Connect with us

Nasional

Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Dinilai Berjalan Baik

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Peralihan pemerintahan atau transisi kepemimpinan negara dari Presiden ke-7 Joko Widodo ke Prabowo Subianto dinilai berjalan baik. Hal itu terlihat dari semangat pemerintahan saat ini dalam memperjuangkan program-program kerja era pemerintahan sebelumnya.

Demikian disampaikan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbuddhi), Candra Aditya, dalam keterangannya, Senin (28/10/2024). Menurutnya, transisi yang baik ini akan membawa kebaikan bagi pembangunan di Indonesia.

“Kami menilai transisi sudah tepat dan saling mempunyai komitmen, sehingga bagus untuk bangsa Indonesia ke depan. Kebijakan dan program yang baik tetapi belum selesai, bisa dilanjutkan dan dituntaskan,” ujarnya.

Menurut Candra, estafet program kerakyatan dari pemimpin sebelumnya ke pemimpin yang baru memiliki semangat yang sama dalam membangun bangsa. Dengan sikap persatuan yang sama, dirinya yakin program kerakyatan tersebut dapat berjalan tanpa hambatan.

BACA JUGA  Jepang Siapkan Paket Kerja Sama Sukseskan MBG

Salah satu bentuk keberlangsungan program pemerintah, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia kalangan anak muda demi mencapai Indonesia Emas 2045. Menurut dia, upaya yang sangat terlihat dalam rangka meningkatkan SDM kalangan anak muda yakni mendapuk Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden.

Kehadiran Gibran, menurut Candra, merupakan representasi anak muda yang memiliki ide, kreativitas, dan semangat yang kuat dalam membangun bangsa. Dengan adanya sosok Gibran, Candra yakin seluruh aspirasi anak muda bisa tertampung dan diimplementasikan dalam program pemerintah demi mencapai Indonesia Emas 2045.

“Anak muda bangsa Indonesia mempunyai harapan besar, karena tonggak perubahan di tangan pemuda. Anak muda juga sebagai penerus generasi bangsa, mengingat tujuan besar Negara ini adalah mencapai generasi Emas 2045,” ucapnya. (*)

BACA JUGA  Menkes Tegaskan Kasus Covid-19 Yang Meningkat Tidak Mematikan
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

JK Tegaskan Keadilan Jadi Kunci Mencegah Konflik Sosial dan Keagamaan di Indonesia

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 sekaligus Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), HM Jusuf Kalla, menegaskan bahwa keadilan merupakan faktor paling fundamental dalam mencegah konflik sosial maupun keagamaan di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan JK saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Penanganan dan Resolusi Konflik Sosial di Indonesia: Belajar dari Pak JK” yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jumat (14/11/2025).

Dalam kegiatan yang berlangsung secara virtual dari Jakarta itu, JK memaparkan bahwa sejak Indonesia merdeka, tercatat sekitar 15 konflik besar yang menelan korban lebih dari seribu jiwa. Menurutnya, sebagian besar konflik tersebut dipicu oleh ketidakadilan dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik.

BACA JUGA  Prabowo di HUT Ke-79 Bhayangkara: Polri Harus Bekerja untuk Rakyat

“Inti dari banyaknya konflik adalah ketidakadilan. Karena itu, keadilan, kemajuan, dan kemakmuran menjadi dasar penting bagi terciptanya perdamaian,” tegas JK.

Pencegahan Lebih Penting daripada Penyelesaian

JK mengingatkan bahwa mencegah konflik jauh lebih penting daripada menanganinya setelah pecah. Konflik sosial, kata dia, kerap muncul dari persoalan lokal yang tidak mendapat penanganan cepat, termasuk hubungan antarwarga hingga isu antarumat beragama.

Terkait konflik keagamaan, JK menekankan bahwa sejumlah kasus besar yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak berawal dari ajaran agama, melainkan persoalan sosial-politik yang kemudian melebar menjadi isu keagamaan.

“Poso dan Ambon itu bukan dimulai dari perbedaan agama, tetapi konflik politik yang kemudian dibawa ke ranah agama,” tandasnya.

BACA JUGA  Pemerintah Salurkan Bansos Tambahan untuk 18,3 Juta KPM, Simak Cara Cek Nama Penerima

Peran Strategis FKUB dan Dialog Antarumat Beragama

Dalam paparannya, JK juga menyoroti peran penting Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ia prakarsai sejak awal di Makassar. Forum itu, menurutnya, terbukti efektif menciptakan ruang dialog bagi pemuka lintas agama.

“Dulu kami mengadakan pertemuan bulanan di masjid, katedral, hingga pura. Tokoh agama memberikan penjelasan tentang ajarannya masing-masing sehingga tidak ada salah paham,” jelas JK.

Ia menekankan bahwa penyuluh agama memegang tanggung jawab besar dalam menjaga harmoni sosial dengan menyampaikan pesan damai, adil, dan menyejukkan kepada masyarakat.

“Islam adalah rahmatan lil alamin. Penyuluh agama harus menjadi penyejuk, bukan pemicu ketegangan,” ujar mantan Wapres dua periode itu.

BACA JUGA  Presiden PPMI Mesir dan Ketua Kerukunan Alumni As’adiya Mesir Dorong Mahasiswa Kaji Cinta Kemanusiaan

Kesejahteraan Masyarakat Jadi Faktor Penting

JK juga menegaskan hubungan erat antara kesejahteraan ekonomi dan potensi konflik. Menurutnya, banyak konflik terjadi di wilayah yang tingkat kesejahteraannya rendah.

“Kalau masyarakat sejahtera, konflik jarang terjadi,” ujar JK.

Ia menambahkan, memakmurkan rumah ibadah harus berjalan seiring dengan upaya memakmurkan masyarakat, agar harmoni sosial dapat terjaga secara berkelanjutan.

Keadilan, Komunikasi, dan Penghormatan Antarumat Beragama

Menutup paparannya, JK kembali menegaskan bahwa keadilan, penghormatan terhadap keyakinan, serta komunikasi yang baik antarumat beragama adalah fondasi utama untuk menjaga keutuhan bangsa.

“Dengan berlaku adil dan saling memahami, kita bisa membangun Indonesia yang aman, adil, dan makmur,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel