Provinsi Sulawesi Barat

Pj Sofha Marwah Lihat Langsung Warga Nosu Berbelanja di Pasar Murah

Published

7 bulan ago

14 November 2024

Kitasulsel–MAMASA Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar Sofha Marwah menyaksikan langsung Gerakan Pangan Murah di Kecamatan Nosu, Kamis (14/11/2024).

Ratusan warga yang datang dari berbagai lokasi beramai ramai membeli barang sembako yang disiapkan oleh Pemprov Sulbar dan Pemda Mamasa. Terdiri dari telur, beras, minyak goreng dan kebutuhan lainnya. Harganya lebih murah dibanding harga pasar tradisional.

Pj Ketua PKK Sulbar Sofha Marwah Bahtiar bersyukur dapat menjangkau Nosu melakukan gerakan pangan murah. GPM ini merupakan upaya memberi keringanan bagi masyarakat.

“Ini untuk meringankan beban masyarakat di sekitar Nosu supaya mereka bisa mendapatkan barang lebih murah dibandingkan harga di pasar,” ungkapnya.

Niken, Warga Nosu merasa senang dengan adanya pasar murah yang dilaksanakan Pemprov Sulbar bersama TP PKK Provinsi.

“Harganya juga murah. Saya beli minyak goreng, beras dan telur. Di sini belum pernah ada pasar murah. Baru kali ini ada pasar murah,” ucap Niken.

Niken mengaku, informasi pasar murah diperoleh dari keluarga bahwa akan ada pasar murah di kantor camat.

“Saya datang dari jauh. Naik motor. Jauh jauh ke sini untuk beli karena katanya murah. Dan memang murah,” pungkasnya. (*)

Provinsi Sulawesi Barat

Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi

Published

2 jam ago

14 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.

“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.

Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:

Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:

1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar

2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar

3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar

4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar

“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.

Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.

“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.

Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.

Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)