DPR Makassar
DPRD Sulsel Kembali Dipimpin Perempuan, Andi Rachmatika Dewi Resmi Jadi Ketua
Kitasulsel–MAKASSAR – Andi Rachmatika Dewi politisi Partai NasDem, didapuk jadi ketua DPRD Sulsel periode 2024-2029.
Dipilihnya Andi Rahmatika Dewi menguatkan kembali posisi perempuan di politik Sulsel, di mana dalam dua periode berturut-turut pucuk pimpinan dipegang oleh perempuan.
Sekadar diketahui, Ketua DPRD Sulsel periode 2019-2024 dijabat oleh politisi Golkar Andi Ina Kartika Sari.
Cicu sapaan Andi Rachmatika Dewi ditetapkan sebagai Ketua DPRD Sulsel melalui surat keputusan DPP Nasdem Nomor: 27-SK/AKD/DPP-NasDem/VIII/2024. Dokumen ini diteken langsung oleh Surya Paloh dan Hermawi Tazlim.
Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulsel Syaharuddin Alrif mengonfirmasi ditunjuknya Cicu sebagai Ketua DPRD Sulsel.
“DPP memutuskan dan menetapkan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal sebagai ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2024-2029 dari Partai Nasdem,” kata Sekretaris Partai NasDem Sulsel Syaharuddin Alrif pada Selasa (17/9/2024).
Cicu terpilih untuk ketiga kalinya ke DPRD Sulsel dari dapil 1 yang meliputi 11 kecamatan di Kota Makassar. Dari dapil ini, Ketua Nasdem Makassar itu meraup 46.375 suara.
Muhammad Sadar Jadi Ketua Fraksi NasDem
Selain itu, DPP Partai NasDem juga menetapkan Muhammad Sadar sebagai Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulsel.
Muhammad Sadar merupakan anggota DPRD Sulsel terpilih dari Dapil 6. Ia mengganti Tasming Hamid yang mundur untuk maju sebagai bakal calon wali Kota Parepare.
Sadar tidak lain adalah Bendahara DPW Nasdem Sulsel. Sebagai pengganti Tasming Hamid, Sadar memperoleh 21.511 suara dari Dapil Sulsel 6.
Syahar menuturkan bahwa, keputusan tersebut berdasarkan perolehan kursi atau suara Partai Nasdem pada pemilu tahun 2024 sebagai pemenang pemilu mendapatkan hak untuk menetapkan kadernya di pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
“Ini juga berdasarkan hasil usulan nama dari DPW dan wawancara oleh DPP Partai Nasdem bahwa nama-nama yang diusulkan untuk diangkat sebagai pimpinan DPRD,” jelasnya. (*)
KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Ratusan tenaga honorer kategori R2 dan R3 dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar mendatangi Gedung DPRD, Kamis (15/5/2025). Mereka menuntut kepastian atas nasib kepegawaian mereka yang hingga kini masih menggantung, meski telah mengikuti seleksi tahap pertama Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun anggaran 2024.
Dipimpin Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3 Makassar, Sukri Zulkarnain alias Uky, massa honorer menyuarakan keresahan mereka langsung di hadapan Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyerahkan data honorer yang tidak lolos seleksi tahap awal dan meminta tindak lanjut konkrit.
“Kami tidak datang untuk menekan, tapi untuk mencari kejelasan. Sampai sekarang, jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) belum jelas. Sementara waktunya terus berjalan,” ujar Uky kepada wartawan usai audiensi.
Menurut Uky, sebelumnya Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Akhmad Namsum, telah menyampaikan bahwa lebih dari 3.200 honorer telah diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun di lapangan, banyak honorer justru mendapat informasi yang bertolak belakang.
Ada yang bilang data kami belum masuk pusat. Itu yang bikin kami resah. Informasi simpang siur ini memicu keresahan yang lebih besar, sampai akhirnya kami membentuk aliansi ini,” katanya.
Uky menegaskan, yang diminta para honorer bukanlah keistimewaan, melainkan kepastian status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Mereka dengan tegas menolak opsi dijadikan pegawai paruh waktu atau outsourcing tanpa kejelasan perlindungan hak.
“Kalau hanya diganti istilah tanpa kepastian hak dan masa depan, apa bedanya? Kami ingin status yang sah, diakui sebagai bagian dari sistem pemerintahan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Uky juga menyoroti belum adanya pernyataan resmi dari Plt. Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, terkait nasib usulan dari Kota Makassar. Hal ini semakin memperkuat rasa cemas di kalangan tenaga honorer.
“Kalau benar daerah kami belum menyetor data ke pusat, kami minta itu diklarifikasi. Karena ini menyangkut nasib ribuan orang yang sudah puluhan tahun mengabdi,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Uky menyampaikan harapan sederhana yang menjadi suara bersama para honorer.
“Kami tidak menuntut lebih. Kami hanya ingin diakui. Ini bukan soal jabatan, ini soal martabat. Kami sudah lama bekerja, tapi status kami masih tanda tanya,” tutupnya penuh harap
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login