Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Untuk Percepatan Swasembada Pangan di Sulbar, Pemprov Sulbar Gandeng Unhas Persiapkan SDM

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar bekerjasama di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Hal tersebut dilakukan sekaitan dengan program Asta Cita Prabowo untuk mempercepat swasembada pangan di mana dibutuhkan ketersediaan SDM yang memadai. Selain itu tentunha juga demi pengembangan pendidikan di Sulbar.

Hal tersebut ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Mitthar dengan Dekan Fakultas Vokasi Unhas Muhammad Restu, di Ruang Senat Lantai II Gedung Rektorat Unhas Makassar, Senin (18/11/2024).

Penandatangan kerjasama turut disaksikan Penjabat Gubernur Provinsi Sulbar Bahtiar Baharuddin, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Muhammad Ruslin, dan jajaran Pimpinan OPD Pemprov Sulbar serta para kepala sekolah SMA / SMK se Sulbar. Hadir juga sejumlah Pjs Bupati.

BACA JUGA  Puncak HUT Sulbar, Tumbuh Bersama IKN, Sulbar Malaqbi Maju Berkelanjutan

Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyampaikan, dalam mengelola suatu daerah dibutuhkan bimbingan dari ilmu pengetahuan agar setiap setiap perencanaan dijalankan secara metodologis dan ilmiah.

Selain itu diperlukan kecepatan dalam melakukan eksekusi dan lebih cepat dalam nenghasilkan produksi.

Olehnya Pemprov Sulbar membangun kerjasama dengan Universitas Hasanuddin, hal ini juga sebagai upaya mempercepat swasembada pangan seperti yang diarahkan presiden Prabowo.

Terkait prioritas presiden ini, kata Bahtiar Sulbar dengan potensi yang melimpah serta tanah yang subur, optimis swasembada pangan dapat diwujudkan lebih cepat.

“Olehnya itulah saya mohonkan kami dibantu, kita ingin mengejar daulat pangan, secepatnya kita melakukan pelatihan dan enam bulan kedepan dapat melakukan produksi.

BACA JUGA  Resmikan Gedung DPRD Sulbar Tahan Gempa, Pj Bahtiar: Terimakasih Presiden

Sulbar memiliki potensi untuk membangun negeri ini. Saya optimis Sulbar bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru kedepan,” ucap Bahtiar.

“Dengan potensi Sulbar bisa kita capai tiga tahun yang harus kita siapkan, SDM, fakultas vokasi inilah yang bisa membimbing kami,” kata Bahtiar.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas Muhammad Ruslin berkomitmen mendukung program Pemprov Sulbar, utamanya dalam mempersiapkan SDM untuk mengelola potensi daerah.

“Kami langsung merespon, ini bagian dari bagaimana mengimplementasikan program presiden, kita masukkan agenda quick quont – tiga bulan kedepan ini sudah clear semua, kami minta kepala sekolah, dinas pendidikan dan dekan vokasi untuk langsung mendesain secepatnya, kira-kira seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya. (*)

BACA JUGA  APBD Perubahan Disahkan, OPD Diminta Segera Realisasikan Anggarannya Tepat Waktu
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Jelang Pilkada 2024, Plh Sekprov Sulbar Hadiri Rakor Jaga Netralitas ASN

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Peovinsi (Sekprov) Sulawesi Barat (Sulbar), Amujib menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) stakeholder dalam rangka menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Senin (18/11/2024).

Kegiatan itu diselenggarakan sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan pesta demokrasi yang demokratis dan berintegritas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Rabu, 27 November 2024 mendatang.

Amujib mengungkapkan, setiap ASN diwajibkan menjaga netralitas, berintegritas dan profesional. Menurutnya, penentu arah atau bentuk birokrasi di Sulbar adalah para ASN yang ada di seluruh wilayah provinsi ke 33 di Indonesia ini.

“Kita mau kasi buruk birokrasi kita hari ini atau kita mau buat yang lebih baik lagi, tergantung kita. Jadi, jagalah netralitas kita,” kata Amujib.

BACA JUGA  Peringatan HKG PKK ke 52 dan BBGRM Wujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Indonesia Maju

Asisten III bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar itu juga mengungkapkan, keberpihakan itu tidak menjamin posisi yang nyaman bagi seorang ASN. Ketidaknetralan akan berdampak pada keberadaan ASN di birokrasi.

“Jangan sampai kita hari ini bersama-sama dalam satu konteks sebagai ASN, besok atau lusa, kasian kalau kita cuman bisa bercerita bahwa teman kita sudah ada yang keluar dari ASN (karena melanggar netralitas, red),” ungkapnya.

Lanjut Amujib menegaskan, seluruh ASN di Sulbar untuk bijak dalam menggunakan Media Sosial (Medsos). Dirinya tak ingin, ada ASN di Sulbar yang terlibat pelanggaran netralitas melalui Medsos.

“Sekali lagi yang ingin saya tekankan, mari kita bersama-sama sebagai asn menjaga netralitas. Kewajiban kita bukan hanya menjaga netralitas, tapi bagaimana menjaga demokrasi di provinsi Sulbar ini berjalan dengan baik. Yang bikin sanksi itu adalah pemerintah pusat. Jadi, aturan yang menyampaikan. Ada BKN, ada PAN-RB,” tutur Amujib. (*)

BACA JUGA  Upaya Pemprov Sulbar Tingkatkan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Continue Reading

Trending