Connect with us

Nasional

Program Makan Bergizi Gratis Dimulai 6 Januari, Fokus Utama pada Anak Sekolah dan Kelompok Rentan

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan bahwa persiapan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah berlangsung.

Rencananya, program ini akan diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan akan diselenggarakan di setiap provinsi di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa program MBG ini merupakan salah satu program prioritas dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Fokus utama dari program ini adalah untuk memberikan akses makanan bergizi kepada anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya, termasuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Dalam program ini, ada empat kelompok sasaran utama yang menjadi prioritas, yakni pelajar dari PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” ujar Dadan Hindayana.

BACA JUGA  Tangani Bidang Hukum, HAM dan Keamanan, 4 Politisi Sulsel Ditempatkan di Komisi III DPR RI

Sebagai bagian dari persiapan, program makan bergizi gratis ini telah melalui uji coba di beberapa daerah di Indonesia. Menu makanan yang disiapkan selama uji coba dirancang dengan berbagai variasi dan jumlah kalori yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi masing-masing kelompok sasaran.

Melalui program ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam kelompok rentan, sehingga mendukung tumbuh kembang yang optimal bagi anak-anak dan kesehatan ibu serta balita di seluruh Indonesia. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

KPR FLPP Direformasi, Subsidi Rumah Capai 300 Ribu Unit per Tahun

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA  – Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PKP), Maruarar Sirait, mengambil langkah strategis untuk mereformasi program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, Menteri Ara berupaya merancang ulang proporsi pendanaan agar lebih efisien dan adil.

Proporsi Baru Anggaran KPR FLPP

Dalam skema saat ini, pendanaan KPR FLPP bersumber 75% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25% dari perbankan. Menteri Ara mengusulkan agar proporsi ini diubah menjadi 50:50.

“Dengan proporsi yang lebih seimbang, kita dapat mengurangi beban APBN sekaligus meningkatkan jumlah rumah subsidi yang dapat dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkap Maruarar.

BACA JUGA  Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto Sambut Hangat Tamu Negara di Acara Pelantikannya

Ia menjelaskan bahwa perubahan ini memungkinkan penyaluran rumah subsidi meningkat dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa tambahan beban pada APBN.

Sebagai bagian dari upaya merealisasikan perubahan ini, Menteri Ara telah mengunjungi sejumlah daerah untuk melihat langsung pelaksanaan program KPR FLPP. (*)

Continue Reading

Trending