Connect with us

Pemkot Makassar

Pj Sekda Makassar Minta Proses Pemantauan Stunting Diperbaiki

Published

on

Kitasulsel–Makassar Pj Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Makassar minta perbaikan dalam proses pemantauan stunting di Kota Makassar.

Kata Firman, salah satu yang perlu menjadi perhatian dalam memantau angka stunting di Kota Makassar yaitu, masalah keakuratan pengukuran dan penimbangan yang dilakukan posyandu, serta kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas kader posyandu dan tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi terkait stunting.

“Beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan dalam pemantauan pertumbuhan balita di posyandu yaitu keakuratan dalam melakukan penimbangan dan pengukuran serta perlunya peningkatan kapasitas kader posyandu dan tenaga kesehatan dalam memberikan penyuluhan,” ujar Firman, Senin (16/9/2024).

Dengan begitu, stunting di Kota Makassar akan lebih muda diketahu dan diatasi oleh Pemkota Makassar khususnya Dinas Kesehatan (Dinkes).

BACA JUGA  Pemkot Makassar dan Kalla Group Sepakati Kerja Sama Revitalisasi Taman Hasanuddin

“apalagi memang Wali Kota Makassar Danny Pomanto selalu menaruh perhatian atas kesehatan, yaitu Zero Stunting,” terangnya.

Meski mengaku banyak yang perlu mendaptkan perbaikan, Firman mengatakan, sejauh ini Pemkot Makassar telah melaksanakan berbagai program untuk mendukung percepatan penurunan stunting.

Program-program ini melibatkan berbagai pihak, baik dari sektor kesehatan maupun non-kesehatan.

Salah satu program yang dijalankan adalah Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSAT), yang merupakan upaya memberikan makanan bergizi kepada keluarga berisiko stunting.

“ini juga saya sudah sampaikan dalam rapat kordinasi percepatan penurunan stunting beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Firman menjelaskan bahwa dua komponen utama yang harus berjalan beriringan dalam percepatan penurunan stunting adalah sektor kesehatan dan non-kesehatan.

BACA JUGA  Danny Pomanto Doakan Almarhum Syahrial di RS Pelamonia dan Dijadwalkan Melepas Jenazah Esok Hari

Kedua sektor ini perlu berkolaborasi untuk mencapai intervensi yang holistik dan integratif, serta memiliki target yang jelas dan terukur.

“Keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh dukungan kolaborasi antar sektor ini untuk dapat saling mendukung melakukan intervensi penurunan stunting secara holistic integrative serta memiliki keterukuran target yang jelas,” jelas Firman.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran camat dalam memastikan pelaksanaan program di tingkat kecamatan berjalan efektif.

Camat diharapkan dapat memantau kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di kelurahan dan menggerakkan keluarga berisiko stunting untuk rutin datang ke posyandu.

“Kepada para Camat selaku ketua Tim percepatan penurunan stunting tingkat Kecamatan diharapkan untuk memaksimalkan perannya dan terus memantau kinerja TPPS Kelurahan,” imbuh Firman.

BACA JUGA  Pemkot Makassar dan Tiga Kampus Besar di Sulsel Persiapkan Kerja Sama Kelurahan Cinta Statistik

Dengan berbagai tantangan yang ada, Pemkot Makassar optimis bahwa melalui kerja sama dan kolaborasi semua pihak, target percepatan penurunan stunting dapat tercapai.

“Saya sampaikan masing-masing stakeholder agar dapat melaksanakan perannya, memastikan kolaborasi dalam intervensi dapat berjalan,” tandasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Angkat 8.854 Honorer Jadi PPPK, Pengangguran Mulai Turun

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Komitmen Pemerintah Kota Makassar menghadirkan kepastian kerja bagi ribuan tenaga honorer sekaligus menekan angka pengangguran mulai menunjukkan hasil konkret.

Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Pemerintah Kota Makassar mencatat capaian signifikan dalam penataan tenaga non-ASN melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar (BKPSDMD), sepanjang tahun 2025 sebanyak 8.854 tenaga honorer resmi diangkat menjadi PPPK. Jumlah tersebut hampir memenuhi total formasi ASN Kota Makassar yang mencapai 8.963 orang.

Kepala BKPSDMD Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menjelaskan bahwa pengangkatan ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah kota dalam menata tenaga honorer sekaligus meningkatkan kesejahteraan aparatur.

BACA JUGA  Pjs Wali Kota Arwin Azis Harap Gerakan Pangan Murah Stabilkan Harga dan Kendalikan Inflasi di Makassar

“Ini jumlah ASN yang Pak Wali Kota sudah angkat di awal masa pemerintahannya. Pada 2025, dari total formasi Kota Makassar 8.963 orang, yang berhasil menjadi ASN sebanyak 8.854 orang,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menegaskan penyelesaian tenaga honorer melalui skema PPPK.

Tidak hanya melalui pengangkatan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, Pemkot Makassar juga menghadirkan solusi alternatif melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Skema ini memberikan peluang kerja bagi lebih dari dua ribu tenaga kontrak agar tetap memiliki pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Sejak resmi memimpin pada 20 Februari 2025, Munafri menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas kebijakan pemerintah kota. Bagi pemerintah, pengurangan pengangguran bukan sekadar angka statistik, melainkan upaya nyata menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA  Pjs Wali Kota Makassar, Fams Festival 2024 Momentum Wujudkan Keluarga Bahagia

“Di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Ibu Aliyah Mustika Ilham, kebijakan penataan tenaga honorer dan pembukaan ruang kerja baru menjadi langkah konkret yang langsung menyentuh ribuan warga,” jelas Kamelia.

Pemkot Makassar juga memperkuat sektor pelayanan kesehatan melalui pengangkatan tenaga farmasi PPPK secara bertahap sepanjang 2025. Pada tahap pertama, sebanyak 1.746 tenaga farmasi PPPK dilantik pada 23 Juni 2025. Kemudian tahap kedua sebanyak 329 tenaga farmasi dilantik pada 14 November 2025.

Sementara pada tahap ketiga, pengangkatan dilakukan untuk tenaga farmasi paruh waktu dengan jumlah mencapai 6.607 orang. Kehadiran ribuan tenaga farmasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kefarmasian bagi masyarakat.

BACA JUGA  Dukung Ketahanan Pangan, Pjs Wali Kota Makassar Ikuti Rapat TPID se-Sulsel

Upaya tersebut mulai berdampak pada kondisi ketenagakerjaan di Kota Makassar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Makassar mengalami penurunan dalam setahun terakhir, dari 9,71 persen pada 2024 menjadi 9,60 persen pada 2025.

Penurunan ini menjadi indikator positif dari berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Trending