Politics

Amri – Rahman Pastikan Kebutuhan Warga Terpenuhi dan Terjangkau

Published

11 bulan ago

26 Oktober 2024

Kitasulsel–Makassar Debat publik terbuka calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar menjadi ajang bagi pasangan calon nomor urut 4, Amri Arsyid dan Rahman Bando, untuk menyampaikan visi-misi mereka di hadapan masyarakat.

Debat perdana ini berlangsung di Anging Mammiri Hall, Hotel Dalton Makassar, Sabtu (26/10/2024).

Bagi pasangan Amri-Rahman (AMAN) untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka siap membawa perubahan nyata dan inklusif bagi kesejahteraan masyarakat di Makassar.

Dalam pemaparannya, Amri Arsyid menekankan pentingnya kepemimpinan yang mengedepankan keikhlasan dan berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, serta kemakmuran rakyat.

“Kami ingin membangun Kota Makassar dengan perspektif kepemimpinan daerah yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan. Untuk itu, kami memiliki empat perspektif pembangunan yang berfokus pada terciptanya Makassar yang AMAN & Berkelanjutan,” kata Amri.

Amri merinci empat perspektif utama dalam pembangunan Makassar, diantaranya pertama, pembangunan Berkelanjutan yang Inklusif – Fokus pada pertumbuhan kota yang memperhatikan kepentingan generasi mendatang dan mengakomodasi seluruh penduduk.

“termasuk kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas,” ujarnya dengan semangat.

Kedua, smart City & Green City – Mengintegrasikan teknologi dan data untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, transportasi, dan infrastruktur kota, sekaligus mempromosikan ruang terbuka hijau serta konservasi lingkungan yang berkelanjutan.

Ketiga, pembangunan ekonomi kota – berorientasi pada peningkatan daya saing ekonomi kota.

“Dengan mengembangkan sektor industri, perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif untuk mendorong perekonomian lokal,”

Sedangkan keempat, urbanisasi dan Mobilitas – Mengelola tantangan urbanisasi yang pesat dengan mengembangkan sistem transportasi umum yang efektif dan infrastruktur jalan yang memadai guna mengurangi kemacetan di Makassar.

Melalui perspektif ini, pasangan Aman menetapkan visi mereka untuk menjadikan Makassar sebagai ‘Kota Humanis, Caradde, Maju, dan Berkelanjutan’.

Pasangan Amri-Rahman berharap agar visi tersebut dapat memberi kontribusi nyata bagi perkembangan Makassar sebagai kota yang inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Rahman Bando juga menambahkan jika pasangan AMAN akan pastikan warga Makassar tidak ada lagi kesusahan air bersih, banjir, macet, dan pelayanan kesehatan yang adil dan berintegrasi. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

1 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.