Provinsi Sulawesi Barat

Ajak Masyarakat Jadikan Balabalakang Halaman Depan Provinsi Sulawesi Barat

Published

8 bulan ago

6 Oktober 2024

Kitasulsel–MAMUJU Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Barat , Bahtiar Baharuddin mengundang masyarakat Kecamatan Kepulauan Balakang ke Rujab Gubernur Sulbar, Sabtu 5 Oktober 2024.

Tujuannya untuk membangun silaturahmi serta berdiskusi terkait kondisi masyarakat kecamatan Kepulauan Balabalakang serta potensi yang dapat dikembangkan.

Bahtiar mengatakan, pada HUT ke- 20 Sulbar salah satu menjadi konsen adalah merevisi peta Sulbar. Dan poin penting adalah memasukan kepulauan Bala-balakang.

Salah satu potensi Kepualauan Balabalakang adalah berada di jalur Alki II, hal ini bisa mendorong Balabalakang menjadi rest area bagi kapal-kapal yang melintas di Alki II.

“Jalur kapal ini kita upayakan banyak banyak singgah di Kepulauan Balabalakang,” ucap Bahtiar.

Bahtiar mengaku, memiliki banyak mimpi untuk memajukan wilayah Kepulauan Balabalakang. Untuk itu , pihaknya juga menyuplai bantuan sukun sebagai tumbuhan yang bisa menghasilkan air tawar puluhan tahun kedepan.

“Tanam disitu puluhan tahun kedepan nanti disitu bisa ada air tawar. Kalau tanaman lain belum tentu ada, kalau Sukun hampir ada,” kata Bahtiar.

Selain itu, Pj.Bahtiar juga menyampaikan, Kepulauan Balakang yang tadinya di halaman belakang Sulbar, maka 20 tahun kedepan harus menjadi halaman depan provinsi Sulbar.

Untuk mengerjakan ini APBD terbatas maka yang dilakukan adalah mendorong investasi, termasuk investor membangun pelabuhan, pusat logistik, industri pengolahan ikan dan investasi lainnya.

Hal lain disampaikan. Bahtiar mengaku akan berkunjung ke balabalakang dalam waktu dekat.

Mantan Kades Balabalakang Mahmud Idris berterima kasih atas perhatian PJ Gubernur terhadap daerah kepulauan Balabalajabg, khususnya pada pulau pulau berpenghuni.

Dia juga menyampaikan aspirasi terkait keinginan warga untuk bisa memiliki legalitas atas tempat rumah tinggal mereka di Kepulauan Balabalakang.

“Ada beberapa pulau yang sebelumnya tak berpenghuni ini sudah mulai berpenghuni, kami harap perhatiannya,” ucap Mahmud. (*)

Provinsi Sulawesi Barat

Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi

Published

2 jam ago

14 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.

“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.

Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:

Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:

1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar

2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar

3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar

4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar

“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.

Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.

“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.

Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.

Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)