Connect with us

Kementrian Agama RI

DPR Sepakat Kemenag Realokasi Anggaran Rp616 Miliar untuk BP Haji dan BPJPH

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama menyepakati perubahan realokasi anggaran 2025 untuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menyebut, realokasi anggaran untuk BP Haji yang awalnya diusulkan Menteri Agama Nasaruddin Umar sebesar Rp129.739.976.000,00, ditingkatkan menjadi Rp179.739.976.000,00, dengan penambahan sebesar Rp50.000.000.000,00.

“Penambahan realokasi anggaran untuk BP Haji ini akan dialokasikan untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji 2026. Pendalaman lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan alokasi ini digunakan pada bidang yang tepat,” ujar Marwan, Kamis (5/12/2024).

“Sementara itu, alokasi anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tetap seperti yang dicantumkan usulan Menteri Agama, yaitu sebesar Rp436.812.997.000,00,” tambahnya.

BACA JUGA  Sah, Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan 1447 H Jatuh pada 19 Februari 2026

Secara keseluruhan, anggaran Kementerian Agama 2025 yang semula sebesar Rp79.168.712.137.000,00 mengalami penyesuaian menjadi Rp78.552.159.164.000,00, dengan nilai realokasi sebesar Rp616.552.973.000,00.

Lebih lanjut, mewakili Komisi VIII, Marwan Dasopang mengarahkan agar keputusan ini segera disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mendapatkan persetujuan final.

“Besok, Kementerian Agama bersama BP Haji dan BPJPH sudah dapat bergerak lebih cepat untuk menjalankan program-program mereka, tanpa ada lagi program yang tertunda,” tegas Marwan.

Lebih lanjut, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, BP Haji akan fokus pada penyelenggaraan ibadah haji dengan tetap berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama.

“Untuk tahun 2025, Kementerian Agama tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji.

BACA JUGA  Menag Ajak Tokoh Agama Tenangkan Umat agar Tidak Terprovokasi

Karena penyelenggaraan haji tahun depan sudah berjalan, kami memastikan koordinasi intensif dengan BP Haji agar prosesnya berjalan lancar dan lebih baik dari tahun sebelumnya,” tegas Nasaruddin.

Sementara itu, BPJPH yang kini berstatus Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) memiliki kewenangan penuh dalam kebijakan teknis jaminan produk halal.

“Kami telah memulai pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agama untuk mengatur unit kebijakan jaminan halal yang akan ditempatkan di Ditjen Bimas Islam,” tambah Menag.

Turut hadir pula dalam rapat, Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, Kepala BP Haji, Mochammad Irfan Yusuf, Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, dan Wakil Kepala BPJPH, Afriansyah Noor. (*)

BACA JUGA  Menag Minta Penyuluh Agama Jadi Duta Perdamaian, Rawat Kerukunan Bangsa
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Safari Ramadhan Tenaga Ahli Menag RI: Dr. Bunyamin Yapid Gaungkan Kurikulum Berbasis Cinta dan Masjid Berdampak Sosial

Published

on

KITASULSEL—JAKARTA — Tenaga Ahli Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., M.H., memanfaatkan momentum bulan suci Ramadhan melalui kegiatan Road Show Safari Ramadhan di berbagai daerah di Indonesia dengan menekankan penguatan program Kementerian Agama yang langsung menyentuh masyarakat.

Kegiatan safari Ramadhan tersebut tidak hanya diisi dengan amaliah keagamaan, tetapi juga menjadi sarana sosialisasi dan penguatan implementasi program strategis Kementerian Agama RI di daerah.

Dalam setiap kunjungannya, Dr. Bunyamin menegaskan pentingnya penerjemahan program Kemenag agar tidak hanya terfokus pada satuan kerja (satker), tetapi benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

“Momentum Ramadhan menjadi ruang terbaik untuk memperkuat implementasi program Kementerian Agama hingga ke akar masyarakat. Program keagamaan harus berdampak langsung,” ujarnya dalam salah satu agenda safari Ramadhan.

BACA JUGA  Menag Jelaskan Pentingnya Pemimpin Punya Sudut Pandang Menyatukan, bukan Memisahkan

Dalam road show tersebut, Tenaga Ahli Menag RI menitikberatkan pembahasan pada penguatan layanan keagamaan yang berdampak sosial, di antaranya optimalisasi rumah ibadah sebagai pusat aktivitas masyarakat.

Ia menegaskan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga harus menjadi pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi umat.

“Masjid perlu kembali dimakmurkan dengan fungsi yang lebih luas, termasuk menjadi ruang pemberdayaan UMKM dan kegiatan sosial kemasyarakatan,” jelasnya.

Menurutnya, pemanfaatan sarana keagamaan secara maksimal dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat peran agama dalam pembangunan sosial.

Selain itu, Dr. Bunyamin juga menekankan penguatan program unggulan Kementerian Agama berupa kurikulum berbasis cinta, yang menanamkan nilai cinta lingkungan, cinta agama, dan cinta sesama manusia.

BACA JUGA  Kemenag Rilis Tafsir Ayat Al-Qur’an tentang Pelestarian Lingkungan, Sila Unduh di sini!

Program ini diharapkan mampu membentuk generasi masa depan yang memiliki karakter moderat, toleran, serta peduli terhadap lingkungan dan kehidupan sosial.

“Kurikulum berbasis cinta bertujuan menghadirkan pendidikan keagamaan yang berdampak jangka panjang bagi masa depan bangsa,” katanya.

Safari Ramadhan tahun ini juga menjadi momen nostalgia bagi Dr. Bunyamin yang memiliki latar belakang sebagai dai yang selama puluhan tahun berdakwah dari kampung ke kampung.

Ia mengungkapkan, selama kurang lebih 25 tahun sebelumnya, aktivitas dakwahnya dilakukan di berbagai daerah secara terbatas. Kini, melalui amanah sebagai Tenaga Ahli Menteri Agama, cakupan dakwah dan pembinaan yang dilakukan menjadi lebih luas hingga menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.

BACA JUGA  Menag Minta Penyuluh Agama Jadi Duta Perdamaian, Rawat Kerukunan Bangsa

“Dulu saya berdakwah dari daerah ke daerah, sekarang masih dengan semangat yang sama, hanya wilayahnya lebih luas, menjangkau seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Dalam setiap agenda safari, Dr. Bunyamin juga mendorong sinergi antara alim ulama dan pemerintah guna menghadirkan suasana masyarakat yang teduh dan harmonis.

Sepanjang pekan pertama Ramadhan, ia tercatat hampir setiap hari berkeliling daerah melaksanakan amaliah Ramadhan sekaligus mengunjungi kantor-kantor Kementerian Agama setempat untuk memperkuat koordinasi program.

Melalui Road Show Safari Ramadhan ini, Kementerian Agama RI diharapkan semakin dekat dengan masyarakat serta mampu menghadirkan layanan keagamaan yang inklusif, produktif, dan berdampak nyata bagi kehidupan sosial umat.

Continue Reading

Trending