Provinsi Sulawesi Barat

Tingkatkan Pelayanan Sosial, Pemprov Bahas Akses Jalan Daerah

Published

6 bulan ago

31 Desember 2024

Kitasulsel–MAMUJU Pelaksana harian Gubernur Sulbar Amujib memimpin rapat membahas akses Jalan daerah di Wilayah Sulbar, di Kantor Gubernur Sulbar, Senin 30 Desember 2024.

Turut hadir Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Biro Tapem Kesra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Yakob F Solon, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo, Sekretaris Bapperida, Daewis serta sejumlah perwakilan PMD.

Amujib yang juga menjabat sebagai PJ Sekda Provinsi Sulbar menjelaskan, rapat tersebut membahas tindak lanjut arahan PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin terkait akses jalan desa yang menjadi penghambat pelayanan sosial.

“Ketika terdapat masyarakat terkendala layanan sosial, ini kemudian menjadi permasalahan, sehingga atas arahan PJ Gubernur, kita harus mengambil langkah strategis kedepan,” ucap Amujib.

Kata Amujib,untuk langkah awal adalah melakukan pemetaan dengan berkoordinasi dengan setiap desa melalui Dinas PMD dan Pemerintah Kabupaten. Berikutnya adalah membuat regulasi yang dinilai menjadi solusi kedepan.

“Ini sebagai upaya kita meminimalisir hambatan hambatan pelayanan sosial yang terjadi di masyarakat,” ungkapnya. (*)

Provinsi Sulawesi Barat

Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi

Published

15 jam ago

14 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.

“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.

Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:

Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:

1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar

2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar

3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar

4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar

“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.

Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.

“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.

Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.

Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)