Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Usai Ditangani Tim Pemprov Sulbar, 83 Warga Tutar Dinyatakan Sembuh DBD

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Sesuai arahan Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, tim penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD) Dinas Kesehatan Sulbar langsung turun ke lokasi Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutar, Polman.

Tim dipimpin langsung Kepala Dinas Kesehatan Sulbar drg Asran Masdy bekerjsama dengan tim Dinkes Polewali Mandar.

Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Dinas Kesehatan yang langsung ke lokasi.

“Terimakasih langkah cepat tim kesehatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sulbar dalam menangani DBD di Polman,” kata Bahtiar, Sabtu 19 Oktober 2024.

Dia berpesan agar sosialisasi terus dilakukan kepada masyarakat terkait penanganan penyakit DBD.

“Jadi pelajaran kita bahwa betapa bermanfaatnya kegiataan jumat bersih andaikam serentak konsisten dilakuakan di seluruh wilayah Sulbar. Termasuk perlu edukasi dan didorong masyarakat desa atau kelurahan berkenamln berpartisipasi,” ungkapnya.

BACA JUGA  Pelantikan DPRD Sulbar di Gedung Baru, Dirangkaikan ki Berbagai Kegiatan Olahraga

Sedangkan, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar drg Asran Masdy mengungkapkan penanganan dilakukan di lokasi saat ini.

“Adanya penambahan kasus 6 orang, sehingga total 112 penderita DBD. Dimana DBD 108 orang, DBD+Chikungunya 3 orang dan Chikungunya 1 orang,” ucap drg Asran.

Namun, setelah dilakukan penangan tim Dinkes ada 83 orang sudah dinyatakan sembuh.

“Ada yang saat ini dirawat inap di Pustu 13 orang, Puskesmas Tutar 7 orang, Puskesmas Batupanga 7 orang, dan RSUD Wonomulyo 2 orang,” tandasnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.

“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.

Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:

BACA JUGA  Pj Bahtiar: Literasi Penting Untuk Melahirkan Manusia Produktif Yang Bisa Memproduksi

Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:

1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar

2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar

3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar

4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar

“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.

Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.

BACA JUGA  Buka Pelatihan Berbasis Kompetensi, Sekprov Sulbar Harap Lahirkan Pekerja Profesional

“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.

Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.

Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel