Politics

Jika Terpilih menjadi Wali Kota, Appi Bakal Gratiskan Sambungan Pipa Air Bersih

Published

11 bulan ago

31 Oktober 2024

Kitasulsel–Makassar Calon Wali Kota Makassar nomor urut 1 Munafri Arifuddin terus blusukan melakukan kampanye dialogis. kali ini, dia menyasar Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makssar, Rabu (30/10/2024).

Appi nama karibnya membeberkan, berbagai strategi dan program yang kan dijalankan jika terpilih menjadi Wali Kota. Termasuk berbagai upaya teknis untuk mengentaskan masyarakat dari jeratan sulitnya ekonomi keluarga.

Mulai dari masalah persampahan, seragam sekolah, hingga stadion. Menurutnya, semua program yang diusung MULIA akan bermuara sepenuhnya kepada mayarakat. Sebab fokus utamanya adalah mengabdi kepada rakyat, bukan mengajari bahkan membebani.

“Insyaallah, kalau kami dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi wali kota, warga Makassar tidak perlu pikirkan iuran sampah. Itu tanggung jawab pemerintah. Lagian Makassar juga pernah dapat Adipura meskipun sampahnya gratis di zaman pak IAS,” ujarnya.

Dia juga memberi ruang lebih longgar kepada para ibu-ibu untuk tidak mengeluarkan biaya untuk seragam sekolah anak-anaknya di setiap tahun ajaran baru. Sebab kata dia, pendidikan merupakan hal paling urgent untuk masaa depan generasi bangsa.

“Seragam sekolah gratis. Ibu-ibu tdak perlu siapkan uang seragam, anak-anak kita juga tidak harus minder karena seragamnya lusuh. Tetapi saya minta, ibu-ibu juga pantau anaknya, jangan ada yang keliaran di jam belajar. Semua anak-anak di Makassar harus sekolah,” lanjutnya.

Kemudian, mantan CEO PSM Makassar Direktur PT LIB itu turut menyinggung tentang keseriusan pemerintah dalam menghadirkan stadion. Menurutnya, stadion menjadi salah satu hal vital untuk masyarakat Makassar.

Sebab di kota ini adala klub sepak bola tertua di Indonesia, PSM Makassar. Klub in sudah banyak memberi andil nama baik dan nama besar Makassar di kancah internasional, sehingga layak untuk diberi penghargaan lebih, minimal stadion.

“Saya juga mau ada bangunan monumental di Makassar, seperti stadion. Kota ini punya PSM. Masa juara di Parepare, mau nonton harus ke Batakan. Nanti, insyaallah kalau kami terpilih, ada stadion di Makassar dan itu milik pemerintah,” tuturnya.

Ketua DPD II Golkar Makassar itu juga membeberkan, berbagai persoalan lain yang ada di Makassar adalah air bersih. Hampir di setiap musim kemarau, wilayah utara dan Biringkanaya selalu kekeringan, bahkan belum memiliki sambungan jaringan pipa air bersih.

“Saya pastikan, sambungan pipa air bersih ke rumah ta semua nanti gratis, tidak ada yang bayar. Kami akan upayakan, pengelolaan air dan sumber air bersih harus dimaksimalkan, supaya setiap musim kemarau tidak selalu kekeringan,” tuturnya.

Appi juga membahas mengenai sistem pendataan bantuan kepada masyarakat. Dia menilai, sejauh ini sering ada laporan mengenai distribusi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Ini karena pemerintah di tingkat kelurahan hingga RT/RW banyak melakukan tindakan curang.

“Di daerah lain itu, bukan di sini ya, kalau kasih bantuan yang diutamakan selalu keluarga Pak Lurah dulu. Ini tidak boleh terjadi lagi nanti, semua penerima bantuan harus terdata dengan baik agar tidak salah sasaran,” tuturnya.

itu sebabnya, Appi menilai pentingnya melakukan pemilihan ketua RT dan Ketua RW secara demokratis, bukan atas dasar penunjukan. Sehingga, mereka benar-benar figur yang bisa dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah kota.

“Pemilihan RT/RW harus demokratis. Supaya tidak ada intervensi untuk kepentingan tertentu dari oknum-oknum tertetu. maka siapa saja nanti bisa menjadi ketua RT dan Ketua RW, karena yang mencalonkan masyarakat dan yang memilih masyarakat sendiri,” tutupnya. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

2 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.