Connect with us

Pemkot Makassar

Pj Sekda Makassar Minta Proses Pemantauan Stunting Diperbaiki

Published

on

Kitasulsel–Makassar Pj Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Makassar minta perbaikan dalam proses pemantauan stunting di Kota Makassar.

Kata Firman, salah satu yang perlu menjadi perhatian dalam memantau angka stunting di Kota Makassar yaitu, masalah keakuratan pengukuran dan penimbangan yang dilakukan posyandu, serta kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas kader posyandu dan tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi terkait stunting.

“Beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan dalam pemantauan pertumbuhan balita di posyandu yaitu keakuratan dalam melakukan penimbangan dan pengukuran serta perlunya peningkatan kapasitas kader posyandu dan tenaga kesehatan dalam memberikan penyuluhan,” ujar Firman, Senin (16/9/2024).

Dengan begitu, stunting di Kota Makassar akan lebih muda diketahu dan diatasi oleh Pemkota Makassar khususnya Dinas Kesehatan (Dinkes).

BACA JUGA  Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Buka Kegiatan Tebar Ifthar Akbar di Masjid Aisyiya

“apalagi memang Wali Kota Makassar Danny Pomanto selalu menaruh perhatian atas kesehatan, yaitu Zero Stunting,” terangnya.

Meski mengaku banyak yang perlu mendaptkan perbaikan, Firman mengatakan, sejauh ini Pemkot Makassar telah melaksanakan berbagai program untuk mendukung percepatan penurunan stunting.

Program-program ini melibatkan berbagai pihak, baik dari sektor kesehatan maupun non-kesehatan.

Salah satu program yang dijalankan adalah Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSAT), yang merupakan upaya memberikan makanan bergizi kepada keluarga berisiko stunting.

“ini juga saya sudah sampaikan dalam rapat kordinasi percepatan penurunan stunting beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Firman menjelaskan bahwa dua komponen utama yang harus berjalan beriringan dalam percepatan penurunan stunting adalah sektor kesehatan dan non-kesehatan.

BACA JUGA  Hari Pertama Bertugas, Pjs Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis Pimpin Apel Perdana

Kedua sektor ini perlu berkolaborasi untuk mencapai intervensi yang holistik dan integratif, serta memiliki target yang jelas dan terukur.

“Keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh dukungan kolaborasi antar sektor ini untuk dapat saling mendukung melakukan intervensi penurunan stunting secara holistic integrative serta memiliki keterukuran target yang jelas,” jelas Firman.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran camat dalam memastikan pelaksanaan program di tingkat kecamatan berjalan efektif.

Camat diharapkan dapat memantau kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di kelurahan dan menggerakkan keluarga berisiko stunting untuk rutin datang ke posyandu.

“Kepada para Camat selaku ketua Tim percepatan penurunan stunting tingkat Kecamatan diharapkan untuk memaksimalkan perannya dan terus memantau kinerja TPPS Kelurahan,” imbuh Firman.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Minta Wejangan dari Jusuf Kalla

Dengan berbagai tantangan yang ada, Pemkot Makassar optimis bahwa melalui kerja sama dan kolaborasi semua pihak, target percepatan penurunan stunting dapat tercapai.

“Saya sampaikan masing-masing stakeholder agar dapat melaksanakan perannya, memastikan kolaborasi dalam intervensi dapat berjalan,” tandasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

PEMKOT MAKASSAR TEGASKAN PEMBENAHAN TPA ANTANG SESUAI ATURAN DAN MEKANISME RESMI

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menegaskan seluruh kegiatan pembenahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang dilaksanakan melalui mekanisme resmi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait penggunaan material tanah urug dalam pekerjaan pembenahan kawasan TPA Antang.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Muhammad Amin, selaku leading sector pengadaan material tanah urug menjelaskan bahwa pekerjaan yang saat ini berlangsung merupakan bagian dari proses pembenahan TPA menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan.

“Pembenahan yang kami lakukan lewat izin dokumen resmi, sehingga penimbunan sampah menggunakan tanah urug atau yang dikenal dalam sistem pengelolaan persampahan sebagai cover soil,” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Menurut Amin, seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan teknis di lapangan dan mengacu pada regulasi yang berlaku tanpa adanya campur tangan pihak tertentu.

“Seluruh proses pembenahan TPA Antang kami laksanakan berdasarkan kebutuhan teknis dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Ia menerangkan, langkah penataan dilakukan menyusul meningkatnya volume sampah yang masuk ke TPA Antang sehingga menyebabkan timbunan sampah menggunung.

Karena itu, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas PU melakukan pembenahan tidak hanya untuk memperbaiki akses jalan dan operasional kendaraan pengangkut sampah, tetapi juga menata kembali area penimbunan melalui metode penutupan sampah menggunakan tanah urug atau cover soil.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Minta Wejangan dari Jusuf Kalla

Metode tersebut merupakan prosedur standar dalam pengelolaan tempat pemrosesan akhir modern karena berfungsi mengurangi bau, mencegah berkembangnya vektor penyakit, serta meminimalkan dampak pencemaran lingkungan.

“Melalui proses pembenahan ini, timbunan sampah yang selama ini dikelola dengan metode terbuka mulai kami benahi dan tata sesuai standar pengelolaan lingkungan,” ungkap Amin.

Ia menambahkan, pembenahan tersebut merupakan bagian dari transformasi sistem pengelolaan sampah Kota Makassar dari metode open dumping menuju sanitary landfill maupun controlled landfill.

“Artinya, pemrosesan akhir di TPA sampah yang menggunakan sistem open dumping atau pembuangan terbuka mulai kami benahi untuk beralih ke sanitary landfill. Ini yang kami benahi sekarang,” sambungnya.

Amin menjelaskan, sampah lama yang masuk ke area TPA ditempatkan pada zona tertentu, kemudian diratakan dan dipadatkan menggunakan alat berat sebelum ditutup secara berkala dengan lapisan tanah urug.

Proses tersebut bertujuan mengurangi bau tidak sedap, menekan potensi penyebaran penyakit, serta meminimalkan dampak pencemaran terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

“Fokusnya bagaimana sampah di TPA dari open dumping beralih ke sanitary landfill. Salah satu metodenya adalah sampah harus ditutup menggunakan tanah urug,” tuturnya.

BACA JUGA  Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Buka Kegiatan Tebar Ifthar Akbar di Masjid Aisyiya

Ia juga memastikan proses pengadaan material dilakukan sesuai aturan melalui sistem e-katalog dan seluruh material berasal dari tambang yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih berlaku.

“Proses pengadaan tanah urug kami lakukan sesuai peraturan melalui e-katalog dan material berasal dari tambang yang memiliki IUP yang masih berlaku,” lanjut Amin.

Menurutnya, langkah penataan dan pembenahan TPA Antang merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih modern, sehat, dan berkelanjutan.

Kawasan yang selama puluhan tahun dikenal sebagai pusat pembuangan sampah dengan berbagai persoalan lingkungan seperti bau tidak sedap, tumpukan sampah, serta minimnya nilai estetika, kini mulai diarahkan menjadi kawasan yang lebih tertata dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Makassar juga mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah yang tidak hanya berfokus pada fungsi TPA sebagai lokasi pemrosesan akhir, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial melalui pengembangan ekonomi sirkular.

Berbagai program penataan infrastruktur, perbaikan akses, penguatan sistem pengelolaan sampah, hingga penghijauan kawasan terus dilakukan agar TPA Antang menjadi kawasan yang lebih representatif, aman, dan ramah lingkungan.

Transformasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan wajah baru TPA Antang yang selama ini identik dengan bau menyengat dan kesan kumuh menjadi kawasan yang lebih estetis serta memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat.

BACA JUGA  Pjs Wali Kota Makassar Bersama Gubernur Sulsel Tinjau Gudang Logistik KPU

Lebih lanjut, Amin menegaskan material tanah urug yang digunakan saat ini bukan untuk menutup lahan proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), melainkan khusus mendukung proses pembenahan TPA Antang menuju sistem pengelolaan yang lebih baik.

“Untuk menuju sistem controlled landfill, timbunan sampah harus ditutup menggunakan tanah urug. Ini merupakan salah satu persyaratan teknis agar pengelolaan sampah menjadi lebih baik dan sesuai standar lingkungan,” katanya.

Sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik, Pemerintah Kota Makassar memastikan seluruh material tanah urug yang digunakan berasal dari lokasi pertambangan berizin resmi dan masih berlaku.

Muhammad Amin menyebutkan sumber material tanah urug berasal dari tiga perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP), yakni PT Tamangapa Raya Permai di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, CV Rare Jaya Mandiri di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, serta CV Sanusi Karsa Tama Bangunan yang beroperasi di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

Di akhir penjelasannya, Amin menegaskan Pemerintah Kota Makassar memastikan seluruh proses pengadaan material maupun pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai prosedur dengan mengedepankan prinsip transparansi.

“Karena itu, penjelasan ini kami sampaikan untuk meluruskan berbagai informasi yang berkembang terkait penggunaan tanah urug di TPA Antang,” tutupnya.

Continue Reading

Trending