Politics

Soal Survei, Jubir DiA: Tak Masuk Akal Danny – Azhar di Bawah 35%

Published

11 bulan ago

20 Oktober 2024

Kitasulsel–Makassar Sejumlah lembaga survei merilis hasil risetnya mengenai elektabilitas pasangan calon di Pilgub Sulsel beberapa hari terakhir.

Antaranya, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memberikan angka 61,4% untuk pasangan calon nomor urut 2, Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi (ASS – Fatma), dan pasangan nomor urut 1, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto – Azhar Arsyad (DIA) 12,9%.

Juru Bicara Danny-Azhar, Asri Tadda menilai hasil survei merupakan hal lumrah dalam politik.

“Itu sah-sah saja. Setiap lembaga survei tentu punya metode masing-masing untuk mendapatkan hasilnya,” kata Asri Tadda, Minggu, 20 Oktober 2024.

Hanya saja, kata Asri, hasil survei sesungguhnya bisa saja dikondisikan untuk mendapatkan hasil tertentu sesuai kebutuhan.

“Kan tergantung sampling-nya diambil dari mana. Meski dilakukan secara random, tapi kalau menyasar basis Paslon tertentu maka jelas hasilnya akan jomplang terhadap lawan. Dan ini, secara metodologis dibenarkan,” jelas Asri yang juga menggawangi sebuah lembaga survei dan konsultasi politik itu.

Dijelaskan Asri, posisi Danny – Azhar jauh sebelum melakukan aktifitas kampanye ke berbagai daerah belakangan ini sudah berada di angka 15 persen.

“Sebelum masa kampanye, survei Danny – Azhar malah sudah sekitar 12% -15%. Itu dipotret sejumlah lembaga survei. Nah, sudah tiga pekan kampanye berjalan, kok angkanya malah menurun? Kan tak masuk akal,” ujar Asri mempertanyakan hasil survei yang belakangan dimunculkan.

Melihat respon dan penerimaan rakyat yang luar biasa di berbagai daerah selama aktifitas kampanye Danny – Azhar beberapa pekan terakhir, lanjut Asri, angka di bawah 30% sesuatu yang tidak masuk akal.

“Seturut dengan survei internal kami yang di awal kampanye sudah di angka 35%, maka jika ada survei yang menempatkan DiA di bawah itu, apalagi hanya 12% yang artinya malah makin menurun, maka itu sangat patut dipertanyakan,” beber Asri.

Dari pengalaman Asri, survei politik yang cenderung menurun biasanya hanya terjadi pada calon incumbent. Bukan pada paslon penantang yang profilnya sangat sarat prestasi.

“Kan lucu, penantang yang datang membawa misi memperbaiki nasib petani dan nelayan, menyelamatkan kebudayaan dan adat istiadat serta masa depan Sulawesi Selatan, surveinya justru menurun,” tuturnya.

Karena itu, Asri kembali mewanti-wanti agar rakyat tidak mudah terpengaruh oleh hasil survei yang memang secara politik lazim digunakan untuk mempengaruhi opini calon pemilih.

“Jangan mudah terpancing hasil survei. Bagaimanapun, Pilgub ini baru akan ditentukan hasilnya pada 27 November mendatang. Itu baru aslinya survei,” tegas Ketua Relawan Perubahan Sulsel itu.

“Insya Allah dengan semua ikhtiar politik yang dikerjakan selama ini, Danny – Azhar sangat optimis bakal menyelesaikan Pilgub Sulsel 2024 dengan kemenangan bersama rakyat,” jelas Asri.

Sebelumnya, beredar rilis hasil survei LSI Denny JA terkait Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan (Sulsel) 2024.

Pasangan ASS – Fatma 61,4 persen. Sedangkan Danny – Azhar 12,9 persen. Sementara pemilih belum menentukan pilihan 25,7 persen.

Survei dan analisa politik ini dilakukan pada tanggal 3-8 Oktober 2024 di 24 kabupaten dan kota di Sulsel. Adapun jumlah responden 800 orang dengan teknik pengumpulan data melalui tatap muka menggunakan kuesioner.

Metode yang digunakan adalah multistage random sampling yang memiliki toleransi kesalahan (margin of error–MoE) sekitar ±3,54 persen. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

1 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.