Provinsi Sulawesi Barat

Upaya Pemprov Sulbar Tingkatkan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Published

7 bulan ago

7 November 2024

Kitasulsel–MAMUJU Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam memenuhi kebutuhan industri yang ada di daerah, bahkan di luar daerah.

Salah satu langkah yang dilakukan, yakni dengan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang dipimpin Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris, Kamis, 7 November 2024.

Muhammad Idris mengungkapkan, rakorda yang pihaknya lakukan, bertujuan untuk membahas mengenai bagaimana menyiapkan satu dukungan yang harus kongkret dalam rangka mendorong pendidikan dan pelatihan vokasi.

“Akhirnya, kita bersama dengan tim koordinasi daerah untuk vokasi, sudah menyepakati beberapa agenda untuk memastikan peserta didik SMK kita itu memang on the track (akrif) dalam pengertian, SMK menyiapkan tenaga kerja terampil,” kata Muhammad Idris.

Sehingga, kata dia, nanti akan ada mapping (proses atau teknik untuk menghubungkan atau mengaitkan data, konsep, atau informasi) mengenai studi SMK lebih fokus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pendidikan keterampilan.

“Sementara untuk pelatihan-pelatihan vokasi, nanti akan dikomandoi oleh Disnaker dan Dinas Perindustrian Perdagangan akan melakukan listing terhadap jenis-jenis pelatihan yang harus mereka kerjakan sesuai dengan kebutuhan eranya,” tuturnya. (*)

Provinsi Sulawesi Barat

Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi

Published

2 jam ago

14 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.

“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.

Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:

Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:

1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar

2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar

3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar

4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar

“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.

Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.

“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.

Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.

Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)