Politics

Teken Kontrak Pembangunan Stadion di Makassar, Appi Sudah Siapkan Desain

Published

11 bulan ago

14 Oktober 2024

Kitasulsel–Makassar Calon Wali Kota dan wakil wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA), berjanji akan membangun Stadion baru berstandar Internasional di Kota Makassar.

Kesepakatan kontrak politik itu, diteken langsung oleh Calon Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi) didampingi Ketua Tim Pemenangan MULIA, Ilham Arief Sirajuddin alias IAS di hadapan 500 an suporter PSM Makassar, di Posko Induk MULIA, Jl. AP Pettarani Makassar, Minggu (13/10/2024) malam.

Secara khusus Appi bahkan sudah menyiapkan desain dan maket stadion yang akan dibangunnya jika terpilih bersama Aliyah jadi Wali Kota dan Wakil di Pilkada serentak 27 November mendatang.

Pada kesempatan ini, Appi membakar semangat ratusan pecinta bola yang hadir di lokasi tersebut. Paslon nomor 01 itu, secara tegas menyampaikan komitmenya untuk menghadirkan stadion baru yang diimpikan masyarakat Kota Makassar dan warga Sulsel secara umum.

“Kami pasangan MULIA akan memhadirkan kembali stadion di Kota Makassar, ini menjadi komitmen Appi-Aliyah,” jelas Appi, disambut teriakan Wattunami MULIA.

Lebih lanjut mantan Chief Executive Officer itu, menjelaskan. Pembangunan stadion bertaraf internasional merupakan keharusan karena dibutuhkan pada kondisi saat ini, apalagi digemari pecinta sepak bolah dan supporter.

Appi menilai, eksitensi PSM adalah jiwa Makassar. Dan stadion adalah tempat merayakan Euforia. Selain itu, Pembangunan stadion ini akan menjadi simbol kekuatan dan kemuliaan Makassar, serta ruang bagi masyarakat untuk berkumpul dan merayakan kemenagan bersama.

“Proses pembangunan stadion tidak harus memakai dana Pemerintah, tapi bisa dengan kerjasama dengan swasta. Dari sepak bola kita bisa membangun kota Makassar,” jelas Appi.

Diketahui, saat Appi menjadi CEO PSM. Tidak pernah ada sejarahnya PSM kalah di stadion. Tiga kali berturut-turut main kandang, selalu menang di Mattoanging. Bahkan pernah ada kendalah, sehingga untuk membenahi, bayangkan pada saat itu dari 18 tim PSM posisi nomor 17.

Pada kesempatan ini juga, sesi dialog bersama supporter PSM. Ketua TIM Pemenagan MULIA, Ilham Arief Sirajuddin alias IAS menyampaikan beberapa hal terkait dirinya pernah menjabat sebagai Wali Kota Makassar, dua periode.

“Saat saya menjabat Wali kota Makassar, dua periode dan menjadi pengurus PSM dan telah mengukir beberapa prestasi untuk PSM,” katanya.

Ia mengajak para pecinta bola yang tergabung dalam supporter PSM agar mendukung Appi-Aliyah di Pilwali 2024. Karena, paslon MULIA akan menghadirkan stadion bertaraf internasional di Kota ini.

“Mari kita dukung Appi-Aliyah menjadi Wali kota dan Wakil di Kota Makassar. Insya Allah keinginan membangun stadion berstandar internasional di Makassar terwujud,” jelas Appi. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

1 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.