Politics

Kampanye Bareng Rezki, Fatmawati: Kalau Pilih Andalan Hati Maka Pasti Sudah SEHATI

Published

11 bulan ago

23 Oktober 2024

Kitasulsel–Makassar Politisi Partai Nasdem, Fatmawati Rusdi mengajak warga Tamalanrea untuk memilih pemimpin yang telah terbukti berpengalaman, seperti pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi.

Hal itu disampaikan Fatmawati Rusdi saat hadir disela-sela kampanye dialogis Rezki Mulfiati Lutfi bersama warga Perumahan Trika Mahkota Indah, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Rabu (23/10/2024) malam.

Fatmawati Rusdi, tak lain adalah calon Wakil Gubernur Sulsel ini menilai bahwa Andi Seto yang pernah menjabat sebagai Bupati Sinjai periode 2018-2023, memiliki pengalaman yang sangat mumpuni dalam memimpin.

Menurutnya, Andi Seto memahami dengan baik kebutuhan masyarakat, termasuk warga Kota Makassar, berkat rekam jejaknya yang telah teruji sebagai Kepala daerah.

“Seto sudah punya pengalaman yang luas sebagai pemimpin di Sinjai, sehingga ia pasti paham betul apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Makassar untuk bisa lebih maju dan nyaman lagi,” kata Fatmawati.

Sementara itu, Rezki Mulfiati Lutfi yang dua kali terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel dianggap memiliki kapasitas dalam hal penganggaran dan kebijakan legislatif.

“Pengalaman sebagai legislator membuat Rezki memahami seluk-beluk penganggaran dan pembuatan kebijakan yang pro-rakyat,” tambah anggota Dewan Pertimbangan DPP Partai Nasdem ini.

Fatmawati meyakinkan warga bahwa pasangan Seto-Rezki adalah pilihan yang sempurna untuk membawa perubahan nyata bagi Kota Makassar kedepan.

“Pasangan ini sudah sangat komplit. Dengan kombinasi pengalaman eksekutif dan legislatif, Seto-Rezki adalah pasangan yang tepat untuk memimpin Makassar,” ujar pemilik tagline ‘Andalan Hati’ di Pilgub Sulsel ini.

Menutup pesannya, Fatmawati mengingatkan warga untuk tidak ragu memilih nomor urut 2 di Pilkada mendatang baik di Pemilihan Gubernur Sulsel maupun Pilwalkot Makassar.

“Insyaallah, kalau semua memilih Andalan Hati, maka pasti akan SEHATI. Jangan lupa datang ke TPS dan pilih calon Gubernur nomor 2, dan calon Wali Kota nomor 2,” ajak Fatmawati.

Dikesempatan yang sama, Rezki Mulfiati Lutfi mengajak masyarakat Tamalanrea Indah untuk tidak menyia-nyiakan momentum Pilkada tahun ini dalam memilih calon pemimpinnya.

Karena baginya, setiap calon pemimpin harus betul-betul mengetahui seperti apa kebutuhan mendasar dari masyarakat Kota Makassar kedepan.

Hal itu juga sangat sejalan dengan sejumlah program-program yang diusungnya bersama Andi Seto Asapa dalam memajukan Makassar agar lebih nyaman lagi.

Rezki percaya bahwa kolaborasi antara pengalaman eksekutif Andi Seto dan pengalamannya di legislatif menjadi modal kuat untuk membawa perubahan positif bagi Kota Makassar.

“Saya juga sampaikanki’ bahwa program yang kami bawa bukanji coba-coba untuk baru dipelajari di Kota Makassar,” ujar Rezki dihadapan warga Tamalanrea Indah.

Rezki menambahkan bahwa salah satu program nyaman pendidikan paripurna menjadi fokus utama mereka, yaitu menggratiskan seragam dan perlengkapan sekolah siswa SD dan SMP.

“Insyaallah kita ingin memastikan setiap anak di Makassar bisa bersekolah dengan nyaman tanpa kendala biaya. Karena pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik,” jelasnya.

Begitu pun salah satu program unggulan Seto-Rezki yang kini ramai diperbincangkan warga adalah program layanan kesehatan paripurna agar mudah diakses oleh seluruh rakyat Makassar.

“Program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, di mana mereka hanya perlu membawa KTP Makassar untuk mendapatkan pelayanan maksimal, tanpa harus direpotkan dengan berbagai dokumen seperti KIS, BPJS, atau surat keterangan lainnya,” pungkasnya. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

2 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.