Politics

Program Layanan Kesehatan Paripurna Seto-Rezki Diyakini Mampu Ringankan Beban Masyarakat

Published

11 bulan ago

17 Oktober 2024

Kitasulsel–Makassar Calon Wakil Wali Kota Makassar nomor urut 2, Rezki Mulfiati Lutfi terus mendapatkan sambutan positif menjelang Pilkada serentak 2024 atas kiprahnya di dunia politik.

Bersama Andi Seto Asapa, duet ini dinilai memiliki perhatian besar terhadap isu kesejahteraan sosial, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan.

Program inovatif yang diusung oleh pasangan dengan akronim SEHATI ini menjadi salah satu sorotan saat keduanya turun langsung menyapa masyarakat Kota Makassar.

Salah satu program unggulan yang kini ramai diperbincangkan warga adalah program layanan kesehatan paripurna yang mudah diakses oleh seluruh rakyat Makassar.

Program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, di mana mereka hanya perlu membawa KTP Makassar untuk mendapatkan pelayanan maksimal, tanpa harus direpotkan dengan berbagai dokumen seperti KIS, BPJS, atau surat keterangan lainnya.

Ibu Sari, warga Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, menyambut baik program tersebut. Menurutnya, program ini mampu meringankan beban mereka dalam mengakses layanan kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit.

“Program ini sangat membantu. Dulu, kalau mau ke puskesmas atau rumah sakit harus bawa banyak berkas rujukan baru bisa dilayani,” ujar Ibu Sari saat menghadiri kampanye dialogis Rezki Mulfiati Lutfi, Kamis (17/10/2024).

Pada kesempatan lain, ketika Rezki Mulfiati Lutfi hadir di Perkampungan Hartaco, Kelurahan Parang Tambung, ia kembali menegaskan komitmennya untuk terus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan fokus pada efisiensi dan kemudahan akses.

Menurut Rezki, program layanan kesehatan paripurna diharapkan mampu memotong birokrasi yang berbelit-belit serta menghilangkan ketergantungan pada dokumen tambahan yang sering kali menyulitkan warga.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh warga Makassar, khususnya di Tamalate, dapat menikmati pelayanan terbaik hanya dengan KTP.

Ini adalah bagian dari upaya kami untuk menciptakan sistem pelayanan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelas Rezki.

Dengan program-program inovatif seperti ini, Rezki optimis bahwa dirinya bersama Andi Seto semakin mendapat tempat di hati warga Makassar.

Masyarakat berharap bahwa kemudahan yang ditawarkan oleh Seto-Rezki bukan sekadar janji politik, tetapi akan benar-benar diimplementasikan.

Rezki menambahkan bahwa konsep ini sudah terbukti saat Andi Seto Asapa menjabat sebagai Bupati Kabupaten Sinjai pada periode 2018-2023.

Program serupa telah berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sinjai, dan diharapkan membawa hasil yang sama di Kota Makassar.

“Kami tidak ingin masyarakat Makassar dipersulit dalam mengakses layanan publik. Program Nyaman Kesehatan ini kami hadirkan sebagai solusi agar warga dapat menikmati pelayanan kesehatan yang maksimal tanpa hambatan apapun,” pungkas Rezki. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

2 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.