Provinsi Sulawesi Barat
Launching Roadmap PASTIPADU, PKK Sulbar Komitmen Optimalkan Pelayanan Posyandu
Kitasulsel–MAMUJU Roadmap PASTIPADU menjadi peta jalan untuk menangani stunting secara terintegrasi, Kepala Bappeda Sulbar berterima kasih berkat dukungan TP PKK Sulbar sehingga PASTIPADU dapat dilaunching dan segera akan diimplementasikan.
Olehnya Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengapresiasi kinerja TP PKK Sulbar yang aktif mengoptimalkan pelayanan di Posyandu. Bahtiar juga meminta dengan roadmap PASTIPADU maka kedepan posyandu menjadi basis memerangi stunting.
“Kita harus ‘menembak/berperang dari Posyandu, komandonya ada di posyandu. Titik, kalau ini sudah sepakat, sudah. Semua berangkat dari posyandu, logistik, SDM, peralatan dan lainnya, metodenya sudah bisa kita jalankan. Posyandu menjadi basis perang jangan lagi berangkat dari tempat lain,” kata Bahtiar pada Launching Roadmap PASTIPADU , Kamis, 19 Agustus
PJ. Ketua TP PKK Sulbar Sofha Marwah Bahtiar berkomitmen PKK Sulbar akan mengoptimalkan posyandu dalam menangani permasalahan stunting di setiap desa.
PJ Ketua PKK menyampaikan, Jumlah posyandu di Sulbar sebanyak 2.271 dengan kader 11.422 orang. Untuk mengoptimalkan Posyandu ini PKK Provinsi dan Kabupaten berkoordinasi mengambil peran guna meningkatkan kinerja dan pelayanan di Posyandu.
Peran Pokja TP PKK sendiri bergerak melakukan penyiapan data dan informasi skala provinsi tentang keadaan maupun perkembangan kegiatan berkaitan pengelolaan posyandu. Mengkoordinasikan keaetiap instansi terkait data dan informasi terkait pengelolaan posyandu.
Selain itu melakukan analisa dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemisahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal, menyusun rencana kegiatan tahunan dan upaya pendanaan untuk menunjang kegiatan posyandu.
Serta melakukan pembinaan pengelolaan posyandu, memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan posyandu, termsuskn penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan posyandu.
PJ Ketua PKK Sulbar juga menekankan enam standar pelayanan minimal dalam pengelolaan posyandu, yaitu pendidikan, akesehayan, pekerjaan Umum, perumahan rakyat, ketentraman ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial.
Pj Ketua TP PKK Sulbar mengajak seluruh stakeholder provinsi maupun kabupaten bersama sama berkomitmen mengoptimalkan pelayanan dalam penanganan stunting dan posyandu yang aktif dan berkualitas.
“Saya juga mengajak kerjasama multi sektor di mana keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, hingga media, sangat diperlukan. hanya dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat perluh penanganan stunting dan posyandu yang aktif dan berkualitas dapat terwujud,” kata Pj Ketua PKK, Sofha Marwa
“Saya berharap peran aktif posyandu, kita dapat mewujudkan SULBAR yang lebih sehat, cerdas dan bebas stunting dalam menggapai Indonesia emas 2045,” tambahnya. (*)
Provinsi Sulawesi Barat
Bapperida Sulbar Minta OPD Respon Cepat Hasil Pertemuan Gubernur Suhardi Duka dengan Beberapa Kementerian
Kitasulsel–MAMUJU Dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka dengan beberapa kementerian di Jakarta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar Junda Maulana memimpin rapat koordinasi dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tim Ahli Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar pada Selasa (10/6/2025) di Ruang Rapat RPJMD Kantor Bapperida Sulbar.
Dalam pertemuan itu, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menegaskan bahwa hasil pertemuan di Jakarta tersebut harus direspon cepat oleh seluruh OPD agar tidak sia – sia.
“Kita ingin memastikan bahwa rencana dan peluang dari hasil kunjungan Bapak Gubernur ke Kementerian benar – benar ditindaklanjuti. Jangan sampai peluang besar yang sudah terbuka malah tidak kita manfaatkan,” tegas Junda.
Plt. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan ini pun mengungkapkan, dalam kunjungan tersebut Gubernur Sulbar telah mendapat komitmen dukungan anggaran dari beberapa kementerian.
“Kementerian Transmigrasi berkomitmen memberikan anggaran mencapai hampir Rp.180 Miliar. Kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat dukungan sekira Rp.200 Miliar.
Begitu pula, Kementerian Pertanian dan Kementerian Investasi menunjukkan sinyal positif untuk mendukung pengembangan di Sulbar,” ungkap Junda.
Untuk itu, Junda meminta seluruh OPD terkait segera merespon dan menyiapkan dokumen pendukung agar dukungan dari Kementerian tersebut dapat direalisasikan pada 2025 dan 2026.
“Kita sudah tetapkan target. Minggu depan, semua OPD terkait harus menuntaskan persiapan, termasuk Dinas ESDM,” lanjutnya.
Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan tenaga ahli dalam mendampingi setiap OPD, agar proses perencanaan benar – benar terukur dan berbasis riset.
“Ke depan, perencanaan harus berbasis riset. Kita tidak boleh hanya menerima bantuan standar, tapi mendorong program terintegrasi yang terdampak besar,” tutup Junda.(*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login