Politics

Appi-Aliyah Pimpin Popularitas, Sehati dan Inimi Berebut Tempat Kedua

Published

11 bulan ago

20 Oktober 2024

Kitasulsel–Makassar Kurang lebih dari sebulan jelang pemilihan wali Kota Makassar atau Pilwalkot, Lembaga survei Parameter Publik Indonesia atau PPI merilis hasil survei temuannya.

Survei PPI ini bertajuk “Empat Poros Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar (Mulia Perkasa, Inimi vs Adami/Sehati Bersaing, Aman Terbawah), berlangsung di Hotel Mercure, Makassar pada Minggu (20/10/2024).

Untuk diketahui, pada Pilwalkot Makassar tahun 2024 ini diikuti oleh 4 pasangan, yakni Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika (Mulia), Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi (Adami/Sehati), Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi (Inimi), Amri Arsyid-Abd Raman Bando (Aman).

Direktur Eksekutif PPI Ras MD mengatakan survei ini dilakukan sejak 3-13 Oktober 2024 dengan jumlah sampel sebanyak 2.000 responden menggunakan metode wawancara tatap muka, margin of eror kurang lebih 2,2 persen.

PPI mencoba memotret elektabilitas dengan simulasi tertutup empat Paslon, hasilnya Mulia meraih 39,1 persen, Inimi 19,9 persen, Sehati 17,7 persen, Aman 2,0 persen dan undicided voter persen 21,3 persen.

“Jarak elektabilitas Mulia dengan Inimi 19,2 persen, sedangkan jarak Inimi dengan Sehati selisih 2,2 persen. Tentu ini menarik, karena pasangan Mulia makin perkasa dipuncak, sementara Inimi dan Sehati bersaing ketat,” jelas Ras MD dalam paparannya, Minggu (20/10/2024).

Sementara untuk simulasi tertutup dengan 3 pasangan calon tanpa Aman, hasilnya Mulia 39,7 persen, lalu Inimi 20,0 persen, terakhir Sehati 18,5 persen dan undicided voter 21,8 persen.

Lalu, simulasi 3 Paslon tanpa Inimi, Mulia 40,3 persen, Sehati 22,1 persen terakhir Aman hanya meraih 2,5 persen dan untuk undicided voter berada dikisaran 35,1 persen.

Sementara untuk posisi head to head antara Mulia lawan Sehati, pasangan Mulia unggul jauh dengan raihan 41,5 persen, sementara Sehati hanya 22,4 persen dan untuk undicided voter 36,1 persen.

Berikutnya PPI juga memotret popularitas personal dari empat pasangan calon, Appi meraih 88,3 persen, lalu Indira 77,8 persen, Seto diangka 77,5 persen dan Amri hanya 44,9 persen.

Untuk tingkat kesukaan Appi meraih 80 persen, Indira 70,4 persen, Seto 71,5 persen dan Amri 64,2 persen.

Berikutnya, popularitas calon wakil wali Kota Makassar Aliyah unggul dengan torehan 72,9 persen, Rezki meraih 58,0 persen, sementara Ilham 48,6 persen dan terakhir Rahman Bando 46,2 persen.

Lalu tingkat kesukaan calon wakil walikota tetap diraih Aliyah sebesar 81,0 persen, kedua Rezki 73,7 persen sementara Ilham 72,4 persen, diposisi buncit Rahman Bando hanya 65,0 persen.

“Dari hasil inilah kenapa pasangan Mulia merajai temuan kami, karena tingkat popularitas dan kesukaannya sangat tinggi antara Pak Appi dan Ibu Aliyah,” ungkap Ras MD. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

1 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.