Connect with us

Nasional

JK Imbau PMI Selamatkan Lingkungan yang Rusak dan Jaga Kedamaian

Published

on

Kitasulsel–KENDARI Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla alias JK, melantik pengurus PMI Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2023-2028, Senin (28/10/2024).

JK mengingatkan dua hal yang harus menjadi perhatian PMI, yakni mitigasi ancaman bencana akibat perubahan iklim serta pencegahan konflik.

“Bencana saat ini berkembang sesuai jamannya. Saat ini bukan hanya bencana banjir, kebakaran, gempa bumi atau lainnya yang menjadi tugas dan prinsip dasar dan kerja dari PMI, tapi bagaimana mengantisipasi agar bencana akibat perubahan iklim itu tidak terjadi,” kata JK usai melantik DR H Abdurrahman Shaleh sebagai Ketua PMI Sultra di Ruang Pola Kantor Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara, Senin (28/10/2024).

JK menambahkan, bencana akibat perubahan iklim menimbulkan masalah. Fatalnya, sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Sehingga bagi JK, memperbaiki lingkungan yang rusak adalah salah satu cara terbaik mengantisipasi bencana alam.

BACA JUGA  Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Dunia Pertanian Sulsel Berterima Kasih kepada Mentan Andi Amran Sulaiman

JK juga menyebutkan, jika PMI memiliki tugas kerja lainnya untuk membantu mengatasi ancaman bencana itu. “PMI punya program jangka panjang agar setiap relawan PMI menanam pohon dengan mengajak masyarakat dan pemerintah untuk melakukan gerakan tersebut,” ungkap Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 ini.

“Termasuk mari kita memperbaiki lingkungan yang rusak di Sulawesi Tenggara ini yang dari atas saja kita lihat dan ketahui bagaimana kerusakan alam alibat penggalian tambang tanpa aturan yang baik,” imbuhnya.

Selain kesiapan menghadapi ancaman bencana alam akibat perubahan iklim, JK juga mengimbau PMI untuk berperan aktif menjaga kedamaian. Bagi JK, bangsa yang berkonflik akan sulit maju.

BACA JUGA  Jufri Rahman Dampingi Menteri Agama Nazaruddin Buka Sidang Raya XVIII PGI di Toraja Utara

“Jika banyak konflik, maka sulit untuk membangun, konflik membuat pendidikan terhambat, konflik juga akan menghambat pembangunan lalu masyarakat banyak mengungsi,” papar JK lagi.

Lebih jauh, JK juga kembali mengingatkan tugas rutin PMI lainnya, yakni donor darah sebagai tugas menjaga persediaan darah untuk kelanjutan hidup manusia.

Saat ini, lanjut JK, PMI telah memiliki 230 unit donor darah di seluruh Indonesia. Dari unit-unit tersebut menghasilkan sekira 5 juta kantong darah setiap tahun. Jumlah tersebut memenuhi 95 persen kebutuhan darah setiap tahunnya.

PMI juga sudah memiliki 3 rumah sakit PMI, yakni di Bogor, Lhokseumawe dan Kendari. “Kita harus bangga dengan ini dan kita upayakan akan bangun lebih banyak lagi . (*)

BACA JUGA  Luhut Binsar Panjaitan Temui Menag Prof Nasaruddin Umar, Bahas Tindak Lanjut Deklarasi Istiqlal
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia

Published

on

Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.

Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.

Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.

BACA JUGA  Luhut Binsar Panjaitan Temui Menag Prof Nasaruddin Umar, Bahas Tindak Lanjut Deklarasi Istiqlal

“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.

Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.

“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.

Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.

BACA JUGA  Menteri Nusron Tekankan Kerja Sama untuk Percepat Sertipikasi Aset Pemkot Bekasi

“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.

Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.

“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.

Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.

BACA JUGA  Program Makan Bergizi Gratis Dimulai 6 Januari, Fokus Utama pada Anak Sekolah dan Kelompok Rentan

“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel