Politics

Program “Nyaman Berwirausaha” Ala Seto-Rezki Dinantikan Tiga Kelurahan di Kecamatan Manggala, Makassar

Published

11 bulan ago

21 Oktober 2024

Kitasulsel–Makassar Calon Wakil Wali Kota Makassar nomor urut 2, Rezki Mulfiati Lutfi terus gencar menggalang dukungan dengan menyasar tiga kelurahan di Kecamatan Manggala, Minggu (20/10/2024).

Dalam kampanye dialogisnya, pasangan Andi Seto Asapa ini memperkenalkan program unggulan “Nyaman Berwirausaha” yang ditujukan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya di tingkat akar rumput, dalam memulai dan mengembangkan usaha.

Rezki menyatakan bahwa program ini akan memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan bagi warga yang ingin membuka usaha dengan berbasis tingkat RW.

“Dengan program ‘Nyaman Berwirausaha,’ kami ingin memberikan peluang bagi warga untuk berwirausaha dari lingkungan mereka sendiri,” ujar Rezki dalam dialog bersama warga Kelurahan Bitowa.

“UMKM berbasis RW akan memudahkan masyarakat dalam memulai usaha kecil yang mandiri dan berkelanjutan,” tambah mantan Anggota DPRD Sulsel ini.

Di setiap kelurahan yang ia kunjungi, yakni Kelurahan Batua, Kelurahan Bitowa dan Kelurahan Antang, antusiasme warga terlihat sangat tinggi.

Para pelaku UMKM dan warga menyambut baik program ini, karena mereka melihat adanya potensi ekonomi yang besar jika usaha-usaha kecil diberdayakan dari tingkat RW.

Salah satu warga Bitowa, Ibu Muliati, mengungkapkan bahwa selama ini mereka kesulitan dalam mendapatkan pelatihan usaha yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan mereka.

“Selama ini program pelatihan UMKM hanya ditingkat Kecamatan saja. Banyak warga di sini yang ingin berwirausaha, tapi belum tahu harus mulai dari mana,” ungkapnya.

Rezki menjelaskan bahwa program ini bukan hanya sekedar bantuan modal, tetapi juga akan memberikan akses pasar dan jaringan usaha bagi para pelaku UMKM di tingkat RW.

“Kami akan menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan UMKM, mulai dari pelatihan, bantuan modal, hingga pemasaran produk. Ini akan menjadi salah satu fokus kami dalam memajukan ekonomi warga Makassar,” jelasnya.

Dengan program “Nyaman Berwirausaha”, pasangan Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian warga di setiap RW di Kota Makassar.

Rezki yang baru berusia 36 tahun ini juga mengajak masyarakat di Manggala untuk terus mendukung mereka dalam mewujudkan visi tersebut.

“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk membuat Makassar lebih nyaman dan sejahtera bagi semua. Bersama, kita bisa membangun kota makassar ini dari akar rumput,” tutup Rezki. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

2 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.