Connect with us

Pemkot Makassar

Pj Sekda Makassar Minta Proses Pemantauan Stunting Diperbaiki

Published

on

Kitasulsel–Makassar Pj Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Makassar minta perbaikan dalam proses pemantauan stunting di Kota Makassar.

Kata Firman, salah satu yang perlu menjadi perhatian dalam memantau angka stunting di Kota Makassar yaitu, masalah keakuratan pengukuran dan penimbangan yang dilakukan posyandu, serta kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas kader posyandu dan tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi terkait stunting.

“Beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan dalam pemantauan pertumbuhan balita di posyandu yaitu keakuratan dalam melakukan penimbangan dan pengukuran serta perlunya peningkatan kapasitas kader posyandu dan tenaga kesehatan dalam memberikan penyuluhan,” ujar Firman, Senin (16/9/2024).

Dengan begitu, stunting di Kota Makassar akan lebih muda diketahu dan diatasi oleh Pemkota Makassar khususnya Dinas Kesehatan (Dinkes).

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Hadiri Peringatan Isra Miraj Sebut Momentum Merajut Keyakinan ke Sang Pencipta

“apalagi memang Wali Kota Makassar Danny Pomanto selalu menaruh perhatian atas kesehatan, yaitu Zero Stunting,” terangnya.

Meski mengaku banyak yang perlu mendaptkan perbaikan, Firman mengatakan, sejauh ini Pemkot Makassar telah melaksanakan berbagai program untuk mendukung percepatan penurunan stunting.

Program-program ini melibatkan berbagai pihak, baik dari sektor kesehatan maupun non-kesehatan.

Salah satu program yang dijalankan adalah Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSAT), yang merupakan upaya memberikan makanan bergizi kepada keluarga berisiko stunting.

“ini juga saya sudah sampaikan dalam rapat kordinasi percepatan penurunan stunting beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Firman menjelaskan bahwa dua komponen utama yang harus berjalan beriringan dalam percepatan penurunan stunting adalah sektor kesehatan dan non-kesehatan.

BACA JUGA  Pemkot Makassar dan Pegadaian Konsolidasikan Bank Sampah, Menuju Zero Waste

Kedua sektor ini perlu berkolaborasi untuk mencapai intervensi yang holistik dan integratif, serta memiliki target yang jelas dan terukur.

“Keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh dukungan kolaborasi antar sektor ini untuk dapat saling mendukung melakukan intervensi penurunan stunting secara holistic integrative serta memiliki keterukuran target yang jelas,” jelas Firman.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran camat dalam memastikan pelaksanaan program di tingkat kecamatan berjalan efektif.

Camat diharapkan dapat memantau kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di kelurahan dan menggerakkan keluarga berisiko stunting untuk rutin datang ke posyandu.

“Kepada para Camat selaku ketua Tim percepatan penurunan stunting tingkat Kecamatan diharapkan untuk memaksimalkan perannya dan terus memantau kinerja TPPS Kelurahan,” imbuh Firman.

BACA JUGA  Makassar Berhasil Raih Penghargaan JDIH Tingkat Nasional 2024

Dengan berbagai tantangan yang ada, Pemkot Makassar optimis bahwa melalui kerja sama dan kolaborasi semua pihak, target percepatan penurunan stunting dapat tercapai.

“Saya sampaikan masing-masing stakeholder agar dapat melaksanakan perannya, memastikan kolaborasi dalam intervensi dapat berjalan,” tandasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Seleksi Pimpinan Baznas Makassar Masuk Tahap Krusial, Tersisa 10 Kandidat Terbaik

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Proses seleksi calon pimpinan dan anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar periode 2026-2031 memasuki tahapan krusial. Dari sejumlah peserta yang mengikuti penjaringan, kini tersisa 10 nama terbaik yang akan bersaing memperebutkan lima kursi pimpinan Baznas Kota Makassar.

Tahapan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Verifikasi Faktual Offline Calon Pimpinan Baznas Kota Makassar yang berlangsung di Balai Kota Makassar, Kamis (4/6/2026).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan proses seleksi yang berjalan secara baik, transparan, dan akuntabel menjadi faktor penting untuk melahirkan figur yang memiliki integritas, kompetensi, serta komitmen dalam mengelola zakat untuk kepentingan umat.

“Kami berharap adanya seleksi Baznas ini bisa memberikan titik terang terkait tugas pokok dan perhatian kepada masyarakat Kota Makassar,” ujar Munafri.

Menurutnya, keberadaan Baznas memiliki peran strategis dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat serta membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat yang profesional dan tepat sasaran.

“Banyak pekerjaan yang selama ini dilakukan bersama dan manfaatnya masih sangat dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini,” tambahnya.

Munafri menilai proses seleksi merupakan tahapan objektif untuk mendapatkan pimpinan terbaik. Namun, ia menegaskan peserta yang nantinya belum terpilih bukan berarti tidak memiliki kapasitas maupun kualitas yang baik.

“Pengabdian kepada masyarakat bisa dilakukan melalui banyak cara dan banyak ruang,” katanya.

BACA JUGA  Bentuk GTRA, Pemkot Makassar dan BPN Atasi Sengketa Tanah & Bangunan

Wali Kota yang akrab disapa Appi itu menjelaskan, Pemerintah Kota Makassar menyerahkan seluruh proses kepada tim seleksi independen agar berjalan sesuai aturan dan mampu menjaring figur yang memiliki kemampuan menggali serta mengembangkan potensi zakat yang dinilai masih sangat besar di Kota Makassar.

Ia juga menegaskan Baznas bukan sekadar lembaga pengelola zakat, melainkan instrumen penting yang dapat memperkuat kehidupan sosial masyarakat melalui program pemberdayaan dan bantuan kemanusiaan.

“Karena saya sangat paham bahwa kehadiran Baznas bukan hanya sebagai lembaga, tetapi menjadi struktur penguat dalam kehidupan masyarakat yang mampu melihat kebutuhan warga dan memberikan manfaat yang besar,” tuturnya.

Munafri berharap seluruh tahapan seleksi mampu menghasilkan pimpinan Baznas yang profesional, kredibel, serta memiliki komitmen kuat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

“Yang paling penting adalah memberikan yang terbaik sehingga Baznas ke depan, siapa pun yang terpilih, dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun Kota Makassar yang kita cintai,” tambahnya.

Terkait kriteria calon pimpinan Baznas, Munafri menyebut sedikitnya terdapat tiga aspek utama yang harus dimiliki para kandidat. Pertama, memiliki pemahaman kuat mengenai syariat Islam dan sistem pengelolaan zakat. Kedua, mampu membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, memiliki sifat amanah dan integritas tinggi dalam mengelola dana umat.

BACA JUGA  Indira Yusuf Ismail Jenguk Penderita Lumpuh Layu dan Hidrosefalus di Banta-bantaeng

“Kita berharap seleksi ini benar-benar menghasilkan sosok pimpinan Baznas yang mampu membawa Baznas memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat,” harapnya.

Munafri juga memastikan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara terbuka dan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menyebut setelah proses seleksi di tingkat daerah selesai, 10 kandidat terbaik masih akan menjalani tahapan lanjutan oleh Komisioner Baznas Pusat sebelum ditetapkan sebagai pimpinan definitif.

“Lalu kita menghasilkan 10 besar, kemudian diseleksi lagi oleh Komisioner Baznas Pusat. Jadi menurut saya, kurang transparan apa lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, Pimpinan Baznas RI, Saidah Sakwan, menegaskan proses seleksi tersebut merupakan amanat konstitusi untuk menjaring amil negara yang kompeten, profesional, berintegritas, serta memahami tata kelola zakat sesuai syariat dan regulasi yang berlaku.

“Kita diminta mencari para amil negara yang kompeten, profesional, dan tentu aman secara syar’i,” ujarnya.

Menurut Saidah, proses seleksi pimpinan Baznas merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

“Kita sedang melanjutkan proses konstitusional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011,” katanya.

Ia menjelaskan, pengelolaan zakat memiliki landasan kuat dalam syariat Islam dan pengangkatan amil zakat merupakan bagian dari estafet risalah implementasi yang dijalankan pemerintah atau ulil amri, mulai dari pemerintah pusat hingga kepala daerah.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Matangkan Persiapan IGS Diplomatic Tour 2026, Targetkan Kesan Mendalam bagi Delegasi Dunia

Saidah menambahkan, Baznas merupakan mitra strategis pemerintah dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, pimpinan Baznas yang terpilih nantinya harus mampu menjalankan kebijakan pemerintah sekaligus menjaga independensi dan profesionalitas lembaga.

“Ketika seseorang ditetapkan menjadi pimpinan Baznas, maka dia menjalankan fungsi negara dalam pengelolaan zakat,” ungkapnya.

Untuk menjaga kepercayaan publik, Baznas RI menerapkan prinsip 3A dalam tata kelola zakat, yakni Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI.

Prinsip Aman Syar’i memastikan seluruh penghimpunan dan pendistribusian zakat sesuai ketentuan syariat Islam. Aman Regulasi menegaskan seluruh aktivitas pengelolaan zakat harus mengikuti peraturan perundang-undangan. Sementara Aman NKRI memastikan dana zakat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan umat dan penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Seluruh penggunaan dana zakat, infak dan sedekah harus digunakan untuk meneguhkan NKRI, bukan untuk meruntuhkannya,” tegas Saidah.

Ia menambahkan, seluruh kandidat yang masuk dalam 10 besar merupakan figur-figur terbaik yang memiliki kualitas baik.

“Kami hanya ingin memastikan siapa yang paling memahami aspek syariah, regulasi dan tata kelola kelembagaan. Sepuluh calon ini semuanya bagus, dan tugas kami adalah memilih lima yang paling siap mengemban amanah tersebut,” tutupnya.

Continue Reading

Trending