Provinsi Sulawesi Barat

Pj Gubernur Bahtiar Pastikan Pilkada Sulbar Berlangsung Luber Jurdil

Published

8 bulan ago

31 Oktober 2024

Kitasulsel–MAMUJU Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar komunikasi sosial dan pembahasan isu-isu strategis bidang ketahanan ekonimi, sosial dan budaya dalam rangka pilkada aman, damai dan harmoni, Kamis, 31 Oktober 2024.

Penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin mengungkapkan, pihaknya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar akan mendukung dan memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Sulbar berlangsung aman, damai dan harmonis.

“Kalau pilkada itu, sudah ada penyelenggaranya, yakni KPU dan Bawaslu. Apapun tentang pilkada, KPU dan Bawaslu ini institusi yang secara legal, hukum dikonstitusi dan undang-undangnya diatur demikian,” kata Bahtiar Baharuddin.

Ia juga mengungkapkan, pihaknya akan memastikan peningkatan partisipasi pemilih di provinsi ke 33 ini, pada Pilkada serentak yang bakal diselenggarakan 27 November 2024 mendatang.

“Nah, kami ini semua mendukung bagaimana mamastikan Pilkada serentak 2024, partisipasi pemilihnya menjngkat, karena 2020 kalau tidak salah 81 persen partisipasi pemilih di Sulbar. Bisa nggak 82 atau 90 persen, atau minimal mempertahankan yang ada,” ujarnya.

Lanjut Bahtiar Baharuddin menjelaskan, pihaknya akan memastikan semua pihak, baik peserta Pilkada Sulbar maupun pemilih, diperlakukan secara adil dengan semboyan KPU, yakni Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) Jujur dan Adil (Jurdil).

“Jadi, orang merasa bergembira menghadirkan pilkada itu sukaria, tidak menegangkan, karena ini pilkada bukan sesuatu yang menegangkan. Siapapun calon kepala daerah, pasti niatnya sama, mau membangun daerah ini. Hanya mungkin, gagasannya yang ditawarkan berbeda-beda, tetapi pasti niatnya sama untuk membangun daerah,” pungkas Bahtiar Baharuddin.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu pun berpesan, siapapun nanti yang terpilih jadi bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur, harus tetap didukung, karena itulah pemimpin yang dipilih secara resmi oleh rakyat.

“Kita harus banyak menarasikan kebersamaan dan persatuan. Dengan demikian, Sulbar ini akan solid untuk memasuki tantangan baru, karena di depan kita ada peluang yang luar biasa untuk Sulbar,” tuturnya. (*)

Provinsi Sulawesi Barat

Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi

Published

2 jam ago

14 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.

“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.

Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:

Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:

1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar

2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar

3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar

4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar

“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.

Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.

“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.

Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.

Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)