Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Bulan Inklusi Keuangan, Sekda Jufri Rahman Soroti Ketimpangan Angka Literasi dan Inklusi Keuangan

Published

on

Kitasulsel–Makassar Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman membuka kegiatan puncak Bulan Inklusi Keuangan 2024 yang dirangkaikan dengan Finansial Expo (Fin Expo), di Anjungan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Makassar, Jumat malam, 25 Oktober 2024.

Dalam kegiatan tersebut, Jufri Rahman mengatakan, akses keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Perluasan akses keuangan juga telah menjadi fokus dan prioritas pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Jufri juga menyoroti adanya ketimpangan antara literasi keuangan masyarakat dengan inklusi keuangan sebesar 9,59 persen. Dimana berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024, menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.

BACA JUGA  Penerimaan Visitasi Kepemimpinan Nasional PKN, Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Berbagi Tips Kelola Pemerintahan

“Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024, menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangannya 75,02 persen.

Kenapa bisa begini, pengetahuannya masih sedikit tetapi banyak sekali sudah bisa mengakses perbankan. Ini berarti dia berani mengambil barang tapi tidak tahu menggunakan, inilah terlibat judi online apa semua seperti itu,” ucapnya.

Menurutnya, literasi keuangan itu menjadi suatu keniscayaan yang harus dibangun bersama sehingga masyarakat bisa lebih memahami pengelolaan keuangan melalui literasi keuangan yang menjadi salah satu kegiatan dalam Bulan Inklusi Keuangan 2024.

Selain itu, kata Jufri, inklusi keuangan ini menjadi sesuatu kekinian hanya saja para pelaku UMKM masih mengeluhkan beberapa faktor yang kendala dalam pengembangannya.

“Saya tadi membuka ekspo di Trans Studio Mall dan ternyata pelaku UMKM itu selalu mengeluh pada dua hal. Pertama, segmen pasar, yang kedua akses keuangan,” ungkapnya.

BACA JUGA  Hasil Evaluasi Kemendagri, Kinerja Prof Zudan Selama Memimpin Sulsel Dinilai Sangat Baik

Dengan demikian, lanjut Jufri, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyelenggaraan Bulan Inklusi Keuangan seperti ini dapat memberi pendidikan literasi dengan menggagas Bulan Inklusi Keuangan termasuk dengan ekspo keuangan ini.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), Darwisman, mengungkapkan, layanan literasi dan inklusi keuangan ke daerah ku (Layarku) adalah tagline yang luar untuk kita terus mengimplementasikan untuk mencapai target literasi keuangan sebesar 90 persen.

“Mohon doanya Bapak Ibu mudah-mudahan dalam tiga tahun ini 2023, 2024, dan 2025 seluruh desa dan termasuk kepulauan kurang lebih 3.705 desa di Sulsel dan Sulbar ini semuanya dapat kita layani dengan kegiatan edukasi dan literasi keuangan,” jelasnya.

Terkait dengan akses keuangan, Darwisman mengatakan, sangat terkait dengan kesiapan masyarakat. Tentunya, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

BACA JUGA  Tinjau Pembangunan Masjid Agung Selayar, Prof Zudan: Anggaran Rp4,2 Miliar Segera Dikirimkan

Dengan akses keuangan yang baik, dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, dengan akses keuangan dapat meningkatkan stabilitas keuangan, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan.

“Dengan akses keuangan ini, saya pikir menjadi pondasi akses terhadap sektor jasa keuangan yang tentunya masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan memiliki kesempatan yang luas untuk dapat menggunakan produk dan layanan jasa keuangan secara lebih optimal dalam mendukung baik untuk mendukung kegiatan usaha, investasi, maupun juga dalam rangka proteksi aset dan proteksi jiwa,” tegasnya.

Namun, tambah Darwisman, pemanfaatan akses keuangan juga perlu dibarengi dengan literasi keuangan. Sehingga dengan adanya gap antara literasi dengan inklusi keuangan sebesar 9 hingga 10 persen dapat mendukung tercapainya target inklusi keuangan dengan angka 90 persen dalam mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Ketua Pemuda Tani HKTI Sulsel Sambut Positif Program Swasembada Pangan dan Berharap Pemerintah Priorotaskan Bahan Pangan Lokal

Published

on

Kitasulsel–Makassar Presiden Indonesia yang baru dilantik, Prabowo Subianto, menetapkan ketahanan pangan dan swasembada pangan sebagai prioritas utama nasional.

Beliau menekankan perlunya Indonesia mencapai kemandirian pangan secara mendesak, memastikan kebutuhan pangan bangsa dipenuhi di dalam negeri.

“Kita harus mencapai swasembada pangan secepat mungkin,” ujar Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Gedung MPR, Senayan, Jakarta.

Dengan dukungan para ahli, beliau menargetkan pencapaian ini dalam waktu empat hingga lima tahun, menjadikan Indonesia sebagai pemasok pangan global.

Presiden juga menyoroti bahaya ketergantungan pada impor pangan, terutama selama krisis global, dengan menekankan, “Kita tidak boleh bergantung pada sumber pangan dari luar negeri. Dalam situasi kritis, tidak ada yang akan mengizinkan kita membeli barang-barang mereka.”

BACA JUGA  Kebutuhan Industri Besar, Pj Gubernur Prof Zudan Ajak Lintas Stakeholder Kembangkan Potensi Garam di Sulsel

Presiden Prabowo Subianto menekankan potensi besar Indonesia dalam memajukan sektor pertanian dan mengurangi ketergantungan pada pangan impor.

Beliau menggarisbawahi pentingnya kolaborasi nasional untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, menyerukan kepada seluruh pemimpin dan warga negara untuk bekerja sama demi mencapai ketahanan pangan dan kemakmuran nasional.

Menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto, Rachmat Sasminto, Ketua Pemuda HKTI Sulsel (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Sulawesi Selatan), menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut.

Beliau menyoroti dua program utama: pengembangan lumbung pangan Merauke, yang dianggapnya sebagai strategi jangka panjang yang sangat krusial untuk ketahanan pangan nasional, dan program makan siang gratis untuk sekolah secara nasional

” Saya berharap agar program makan siang gratis di tiap sekolah yang dicanangkan pemerintah dapat memprioritaskan bahan pangan lokal terutama di sulsel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan Sulawesi Selatan”Ungkapnya

BACA JUGA  Perkuat Silaturahmi, Dinsos Sulsel Gelar Lomba Semarak Kemerdekaan

Beliau juga menekankan pentingnya peran Sulawesi Selatan dalam mencapai target nasional produksi pangan 2 juta ton per tahun, memperkuat posisinya sebagai kontributor utama ketahanan pangan Indonesia. (*)

Continue Reading

Trending