Nasional

Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Dinilai Berjalan Baik

Published

2 tahun ago

29 Oktober 2024

Kitasulsel–JAKARTA Peralihan pemerintahan atau transisi kepemimpinan negara dari Presiden ke-7 Joko Widodo ke Prabowo Subianto dinilai berjalan baik. Hal itu terlihat dari semangat pemerintahan saat ini dalam memperjuangkan program-program kerja era pemerintahan sebelumnya.

Demikian disampaikan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbuddhi), Candra Aditya, dalam keterangannya, Senin (28/10/2024). Menurutnya, transisi yang baik ini akan membawa kebaikan bagi pembangunan di Indonesia.

“Kami menilai transisi sudah tepat dan saling mempunyai komitmen, sehingga bagus untuk bangsa Indonesia ke depan. Kebijakan dan program yang baik tetapi belum selesai, bisa dilanjutkan dan dituntaskan,” ujarnya.

Menurut Candra, estafet program kerakyatan dari pemimpin sebelumnya ke pemimpin yang baru memiliki semangat yang sama dalam membangun bangsa. Dengan sikap persatuan yang sama, dirinya yakin program kerakyatan tersebut dapat berjalan tanpa hambatan.

Salah satu bentuk keberlangsungan program pemerintah, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia kalangan anak muda demi mencapai Indonesia Emas 2045. Menurut dia, upaya yang sangat terlihat dalam rangka meningkatkan SDM kalangan anak muda yakni mendapuk Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden.

Kehadiran Gibran, menurut Candra, merupakan representasi anak muda yang memiliki ide, kreativitas, dan semangat yang kuat dalam membangun bangsa. Dengan adanya sosok Gibran, Candra yakin seluruh aspirasi anak muda bisa tertampung dan diimplementasikan dalam program pemerintah demi mencapai Indonesia Emas 2045.

“Anak muda bangsa Indonesia mempunyai harapan besar, karena tonggak perubahan di tangan pemuda. Anak muda juga sebagai penerus generasi bangsa, mengingat tujuan besar Negara ini adalah mencapai generasi Emas 2045,” ucapnya. (*)

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

4 hari ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.