Kitasulsel–MAKASSAR Komisi Nasional Disabilitas (KND) RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Pendidikan Kota Makassar, atas pencapaian signifikan dalam pengembangan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas sepanjang tahun 2024.

Hal ini diungkapkan oleh Komisioner KND RI, Fatimah Asri Mutmainah, dalam kunjungan kerja Tim Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan Kota Makassar yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin, ke Kantor KND RI, Jumat (13/12/2024).

Muhyiddin memaparkan berbagai capaian Kota Makassar dalam menyediakan akses pendidikan yang inklusif, sejalan dengan visi misi Wali Kota Makassar melalui program 18 Revolusi Pendidikan.

Salah satu capaian utama adalah meningkatnya jumlah siswa disabilitas yang diterima di sekolah-sekolah inklusif, didukung oleh surat edaran yang mewajibkan sekolah menerima siswa disabilitas di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMP.

“Setiap individu dengan disabilitas harus memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Ini merupakan komitmen kami di Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan bahwa semua anak dapat bersekolah,” ujar Muhyiddin.

Selain itu, jumlah lulusan siswa disabilitas juga mengalami peningkatan, baik di tingkat dasar maupun menengah.

Pemerintah Kota Makassar juga memperluas program sekolah penyetaraan A, B, dan C bagi penyandang disabilitas yang memiliki KTP luar Makassar, serta merekrut tenaga pendidik kontrak berlatar belakang pendidikan khusus untuk memperkuat layanan pendidikan inklusi.

Komisioner KND RI, Fatimah Asri Mutmainah, menyatakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar melalui ULD Pendidikan patut mendapatkan apresiasi.

Menurutnya, kebijakan ini mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pendidikan inklusi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023.

“Ini sudah sesuatu yang luar biasa. Tinggal bagaimana ULD Pendidikan mendampingi sekolah-sekolah untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut, baik dalam layanan, kurikulum, pendampingan pembelajaran, maupun aksesibilitas sekolah,” jelas Fatimah.

Fatimah juga menyebutkan bahwa dengan pendekatan yang lebih holistik dan integral, Kota Makassar memiliki potensi besar menjadi kota representatif dalam penyediaan pendidikan inklusif di Indonesia.

“Ke depan, Kota Makassar semestinya bisa menjadi salah satu kota representatif, dengan memastikan setiap anak disabilitas mendapatkan akses pendidikan terbaik di sekolah reguler terdekat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Tim ULD Pendidikan Kota Makassar, Abdul Rahman, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk berkonsultasi dengan KND RI terkait formulasi penguatan pendidikan inklusif.

“Konsultasi ini penting agar kami mendapatkan strategi yang tepat dalam melaksanakan pendidikan inklusif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023,” ungkap Abdul Rahman.

Dengan langkah yang konsisten dan dukungan berbagai pihak, Makassar diharapkan mampu menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. (*)