Politics

Appa Palinggi Minta Appi Wujudkan Demokrasi Sehat dalam Pemilihan RT/RW di Makassar

Published

11 bulan ago

16 Oktober 2024

Kitasulsel–Makassar Appa Palinggi minta Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika (Mulia) mewujudkan demokrasi sehat dan adil dalam pemilihan RT dan Rwtdi kota Makassar setelah terpilih.

Hal tersebut diungkapkan Appa Palinggi yang juga eks Ketua RT 04 RW 04 Kelurahan Pampang, kepada awak media, Rabu (16/10/2024).

Menurut Appa Palinggi, pemberhentian RT dan RW dilakukan secara sepihak karena tidak ada pemanggilan atau pembahasan.

Setidaknya, sembilan Ketua RT termaksud satu RW di Kelurahan Pampang diberhentikan, dengan adanya reshuffle yang dilakukan menjadi pembelajaran memilih pemimpin.

“Kami sebagai korban dari ketidakadilan pemerintah yang memecat seenaknya berharap bahwa Pak Appi bisa mendengar aspirasi dari ketua RT/RW yang dipecat tanpa alasan jelas untuk bisa menciptakan demokrasi yang sehat begitu jadi walikota,” paparnya.

Appa Palinggi mengklaim, awalnya Ia berada dibarisan pendukung calon Walikota dan wakil walikota Makassar Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi, namun saat ini lebih memilih memenangkan Appi-Aliyah.

“Saya kemarin orangnya Indira-Ilha., tidak tahu kenapa tiba-tiba jabatan sebagai Ketua RT dipecat, okelah kalau begitu kita bersebelahan, ya kita baku lawan sekarang,” tuturnya.

Karena menurutnya, program-program yang ditawarkan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Mulia) begitu relevan dengan kebutuhan warga.

“Saya kira program Mulia seperti yang disampaikan Pak Appi sangat luar biasa, karena itu yang diharapkan masyarakat. Bagaimana bisa meringankan beban masyarakat mulai dari pakaian sekolah anak-anak, ya kehidupan rumah tangga mereka juga seperti sampah itu juga bisa terbantu jika ditanggung pemerintah, sehingga bisa digratiskan sehingga bisa uang mereka untuk biaya yang lain,” jelas Appa.

Sementara itu, Appi menyampaikan Mulia sudah menyiapkan program aksi penting untuk 100 hari pertama mereka bekerja, salah satunya adalah akselarasi Pemilihan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se-Kota Makassar.

“Yang kita lakukan dalam 100 hari pertama adalah pemilihan Ketua RT dan RW. Ini program jangka pendek. Pesta demokrasi RT RW harus digelar seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya” kata Appi pada kesempatan tersebut.

“Selain itu, kita lakukan adalah seperti pembentukan struktur SDM yang kita miliki di pemerintahan,” tambah mantan Chief Executive Officer PSM itu. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

1 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.