Provinsi Sulawesi Barat
Sulbar Ciptakan Stabilitas Ekonomi Jelang Natal dan Tahun Baru, Inflasi Terkendali dan Kesejahteraan Petani Meningkat
Kitasulsel–MAMUJU Inflasi di Sulawesi Barat pada Desember 2024 tercatat mencapai angka yang positif, yaitu 1,49% yoy dan 0,66% mtm. Angka inflasi tahunan (year-on-year) ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menjaga stabilitas harga, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar, Mustari Mula, yang juga menjabat sebagai juru bicara Pemprov, mengungkapkan bahwa inflasi Sulawesi Barat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,57% yoy.
“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi mampu menjaga daya beli masyarakat dan memastikan harga tetap stabil pada periode yang sangat sensitif ini,” kata Mustari.
Melihat perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di dua kabupaten utama, yakni Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, inflasi di Mamuju tercatat sebesar 2,47% yoy dan 0,59% mtm. Sementara di Majene, inflasi tercatat 0,87% yoy dan 0,70% mtm.
Komoditas pangan yang terjaga harga stabilnya selama periode Natal dan Tahun Baru, memungkinkan masyarakat Sulawesi Barat untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau.
Hal ini juga memberikan dampak positif bagi sektor pertanian, terlihat dari kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 158,28% pada Desember 2024, dibandingkan dengan 151,77% pada bulan sebelumnya.
Angka NTP yang lebih tinggi menunjukkan bahwa kesejahteraan petani semakin meningkat, karena harga jual produk mereka lebih tinggi daripada biaya produksi. Dengan demikian, pengendalian inflasi tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga sektor pertanian yang turut merasakan manfaat dari kestabilan harga.
“Keberhasilan pengendalian inflasi ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga ketersediaan serta keterjangkauan harga bahan pangan,” tutup Mustari. (*)
Provinsi Sulawesi Barat
Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi
Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.
“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.
Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:
Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:
1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar
2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar
3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar
4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar
“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.
Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.
“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.
Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.
Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login