Connect with us

Politics

Usai Debat, Seto-Rezki Kembali Turun Blusukan Temui Warga Makassar

Published

on

Kitasulsel–Makassar Pasangan nomor urut 2 Andi Seto Gadhista Asapa dan Rezki Mulfiati Lutfi (Seto-Rezki) langsung turun blusukan dan menemui masyarakat sehari pasca debat Pilkada Makassar. Mereka tidak ingin ingin santai-santai dan kembali menyerap aspirasi masyarakat.

Tidak tanggung-tanggung, Seto mengagendakan bertemu masyarakat di sembilan titik. Mulai dari subuh hingga malam. Agenda pertama dimulai dengan salat subuh berjamaah, dilanjutkan blusukan di Pasar Lelong Paotere, ngopi dengan masyarakat hingga blusukan dan berdialog dengan masyarakat di Kecamatan Tallo dan Wajo.

Ini membuktikan Seto merupakan pemimpin yang enerjik dan siap memimpin Kota Makassar dengan permasalahan yang kompleks. Pria yang berusia 40 tahun ini memang menerapkan pola hidup sehat dan gemar berolahraga.

Dalam berbagai kesempatan, Andi Seto menyempatkan untuk berolahraga, baik itu bermain minisoccer, maupun lari pelan atau jogging.

BACA JUGA  Atasi Lonjakan Harga Pangan, Seto-Rezki Siapkan Kolaborasi Regional dan Hilirisasi di Makassar

“Olahraga ini menyegarkan pikiran kita, menambah kebugaran insyaallah dan mudah-mudahan lari ini bisa menjadi ajang silaturahmi,” kata Seto.

Di hadapan masyarakat, berkomitmen untuk menghadirkan kenyamanan bagi warga Kota Makassar. Di antaranya nyaman berobat cukup dengan KTP dan seragam sekolah gratis dari ujung kepala hingga kaki.

Hal itu diungkapkan Seto saat kembali blusukan dan berdialog dengan masyarakat di Jalan Tinumbu, Kelurahan Layang dan Jalan Ujung, Kelurahan Parang Layang, Kecamatan Bontoala, pada Minggu (27/10/2024).

Menurut Mantan Bupati Sinjai itu, kesehatan merupakan hal dasar bagi masyarakat. Sehingga ke depan jika pasangan Sehati terpilih, tidak ada lagi pembayaran BPJS. Warga yang ingin berobat cukup menunjukkan KTP.

“Kami tidak ingin ada masyarakat Kota Makassar yang pergi berobat ke RS dan puskesmas ditolak hanya karena persoalan BPJS yang menunggak. Nanti kalau saya dan ibu Rezki Mulfiati Lutfi terpilih, BPJS ta semua dibayarkan oleh Pemerintah Kota Makassar,” kata Seto disambut tepuk tangan warga.

BACA JUGA  Respon Golkar Makassar Soal Mundurnya Airlangga Hartarto Sebagai Ketua Umum

Bukan hanya itu, duet pasangan muda dan berpengalaman ini juga konsen di bidang pendidikan. Salah satu programnya adalah pendidikan gratis yang paripurna. Bukan hanya bebas biaya sekolah, tetapi juga Seto-Rezki akan menggratiskan seragam sekolah mulai dari topi hingga sepatu.

“Jadi untuk ibu-ibu tidak perlu lagi memikirkan biaya seragam sekolah di setiap tahun ajaran baru, uangnya bisa disimpan untuk keperluan lainnya, untuk keperluan dapur atau skincare supaya tambah cantik,” tegas Seto yang lahir dan besar di Makassar.

Seto memastikan jika program tersebut bukan baru akan dicoba atau dikhayalkan. Program seragam sekolah gratis dan berobat cukup bawa KTP sudah pernah diterapkan di Sinjai sejak 2018 hingga 2023.

BACA JUGA  JK Titip Pesan untuk Appi-Aliyah di Pilwalkot Makassar

“Saya bisa pastikan bapak ibu bahwa ini bukan program yang baru kami rencanakan, dicoba-coba, atau dikhayalkan-khayalkan, program ini sudah dilaksanakan di Sinjai.

Saya sudah tahu penganggaran dan teknisnya bagaimana. Begitu pasangan nomor urut 2 terpilih, tahun ajaran baru langsung kita terapkan,” tegas Seto.

Salah satu ibu rumah tangga, Erni menyambut baik program yang ditawarkan oleh pasangan Seto-Rezki. Menurutnya program seragam sekolah gratis akan membantu orang tua murid di setiap tahun ajaran baru.

“Saya sepakat programnya seragam sekolah gratis, sangat membantu kita ibu-ibu. Seharusnya dari dulu sudah dilakukan biar kita tidak pusing-pusing lagi kalau anak masuk sekolah,” pungkasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

BACA JUGA  Warga Kelurahan Sambung Jawa Dukung Cawalkot Indira Lanjutkan Kebaikan Kota Makassar

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

BACA JUGA  Sekretaris NasDem Parepare Benarkan Rekomendasi Tasming Hamid di Pilwakot Dievaluasi

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel