Connect with us

Pemkot Makassar

Pjs Wali Kota Makassar Arwin Azis Sampaikan Faktor-Faktor Penting Ini untuk Mewujudkan Suksesnya Pilkada 2024

Published

on

Kitasulsel–Makassar Pjs Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis menyampaikan beberapa faktor penting dalam mewujudkan terciptanya Pilkada yang aman, damai dan sukses di Kota Makassar.

Setidaknya, kata dia, ada empat kunci yang menjadi faktor utama.

“Pertama, faktor penyelenggara pilkada, dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu agar selalu menjaga integritas yang adil, objektif dan profesional,” ucapnya pada sela-sela sambutannya di Rapat Koordinasi Stakeholder Doa Bersama Wujudkan Pilgub Sulsel dan Pilwalkot Makassar 2024 Damai dan Bermartabat di Hotel Four Points, Selasa, 1 Oktober 2024.

Kedua, lanjut dia, faktor peserta pilkada, dalam hal ini pasangan calon kepala daerah dituntut memiliki integritas, patuh dan taat terhadap regulasi yang ada serta tidak memantik politik sara.

BACA JUGA  Makassar Pasar Besar Tiket Mandalika, MGPA Gandeng Pemkot untuk MotoGP 2025

Selain itu, faktor ketiga adalah faktor masyarakat atau pemilih yang juga harus memiliki integritas.

Lantaran seorang pemilih memiliki hak konstitusional yang digunakan dengan penuh tanggung jawab.

Dan keempat adalah faktor stakeholder seperti Kepolisian, TNI dan ASN yang harus menjaga netralitasnya.

Olehnya, jelas dia, kepada semua pihak, baik itu dari penyelenggara, peserta, unsur TNI dan Polri serta satuan kerja perangkat daerah agar menjaga marwah Pilkada serentak.

Ia mengajak semua elemen masyarakat mengawal seluruh proses tahapan kegiatan Pilkada dan bersama bertanggungjawab menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusifitas wilayah di Kota Makassar.

Apalagi, pilkada kerap rawan gesekan akibat polarisasi masyarakat, pendukung para kandidat dan terlebih lagi berita-berita hoax yang menyesatkan serta black campaign (kampanye hitam)

BACA JUGA  Hadiri Pesta Rakyat di Tiga Kecamatan, Danny Pomanto Ceritakan Perjalanan Panjang Pembangunan Kota Makassar

Di samping itu, Arwin mengapresiasi Ketua Bawaslu Makassar beserta jajarannya yang telah menginisiasi rapat koordinasi stakeholder dirangkaikan doa bersama ini.

Pasalnya, ia menilai semua pihak memiliki komitmen yang sama sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing.

“Ini merupakan bukti adanya semangat bersama-sama mewujudkan Pilkada damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Makassar yang kita cintai ini,” ajaknya.

Pun, dia menegaskan sudah menyaksikan secara langsung Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN Pemkot Makassar untuk Pilkada 2024

Kasatpol PP Sulsel ini menyebut langkah itu termasuk inovasi bagi Pemkot Makassar yang mana mungkin saja di beberapa daerah belum melakukannya.

“Langsung kita buat penandatanganan Pakta Integritas dirangkaikan dengan upacara Hari Kesaktian Pancasila. Semua membaca ikrar deklarasi dan semua siap mengawal proses politik, demokrasi dengan menjunjung tinggi netralitas ASN,” tutupnya. (*)

BACA JUGA  Danny Pomanto Dampingi Pj Gubernur Tinjau Pelaksanaan MBG dan Pemerikasaan Kesehatan Gratis di Empat Sekolah
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Angkat 8.854 Honorer Jadi PPPK, Pengangguran Mulai Turun

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Komitmen Pemerintah Kota Makassar menghadirkan kepastian kerja bagi ribuan tenaga honorer sekaligus menekan angka pengangguran mulai menunjukkan hasil konkret.

Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Pemerintah Kota Makassar mencatat capaian signifikan dalam penataan tenaga non-ASN melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar (BKPSDMD), sepanjang tahun 2025 sebanyak 8.854 tenaga honorer resmi diangkat menjadi PPPK. Jumlah tersebut hampir memenuhi total formasi ASN Kota Makassar yang mencapai 8.963 orang.

Kepala BKPSDMD Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menjelaskan bahwa pengangkatan ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah kota dalam menata tenaga honorer sekaligus meningkatkan kesejahteraan aparatur.

BACA JUGA  Pj Sekda Irwan Adnan Saksikan Serah Terima PSU Senilai Rp232 Miliar kepada Pemkot Makassar

“Ini jumlah ASN yang Pak Wali Kota sudah angkat di awal masa pemerintahannya. Pada 2025, dari total formasi Kota Makassar 8.963 orang, yang berhasil menjadi ASN sebanyak 8.854 orang,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menegaskan penyelesaian tenaga honorer melalui skema PPPK.

Tidak hanya melalui pengangkatan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, Pemkot Makassar juga menghadirkan solusi alternatif melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Skema ini memberikan peluang kerja bagi lebih dari dua ribu tenaga kontrak agar tetap memiliki pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Sejak resmi memimpin pada 20 Februari 2025, Munafri menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas kebijakan pemerintah kota. Bagi pemerintah, pengurangan pengangguran bukan sekadar angka statistik, melainkan upaya nyata menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA  Sabtu Bersih Pemkot Makassar Dimulai Pekan Ini, Pjs Arwin Pimpin Rapat Koordinasi

“Di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Ibu Aliyah Mustika Ilham, kebijakan penataan tenaga honorer dan pembukaan ruang kerja baru menjadi langkah konkret yang langsung menyentuh ribuan warga,” jelas Kamelia.

Pemkot Makassar juga memperkuat sektor pelayanan kesehatan melalui pengangkatan tenaga farmasi PPPK secara bertahap sepanjang 2025. Pada tahap pertama, sebanyak 1.746 tenaga farmasi PPPK dilantik pada 23 Juni 2025. Kemudian tahap kedua sebanyak 329 tenaga farmasi dilantik pada 14 November 2025.

Sementara pada tahap ketiga, pengangkatan dilakukan untuk tenaga farmasi paruh waktu dengan jumlah mencapai 6.607 orang. Kehadiran ribuan tenaga farmasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kefarmasian bagi masyarakat.

BACA JUGA  Pj Sekda Irwan Adnan Pimpin Rapat TAPD Tindak Lanjut Inpres Tentang Anggaran

Upaya tersebut mulai berdampak pada kondisi ketenagakerjaan di Kota Makassar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Makassar mengalami penurunan dalam setahun terakhir, dari 9,71 persen pada 2024 menjadi 9,60 persen pada 2025.

Penurunan ini menjadi indikator positif dari berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Trending