Provinsi Sulawesi Barat
Perkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, TP2DD Sulbar Studi Banding di Bali
Kitasulsel–BALI Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulawesi Barat bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Barat melakukan Capacity Building TP2DD se-Sulawesi Barat di Bali, Senin 21 Oktober 2024.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan, pelaksanaan capacity building TP2DD se-Sulawesi Barat itu bertujuan meningkatkan implementasi dan inovasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat lebih mempercepat digitalisasi transaksi, baik belanja maupun pendapatan, penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam pelaksanaan APBD serta kesiapan implementasi Opsen Pajak di lingkup Pemda di Sulbar,”kata Masriadi.
Untuk itu, dalam kegiatan tersebut memberikan wawasan best practices terkait implementasi KKI dan Opsen Pajak Daerah guna mendorong inovasi dan peran TP2DD dalam perluasan ETPD.
Masriadi juga mengatakan, meskipun TP2DD Sulbar meraih peringkat terbaik kedua wilayah Sulawesi tetapi , harus tetap belajar k dengan harapan kedepan dapat meraih predikat terbaik pertama.
“Studi banding ini sangat penting dalam rangka penguatan TP2DD, perluasan elektronifikasi traksaksi pemerintah daerah di Sulawesi Barat, penguatan transaksi belanja bendahara menggunakan KKI yang telah diterbitkan oleh Bank Sulselbar serta persiapan implementasi Opsen Pajak yang mulai berlaku awal Januari 2025.” kata Masriadi.
Masriadi menambahkan, Pemda Bali telah menerapkan transaksi belanja KKI dan telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Opsen Pajak dengan seluruh Kabupaten se-Provinsi Bali dan membuat beberapa inovasi samsat, semoga dengan kegiatan ini dapat berbagi ilmu untuk diterapkan di Sulbar, demikian halnya dengan optimalisasi pendapatan pajak melalui samsat digital.
Kepala Perwakilan BI Sulbar, Gunawan Purbowo, mengatakan capacity building dilaksanakan di Bali dengan pertimbangan bahwa Provinsi Bali telah terpilih sebagai TP2DD Provinsi terbaik pertama dan ketiga di wilayah Jawa-Bali, pada championship 2022 dan 2023 dan Kabupaten Buleleng sebagai TP2DD terbaik pertama untuk kategori Kabupaten tahun ini.
“Capacity Building kali ini memilih lokasi di Bali dengan melibatkan seluruh TP2DD Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat, dalam rangka implementasi dan akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, Provinsi Bali dipilih menjadi lokasi studi banding karena Bali sudah siap implementasi Opsen Pajak dan TP2DD Bali terbaik pertama pada tahun 2022 serta terbaik ketiga pada tahun 2023 wilayah Jawa-Bali pada championship TP2DD,” ujar Gunawan Purbowo
Masih kata Gunawan , sharing success story juga dilakukan oleh BPD Bali, Bapenda Bali, dan Pemda Kabupaten Buleleng yang merupakan pemenang championship TP2DD tahun 2024. Sehingga, diharapkan dapat menambah referensi kepada Pemda khususnya TP2DD di wilayah Sulawesi Barat, dalam melakukan inovasi perluasan elektronifikasi Pemda serta implementasi Opsen Pajak dan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Pada kesempatan tersebut, TP2DD Sulbar berkunjung ke Kantor Bapenda Bali dan UPTD Samsat Denpasar. Hadir dalam kegiatan itu , selain Kepala BPKPD dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, juga Kepala BKAD, Kepala Bapenda se-Sulbar, PT. Bank Sulselbar, dan tim teknis TP2DD, diterima oleh KPw BI Bali dan Kepala Bapenda Bali. (*)
Provinsi Sulawesi Barat
Inspektorat Sulbar Gelar Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP
Kitasulsel–MAMUJU Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berlangsung pada Rabu, 30 Juli 2025, bertempat di Room Teather Kantor Gubernur Sulawesi Barat.
Agenda ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana pada misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga pada poin 5 (lima) yaitu memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Rapat ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga. Turut hadir Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, serta para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari BPK maupun APIP.
“Ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata Salim S Mengga.
Plh. Sekretaris Daerah, Herdin Ismail, dalam arahannya juga mengingatkan pentingnya percepatan tindak lanjut rekomendasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.
“Kita tidak boleh berlama-lama dalam menyelesaikan rekomendasi pemeriksaan. Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tapi juga bagian dari integritas kita dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik,” tegas Herdin.
Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan internal dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kita harap setiap perangkat daerah dapat lebih optimal menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maupun inspektorat dalam rangka perbaikan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan capaian progress tindak lanjut hasil pemeriksaan,” harapnya.
Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Berita Acara kesepakatan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan BPK dan APIP yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga selaku Ketua Harian Tindak Lanjut dan seluruh kepala perangkat daerah selaku pelaksana tindak lanjut.
Kesepakatan ini juga diharapkan menjadi pedoman dalam upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan internal di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi barat.
Inspektorat Daerah sebagai koordinator pengawasan terus mendorong sinergi antar-OPD guna meminimalkan potensi penyimpangan di masa mendatang.
Rapat ini juga menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.(*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login