Pemprov Sulsel

Mantap, Indeks Reformasi Hukum Pemprov Sulsel 98,16 Predikat Istimewa

Published

4 bulan ago

28 November 2024

Kitasulsel–Makassar Ada kabar baik untuk badan publik Pemprov Sulsel dibawah kepemimpinan Prof Zudan Arif Fakrulloh sebagai Pj Gubernur Sulsel. Untuk tahun 2024 ini, Pemprov Sulsel memperoleh predikat Istimewa pada Indeks Reformasi Hukum dengan nilai 98,16 (AA).

Hal tersebut terungkap dalam surat dari Kementerian Hukum Republik Indonesia yang ditujukan kepada Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh. Surat dengan nomor PPH-OT.03.03-535, perihal:

Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024.

Dalam surat keputusan tersebut terungkap indikator yang menjadi penilaian. Antara lain, tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, ada tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi dan lain sebagainya.

Plt Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemprov Sulsel, Herwin Firmansyah, mengatakan bahwa capaian ini nyaris sempurna. Betapa tidak, nilainya nyaris 100.

“Capaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sesuai hasil penilaian nasional oleh Kementerian Hukum RI, memperoleh nilai 98,16 (AA) dengan Predikat ISTIMEWA, dari sebelumnya pada Tahun 2022 dengan nilai 80,25 (B) dan Tahun 2023 dengan nilai 87,77 (B),” ujarnya, Kamis, 28 November 2024, di Makassar.

Atas capaian itu, Herwin menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak khususnya arahan dan masukan Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh. (*)

Pemprov Sulsel

Gubernur Bersama Wagub Pantau Harga Sembako di Pasar Terong

Published

1 bulan ago

3 Maret 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi turun langsung ke Pasar Terong, Makassar, untuk berdialog dengan pedagang dan pembeli, Sabtu, 1 Maret 2025.

Kunjungan ini dilakukan guna memantau harga kebutuhan pokok serta memastikan stabilitas pasokan bahan pangan di wilayah Sulsel.

Dalam kunjungan tersebut, Fatmawati terlihat aktif berdialog dengan para pedagang terkait perkembangan harga sembilan bahan pokok (sembako). Ia menanyakan harga beberapa komoditas seperti cabai rawit, bawang merah, serta bahan pangan lainnya.

“Ini bawang Bantaeng di’ tabe Puang ini Rp35.000, ini Rp25.000,” tanya Fatmawati kepada salah seorang pedagang. Ia juga memastikan asal bawang merah yang dijual, apakah berasal dari Bima atau Bantaeng.

Kunjungan ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Sulsel, Rachmatika Dewi, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan, Pangdam XIV Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Windiyatno, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, perwakilan Bulog Sulsel, serta jajaran pimpinan OPD Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar.

Adapun berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan pekan ini per 26 Februari 2025, harga sejumlah bahan pokok di Makassar tercatat sebagai berikut:

Beras: Medium Rp13.500/kg, Premium Rp15.000/kg
Gula pasir: Rp18.000/kg
Minyak goreng: Curah Rp16.500/liter, Minyakita Rp16.000/liter, Kemasan premium Rp21.500/liter
Tepung terigu: Rp11.500/kg
Daging sapi: Rp120.000/kg
Daging ayam: Kampung Rp60.000/kg, Broiler Rp30.500/kg
Telur ayam: Kampung Rp50.000/kg, Broiler Rp28.500/kg
Cabai merah keriting: Rp28.000/kg
Cabai merah besar: Rp27.000/kg
Cabai merah hijau: Rp20.000/kg
Cabai rawit merah: Rp63.500/kg
Tomat: Rp6.000/kg
Bawang merah: Rp34.500/kg
Bawang putih: Rp40.000/kg

Pemerintah pastikan stok aman dengan kegiatan pemantauan harga ini. Diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi, sekaligus memastikan kebutuhan. (*)