Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Pj PKK Sulbar Lantik Tiga Pjs Ketua TP-PKK Kabupaten

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Sofha Marwah Bahtiar melantik tiga Pejabat Sementara (Pjs) Ketua TP-PKK Kabupaten Mamuju, Majene, dan Pasangkayu, Senin (21/10/2024).

Acara pelantikan ini berlangsung di Graha Sandeq, Komplek Rujab Gubernur Sulbar, dengan dihadiri secara virtual oleh Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin.

“Jabatan yang diemban akan berlangsung sampai dengan berakhirnya masa cuti masing masing ketua TP PKK Kabupaten.

Manfaatkanlah momentum yang singkat ini untuk melakukan langkah-langkah strategis dan tepat guna dalam mengembang program PKK,” kata Sofha.

Saya berharap Pjs Ketua PKK dapat mendayagunakan potensi yang ada untuk melaksanakan rencana Program yang realistik dan prioritas,” lanjutnya.

BACA JUGA  Pj Bahtiar: Literasi Penting Untuk Melahirkan Manusia Produktif Yang Bisa Memproduksi

Sementara itu Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin berharap Pjs Ketua TP-PKK dalam waktu kurang lebih 60 hari kedepan menjabat, dapat dipergunakan untuk memberikan yang terbaik untuk mendorong kesejahteraan keluarga di setiap desa.

“PKK organisasi yang berbasis keluarga. Organisasi yang memiliki struktur dari pusat sampai ke keluarga. Ini organisasi yang sangat besar, ini menjadi kekuatan besar membangun bangsa dan negara,” ucap Bahtiar.

Turut hadir sejumlah kepala OPD Pemprov Sulbar serta seluruh jajaran pengurus TP-PKK Sulbar. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.

“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.

Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:

BACA JUGA  Program Cavendish Pj Bahtiar Berhasil, Petani Sulbar Akan Panen, Raup 1 Miliar

Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:

1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar

2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar

3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar

4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar

“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.

Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.

BACA JUGA  Pj Bahtiar: Literasi Penting Untuk Melahirkan Manusia Produktif Yang Bisa Memproduksi

“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.

Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.

Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel