PEMKOT
Helmy: MPP Pemkot Makassar Diresmikan 12 Desember 2024
Kitasulsel–Makassar Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Makassar akan diresmikan pada 12 Desember 2024, tanggal cantik yang dipilih untuk momen penting ini.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP), Helmy Budiman, memastikan peresmian ini akan menjadi salah satu acara besar yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Gedung MPP Kota Makassar terletak di lantai 2 Gedung Makassar Government Center (MGC) yang berlokasi di Jl. Hasanuddin.
Menurut Helmy, peresmian ini akan dilakukan secara serentak bersama 45 kabupaten/kota lain di Indonesia dengan metode hybrid.
“Instruksi dari kementerian adalah tanggal 12 bulan 12. Peresmian ini akan dilakukan oleh BKPM secara serentak, termasuk Kota Makassar bersama 45 kabupaten/kota lainnya,” ujar Helmy pada Selasa (26/11/2024).
Konsep hybrid yang digunakan pada peresmian memungkinkan pelaksanaan secara langsung dan daring, sehingga setiap wilayah dapat menyaksikan peresmian serentak ini.
“Inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di berbagai daerah,” jelasnya.
Gedung baru ini juga akan diberi nama resmi serta logo khusus sebagai identitasnya.
Untuk mempersiapkan operasionalnya, percobaan layanan di MPP direncanakan mulai 5 Desember 2024, dengan target seluruh fasilitas dan layanan sudah siap pada tanggal peresmian.
“Kita kejar target tanggal 12. Harapannya tanggal 5 Desember sudah bisa trial. Saat ini peralatan PTSP sudah dipindahkan, tinggal beberapa layanan yang belum. Kalau memungkinkan, mulai 1 Desember sudah bisa melayani masyarakat,” tambah Helmy.
Dalam persiapan menuju peresmian, pihak PM PTSP terus mengevaluasi kebutuhan gedung, termasuk pengisian perlengkapan seperti meja, konter, dan fasilitas lain yang mendukung pelayanan.
“Saat ini, gedung MPP masih kosong, sehingga penyelesaian penataan interior menjadi prioritas utama,” terangnya.
MPP sebagai Wujud Pelayanan Prima Mal Pelayanan Publik dirancang untuk menjadi pusat pelayanan terpadu bagi masyarakat, mengintegrasikan berbagai instansi pemerintah dan layanan publik lainnya dalam satu lokasi.
“Dengan adanya MPP, diharapkan proses administrasi masyarakat akan lebih cepat, mudah, dan efisien,” jelasnya.
Helmy optimistis, dengan rampungnya MPP, pelayanan publik di Kota Makassar akan mengalami peningkatan signifikan.
“sekaligus mendukung visi kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan di Kawasan Timur Indonesia,” pungkasnya. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto menunjuk, Nielma Palamba sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menggantikan Muhyiddin.
Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan pengalaman Nielma yang sebelumnya pernah menjabat di posisi tersebut dan memiliki banyak rencana perbaikan di sektor pendidikan.
“Nielma Palamba, kan dulu pernah di situ, banyak sekali mau dibenahi di situ,” kata Danny Pomanto, Rabu (8/1/2025).
Menurut Danny, penunjukan Kepala Disnaker Kota Makassar Nielma didasari oleh pengalamannya yang mendalam di bidang pendidikan.
“Pernah di situ, pengalaman di Disdik, karena Disdik itu tidak bisa sembarang orang,” tegasnya.
Terkait Muhyiddin, Danny menjelaskan bahwa proses evaluasi terhadap kinerjanya masih berlangsung.
“Iya kan, sekarang dia masih dalam proses ini. Kemarin kan diproses sama tim. Saya sendirian ada dua tiga pertanyaan, saya serahkan sama tim. Nah, keputusannya itu saya kira Senin sudah ada keputusan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Makassar, Akhmad Namsum menyebut, Muhyiddin dinonaktifkan sejak 30 Desember 2024 lalu.
“Jadi kemarin Senin 30 Desember mulai keluar SK penonaktifan beliau,” ujar Akhmad Namsum, Selasa (31/12/2024).
Akhmad Namsum menjelaskan, penonaktifan tersebut disebabkan oleh dua faktor utama.
Pertama, adanya tindak lanjut surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024.
Kedua, Muhyiddin meninggalkan tugasnya untuk melaksanakan ibadah umrah tanpa izin dari pejabat pembina kepegawaian (PPK), dalam hal ini Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.
“Menyangkut indikasi tindak lanjut daripada laporan Bawaslu ke BKN, itu ditindaklanjuti tentunya. Ada juga hal yang luar biasa yang terjadi pada Kadis Pendidikan, karena beliau keluar negeri atau meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan. Ini yang menjadi perhatian kita,” jelas Akhmad.
Akhmad juga menekankan, penonaktifan tersebut diambil untuk mengatasi situasi darurat menjelang akhir tahun, di mana banyak proses administrasi yang harus diselesaikan.
“Dalam kondisi waktu yang sangat darurat menjelang akhir tahun dengan banyaknya proses administrasi yang harus dituntaskan dan tidak ada beliau, maka tentu harus ada solusi sesuai aturan,” tutupnya. (*)
-
Politics7 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
10 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
11 bulan agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login