Pemkot Makassar
Target Akhir November, APBD 2025 Baru Dibahas Pekan Depan
Kitasulsel–Makassar Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2025 Kota Makassar baru dibahas pekan depan atau awal bulan November 2024 mendatang.
Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar telah manargetkan tuntas sebelum 30 November 2024.
Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus), Anwar Faruq menyebut, pembahasan APBD Pokok 2025 bakal dikebut, rencananya bakal dibahas pada tanggal 6 November mendatang.
“Mudah-mudahan kita akan bahas di pekan pertama di bulan November. Iya, ditanggal 6 November kita agendakan.” ujar Anwar Faruq, Kamis (31/10/2024).
Katanya, pembahasan tersebut dilakukan setelah melakukan konsultasi ke kementerian dalam negeri terkait agenda-agenda pembahasan.
“Diharapkan pokoknya kita ini bisa selesai sebelum tanggal 30. Karenakan sudah jatuh tempo di tanggal itu,” terangnya.
Dalam pembahasan, pihaknya bakal melihat potensi penyesuaian anggaran selama pembahasan yang nanti diusulkan oleh pemerintah.
“Karena pada prinsipnya itu usulan masuk dari pemerintah nah, kita tinggal melihat dan membahasnya disini , bisa jadi ada penyesuaian – penyesuaian, makanya kita tunggu dalam satu Minggu kedepan,” pungkasnya.
Sementara itu, Pejabat Sementara Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis mengatakan, draft Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sudah diajukan saat Wali Kota Makassar defintif Mohammad Ramdhan Pomanto sebelum dirinya cuti kampanye.
“Iya sudah dimasukkan draft-nya oleh wali kota definitif sejak bulan Juli kalau tidak salah,” terangnya.
Arwin optimistis karena anggota DPRD Kota Makassar yang baru dilantik hadir denga semangat baru, anggota dewan baru dan pimpinan baru tentu lebih cepat selesai.
Ia menilai, mitranya dalam pemerintahan itu bisa kebut dalam pembahasan APBD agar pengesahan tidak penalti.
“Bisalah, saya rasa semuanya sudah selesai. Tinggal pembahasan saja, tahapan saja sampai penandatanganan kesepakatan di tanggal 30 November mendatang,” tegasnya. (*)
Pemkot Makassar
Wali Kota Makassar Lanjutkan Safari Ramadan ke Wilayah Kepulauan, Sambangi Warga Barrang Lompo
Kitasulsel–MAKASSAR Setelah menuntaskan rangkaian Safari Ramadan dengan salat Tarawih bersama di 14 kecamatan wilayah daratan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dijadwalkan melanjutkan road show Ramadan dengan menyapa warga di wilayah kepulauan.
Kunjungan tersebut direncanakan berlangsung pada Rabu, 18 Maret 2026, dengan lokasi kegiatan di Pulau Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Nisman Mungkasa, mengatakan kunjungan Wali Kota bersama jajaran Pemerintah Kota Makassar ke wilayah kepulauan merupakan bagian dari rangkaian Safari Ramadan Pemkot Makassar yang sebelumnya telah menyasar wilayah daratan.
“Setelah Safari Ramadan di 14 kecamatan daratan selesai, rencananya Pak Wali Kota akan melanjutkan kegiatan di wilayah kepulauan, tepatnya di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang,” kata Nisman, Senin (16/3/2026).
Selain bersilaturahmi dengan masyarakat pulau, Pemerintah Kota Makassar juga akan menghadirkan program pasar murah untuk membantu warga mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
“Ini juga dirangkaikan dengan kegiatan pasar murah bagi warga di pulau. Ada beberapa agenda, termasuk pemberian bantuan sembako serta pangan murah,” jelasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Makassar tidak hanya menyapa warga, tetapi juga dijadwalkan menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang dirangkaikan dengan kegiatan buka puasa bersama.
“Pak Wali Kota rencananya akan ke sana pada tanggal 18 Maret. Di sana akan ada penyerahan bantuan kepada warga sekaligus buka puasa bersama dengan masyarakat di Pulau Barrang Lompo,” tuturnya.
Ia menambahkan, bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat merupakan bagian dari program bantuan pangan dari pemerintah pusat yang diberikan secara gratis selama dua bulan kepada warga yang telah terdata.
Penerima bantuan berasal dari kelompok masyarakat yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya warga pada kategori desil satu hingga empat atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
“Bantuan ini merupakan bantuan pangan dari pemerintah pusat yang diberikan selama dua bulan kepada warga yang datanya sudah masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi yang menerima adalah masyarakat dari desil satu sampai empat,” jelas Nisman.
Menurutnya, daftar penerima bantuan tersebut telah tersedia dalam sistem aplikasi yang dapat diakses oleh operator di tingkat kelurahan dan pihak Bulog untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.
“Nama-nama penerimanya sudah ada di sistem. Operator kelurahan yang mengakses datanya melalui aplikasi. Hanya saja untuk rincian lengkapnya dari Bulog,” pungkasnya.
-
Nasional9 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login