Adapun fokus anggaran 2025, atas petunjuk presiden, maka ketahanan pangan menjadi prioritas kedepan. Amalia juga memastikan sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan menjadi fokus demi mewujudkan generasi emas. (*)

Continue Reading

Trending