Politics

Warga Majeling Wattang : SAR-KANAAH Harapan Baru untuk Sidrap Lebih Maju

Published

11 bulan ago

25 Oktober 2024

Kitasulsel—SIDRAP, — Kampanye Dialogis Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif-Nur Kanaah (SAR-KANAAH) di Kelurahan Majeling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Kamis malam (24/10/2024), menarik perhatian warga masyarakat setempat.

Seribuan massa pendukung dan simpatisan yang hadir memenuhi arena kegiatan nampak takjub dengan janji-janji politik pasangan SAR-KANAAH yang diusung koalisi 11 partai politik maju di Pilkada Sidrap 2024 ini.

“Kami datang untuk masyarakat Sidrap. Kami siap memperbaiki daerah ini. In sya Allah, atas dukungan masyarakat Majelling Wattang, Sidenreng Rappang akan kita majukan kembali,” seru Syaharuddin Alrif yang akrab disapa dengan akronim namanya: SAR.

Didukung 14 rencana program kerja andalan, SAR menggebrak panggung dengan orasi politiknya di depan massa pendukungnya yang membeludak dan terus meneriakkan yel-yel kemenangan untuk pasangan Nomor Urut 2 ini.

Dalam orasinya, SAR kembali memaparkan visi-misi berisi 14 rencana program kerja dan berjanji akan memperhatikan nasib kaum petani dengan menjanjikan peluang peningkatan produktivitas hasil panen dan menstabilkan harga gabah.

Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dua periode ini juga akan membangun jalan tani, memperbaiki jembatan, dan saluran irigasi, listrik masuk sawah, nenyalurkan bantuan bibit padi unggul, obat-obatan, dan racun hama serta menjamin kelancaran pengadaan pupuk bagi kebutuhan pertanian di Majelling Wattang.

Sementara di sektor pendidikan, Sekretaris Partai NasDem Sulawesi Selatan ini berjanji untuk menerapkan sekolah tanpa bayar dan ijazah Paket A, B, dan C bagi warga putus sekolah di segala tingkatan. “Ada beasiswa untuk anak kurang mampu hingga tingkat perguruan tinggi,” klaim SAR.

Di bidang pelayanan kesehatan, pasangan dengan tagline Restorasi Sidrap 2024, Menang Bersama SAR-KANAAH ini kembali menawarkan BPJS gratis sebagai program unggulan. “Anggaran untuk pelaksanaan program ini sekitar Rp70 milyar setahun. Kita sudah mendapat sokongan dari pemerintah pusat dan provinsi sebanyak 50 persen,.Tinggal sisanya kita tanggung,” lontar SAR.

Untuk sektor infrastruktur, pasangan SAR-KANAAH akan membenahi peningkatan sarana jalanan, jembatan, fasilitas umum, dan prasarana lainnya. “Kita akan rubah tatanan kota dan desa yang perlu dibenahi agar lebih bermanfaat dan berfungsi untuk kemaslahatan masyarakat,” sebut SAR dalam paparannya yang disambut aplaus meriah dari warga.

Untuk sektor keagamaan, SAR berjanji akan memperhatikan dan meningkatkan insentif guru mengaji, imam dan perangkat masjid, dan pegawai syara’. “Begitu pula dengan anak santri di pondok-pondok pesantren dan rumah-rumah tahfidz bagi peghafal Al Quran akan kita bantu,” seru SAR.

Kandidat yang diusung Partai NasDem, Demokrat, PPP, PKS, Perindo, PAN, Hanura, Gelora, PSI, PDI-P, dan PBB ini juga berjanji akan memperhatikan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku ekonomi yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui penyaluran bantuan modal dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan.

“Saya juga akan membina peternak itik di Majelling Watang dengan memberikan bantuan bibit dan kandang kering, supaya hasil produksi telur meningkat secara signifikan,” kata SAR.

Sebelumnya, Calon Wakil Bupati Sidrap, Nur Kanaah mengatakan, jika mendapat amanah untuk duduk di pucuk pimpinan eksekutif, ia akan mengangkat pejabat yang berintegritas tinggi dan akuntabel, sehingga mampu menjalankan tugas dengan sesuai harapan.

“Kami akan menjalankan pemerintahan yang prorakyat dengan menghadirkan program-program yang dibutuhkan masyarakat,” ungkap mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidrap ini penuh semangat.

Nur Kanaah yang juga mantan Staf Ahli Bupati dan Kepala Dinas Perdagangan Sidrap ini juga berjanji akan memperhatikan nasib kaum perempuan dan memberdayakannya lewat program UMKM. Maju.

“Untuk itu, kami akan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan berbagai keahlian bagi ibu-ibu dan remaja perempuan agar bisa berdayaguna dan memiliki pekerjaan supaya punya pendapatan ,” terang Nur Kanaah. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

1 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.