Nasional

Jusuf Kalla Dorong Kalangan Kampus jadi Tulang Punggung Pemberantasan Korupsi

Published

6 bulan ago

10 Januari 2025

Kitasulsel–JAKARTA Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK, mendorong kampus menjadi tulang punggung dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan JK saat menyampaikan sambutannya diacara Dies Natalis ke 27 Universitas Paramadina di Kampus Universitas Paramadina , Cipayung, Jakarta Timur,jumat (10/1/2025).

JK mengaku prihatin dengan posisi Indonesia termasuk dalam 6 negara dengan tingkat korupsi tertinggi. Bahkan dari enam itu, empat di antaranya dari negara dengan penduduk muslim terbanyak.

“Saya baca di berita, ada 6 negara yang paling korup, 4 diantaranya mayoritas penduduk Islam. Pertama Syiria, Kedua Bangladesh, kemudian Indonesia,” kata JK dalam sambutannya.

“Jadi agama kuat, korupsi juga kuat,” imbuhnya.

JK menilai, fenomena tingginya korupsi tersebut karena beberapa hal. Seperti pemerintahan yang tidak baik, visi pemerintahan yang keliru serta visi demokrasi yang keliru.

Sehingga JK mengusulkan perlunya perbaikan di sistem pemerintahan. Ia mengungkapkan, persoalan korupsi bukan hanya soal personal, tapi sistem pemerintahan yang sulit cek and balance.

“Jadi semuanya harus berawal dari atas. Jika diatas aman, maka di bawah aman. Sebaliknya, jika di atas ada masalah, maka di bawah juga akan bermasalah;” sebut JK.

Selain itu, JK juga mendorong agar kampus bisa menjadi tulang punggung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tujuannya, agar Indonesia tidak terkenal karena kasus korupsinya.

“Itu tantangan untuk kita bagaimana kita ini universitas dapat merumuskan pikiran-pikiran. Mudah-mudahan kita bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik’” ujarnya.

JK juga menyinggung soal keseriusan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memberantas korupsi. “Komitmen yang ingin memburu koruptor sampai antartika, maka itu berarti ada upaya tindakan tegas yang ingin dilaksanakan dan kita berharap itu’” pungkas JK. (*)

Nasional

KH Ma’ruf Amin Sebut Pemerintah akan Bentuk Badan Ekonomi Syariah

Published

3 hari ago

8 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah akan membentuk Badan Ekonomi Syariah. Badan ini akan menggantikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Badan baru ini dirancang lebih inklusif, tidak birokratis, dan langsung berada di bawah Presiden.

“Badan yang semula KNEKS itu akan mengalami transformasi menjadi badan. Badan yang akan juga menggerakkan ekonomi Syariah. Ya, badan kira-kira Badan Ekonomi Syariah,” kata Wakil Presiden RI 2019-2024 KH Ma’ruf Amin dalam acara Global Launch SGIE Report 2024/2025, di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

KH Ma’ruf Amin menegaskan bahwa Badan Ekonomi Syariah akan mengemban fungsi penggerak lintas sektor, tidak hanya terbatas pada industri keuangan syariah, tetapi juga mencakup sektor industri halal, dana sosial umat, dan kewirausahaan berbasis pesantren dan komunitas.

“Fokus kita kemarin itu kepada empat: yaitu industri halal, industri keuangan, dana sosial, kemudian juga para usahawan. Ini yang akan kita kembangkan,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa transformasi kelembagaan ini akan mencontoh pendekatan seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar lebih lentur dalam menjangkau masyarakat dan pelaku usaha.

“Nanti badan ini seperti BPIP. Jadi nanti unsur masyarakat akan masuk di dalamnya. Sehingga tidak birokratis, tapi lebih fleksibel,” jelas Kyai Ma’ruf.

Dengan konsolidasi lintas sektor, kolaborasi pusat dan daerah, serta dukungan masyarakat sipil, KH Ma’ruf Amin meyakini Indonesia bisa naik peringkat menjadi pemimpin ekonomi syariah dunia dalam waktu dekat.

“Kalau lihat trend kemarin dari nomor 10, 8, 5, kemudian menjadi nomor 3. Kalau lihat trend-nya, ya paling tiga tahun itu sudah bisa,” pungkas KH Maruf Amin.

Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang turut hadir dalam peluncuran laporan SGIE 2024/2025, mendukung penuh transformasi ini dan menekankan pentingnya menjadikan halal sebagai gaya hidup yang etis dan berkelanjutan.

“Itulah sebabnya kita percaya bahwa halal bukan hanya label, tapi adalah way of life,” tegas Menag Nasaruddin.

Menurut Menag, Kementerian Agama memiliki mandat sentral dalam membangun ekosistem halal yang berkualitas dan berdaya saing global. “Kenaikan konsumen halal itu bukan sekadar tren. Ia mencerminkan kesadaran etis dan spiritual yang makin dalam,” katanya.

Menag juga menggarisbawahi pentingnya penguatan peran masjid dalam ekonomi umat. “Kami mencoba di Istiqlal membuat satu sistem, jadi seluruh kebutuhan pokok masyarakat yang ada di Istiqlal ini bisa dibeli di Istiqlal,” ujarnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy menyebut bahwa ekosistem ekonomi syariah nasional sudah terbentuk sejak satu dekade terakhir, dan kini mulai terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional.

“Ekosistem itu sebenarnya bahasa lama yang terintegrasi. Jadi nggak satu ke sana, satu ke sini,” ungkapnya. (*)