Kementrian Agama RI
Menag RI Nasaruddin Umar Gandeng KPK, Pastikan Penyelenggaraan Haji Bebas Korupsi

Kitasulsel—JAKARTA – Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendampingi Kementerian Agama dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.
Pendampingan ini bertujuan memastikan pelaksanaan yang transparan dan bersih dari praktik penyimpangan, khususnya terkait pengisian kuota haji dan pendampingan muhrim yang selama ini diduga menjadi objek jual beli oleh oknum tertentu.

“Kami sudah berbicara dengan KPK mengenai masalah haji ini. Mohon didampingi, kami tidak ingin ada penyimpangan, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi,” ujar Nasaruddin Umar
Menurutnya, pendampingan tidak hanya dilakukan di Tanah Air, tetapi juga di Arab Saudi untuk memastikan pelayanan bagi jamaah haji berjalan sesuai aturan.

Selain itu, hubungan antara Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Pengelola Haji (BPH) juga harus dievaluasi apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Permintaan pendampingan ini sejalan dengan agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana tercantum dalam Astacita poin ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
“Sinergi yang kuat dengan KPK sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan. Ini adalah tanggung jawab kita kepada umat,” tambahnya.
Dengan langkah ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji ke depan semakin transparan, bersih, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia.
Diketahui langkah Menag RI melibatkan KPK dalam semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dilingkup kemenag yang berpotensi merugikan negara disambut baik ketua KPK.
“Apresiasi buat pak Prof dalam upaya memberantas dan mencegah korupsi terjadi di lingkungan kementerian yang di pimpin,keseriusan beliau kami lihat sejak beliau mendatangi kantor kami dan mensinergikan program yang ada agar kpk terlibat guna mencegah terjadinya penyimpangan dan praktek korupsi,jelas pimpinan kpk.
Kementrian Agama RI
Dialog Lintas Agama, Menag Jelaskan Empat Isu Strategis Kemenag

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan empat isu strategis yang menjadi fokus Kementerian Agama. Hal ini Menag ungkap dalam Dialog Lintas Agama yang digelar di Masjid Istiqlal.
Dialog dihadiri oleh Guru Besar Al-Azhar Kairo Muhammad Abdusshomad, Perwakilan Keuskupan Agung Jakarta Romo Antonius Suryadi, Perwakilan Persekutuan Gereja Kristen Protestan Martin Lukito Sinaga, dan Ketua OIAA Indonesia TGB Muhammad Zainul Majdi.

Isu pertama yang menjadi perhatian Kemenag adalah kerukunan. Menurut Menag, menjaga kerukunan dalam masyarakat Indonesia yang beragam dapat dicapai dengan memperkuat moderasi beragama dan mengembangkan konsep toleransi yang mendalam.
“Toleransi itu lebih dari sekadar koeksistensi. Koeksistensi hanya memungkinkan kita hidup berdampingan tanpa saling terhubung, sedangkan toleransi mengikat kita dengan tali cinta,” ujar Menag, Jumat (7/2/2025).

Isu kedua adalah pengembangan kurikulum cinta dalam pendidikan agama. Menag menekankan pentingnya melarang guru agama mengajarkan kebencian kepada murid.
“Tidak boleh ada guru agama yang menanamkan kebencian terhadap kelompok agama lain.
Kita tetap berpegang pada ajaran agama masing-masing, tetapi tidak ada hak untuk menyesatkan atau menajiskan orang lain,” tegasnya.
Selanjutnya, isu lingkungan hidup juga mendapat perhatian serius dari Kemenag. Menag mengingatkan bahwa tanggung jawab menjaga lingkungan adalah bagian dari ketaatan beragama.
“Kita tidak akan bisa menjadi hamba yang taat dan khusyuk dalam beribadah jika lingkungan kita rusak. Alam bukan hanya objek, tetapi juga bagian dari diri kita,” tambahnya.
Menag juga menyoroti fenomena sebagian orang yang seolah-olah tidak merasa berdosa ketika membakar hutan demi pembukaan lahan, serta menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah.
“Seolah-olah tidak ada dosa kalau membakar hutan, padahal di situ juga membunuh berbagai ekosistem. Bahkan tidak menganggap dosa kalau menjadikan sungai sebagai tong sampah umum,” ungkap Menag.
Isu terakhir adalah penguatan nasionalisme dalam benak generasi muda. Menag menilai pentingnya menjaga identitas bangsa Indonesia yang plural dan kaya budaya lokal.
“Identitas Indonesia harus tetap kuat. Seperti Jepang yang modern tapi tetap menghargai budaya lokal. Kita pun harus menjaga nilai-nilai budaya yang selaras dengan agama,” ujarnya.
Dengan empat isu strategis ini, Menag berharap dapat memberikan landasan kebijakan yang memperkuat kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih harmonis, cinta lingkungan, dan memiliki rasa nasionalisme yang kuat. (*)
-
Politics4 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
7 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
12 bulan ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
11 bulan ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
9 bulan ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login