Politics

Resmi Jadi Kontestan Pilkada Makassar, Seto-Kiki Unggul Dukungan Parpol

Published

12 bulan ago

22 September 2024

Kitasulsel–Makassar KPU Makassar menetapkan empat pasangan calon (paslon) resmi berkompetisi di Pilkada Makassar 2024. Dari empat kontestan, pasangan Andi Seto Gadhista Asapa – Rezki Mulfiati Lutfi unggul dukungan partai politik (parpol) di Pilkada Kota Makassar 2024.

Pasangan berakronim Sehati ini diusung 4 parpol pengusul dengan total perolehan 247.474 suara. Empat parpol pengusul duet generasi milenial ini adalah Partai Nasdem (94.756 suara), Partai Gerindra (75.758 suara), Partai Amanat Nasional (61.150 suara), dan Partai Solidaritas Indonesia (15.810 suara).

Dari empat parpol tersebut, tiga diantaranya adalah pemilik kursi di DPRD Kota Makassar. Terkecuali Partai Solidaritas Indonesia. Bila dikonversi dalam jumlah perolehan kursi, pasangan Sehati mengantongi 17 kursi dari total 50 kursi di DPRD Kota Makassar.

Dukungan ini menjadi modal besar bagi pasangan Seto-Kiki untuk memenangkan Pilkada Makassar 2024. Apalagi, Seto-Kiki diusul dua parpol pemenang Pilkada Makassar 2020, yakni Nasdem dan Gerindra.

Dua partai ini juga pemenang Pemilu 2024 di Kota Makassar. Nasdem sukses mempertahankan kemenangan di Pemilihan Legislatif (Pileg), sementara Gerindra sukses mengantarkan ketua umumnya, Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih di Pilpres 2024.

“Alhamdulillah, pasangan Sehati telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon. Mari kita berkompetisi dengan baik, adu gagasan dan ide. Kontestasi politik ini adalah pesta rakyat, mari kita berikan rasa nyaman kepada masyarakat,” ucap Seto.

Seto yang lahir dan besar di Kota Makassar mengatakan, kehadiran Partai Nasdem, Gerindra, PAN, dan PSI menjadi modal utama untuk memenangkan Pilkada Makassar. Dukungan dari 17 kursi di DPRD memberikan keyakinan bahwa program-program yang mereka tawarkan melalui “Makassar Nyaman” akan dapat diwujudkan secara efektif bila diamanahkan memimpin Makassar selama lima tahun ke depan.

“Kami berkomitmen untuk bersama-sama membawa Makassar sebagai kota yang nyaman, inklusif, berdaya saing, maju, dan berkelanjutan dalam harmoni,” tutur mantan bupati Sinjai ini.

Sementara itu, Rezki Mulfiati Lutfi, juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang diberikan oleh empat partai pengusul tersebut. “Dukungan dari empat partai politik pengusul ini merupakan kehormatan yang besar bagi kami, terutama sebagai calon yang masih tergolong generasi muda tapi sudah berpengalaman,” ungkap Rezki.

Ia menegaskan bahwa semangat kebersamaan yang dibangun oleh partai-partai pengusul akan menjadi dasar kuat untuk menciptakan perubahan positif di Kota Makassar.

“Kami percaya bahwa Pilkada ini adalah momentum untuk menyatukan semua pihak dalam membangun Makassar yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera bagi semua lapisan masyarakat,” tandas Kiki, sapaan akrabnya. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

2 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.