DPRD Kota Makassar
ARA: Pemerintahan Appi-Aliyah Harus Satu Komando untuk Makassar Maju
Kitasulsel–MAKASSAR Ketua Partai Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), menegaskan komitmen partainya untuk mendukung pemerintahan Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin (Appi), selama masa jabatan 2025-2030. ARA menekankan pentingnya satu kepemimpinan yang tegas dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Makassar.
“Tidak ada istilah dua matahari dalam pemerintahan ini. Semua pihak, baik Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD), harus kompak mengikuti arahan satu pemimpin, yaitu Wali Kota terpilih, Appi,” ujar ARA saat diwawancarai di Makassar, Sabtu (26/1/2025).
ARA menambahkan, pemerintahan yang solid memerlukan satu arah yang jelas untuk memastikan visi, misi, dan program kerja berjalan optimal.
“Jika ada yang mencoba mengalihkan arah, itu sama saja dengan menyimpang dari jalan yang benar,” tegas mantan Ketua Badan Anggaran DPRD Makassar ini.
Sebagai partai pengusung, ARA menyatakan Partai Demokrat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan keberhasilan program-program yang diusung Wali Kota Appi, seperti pemberian iuran sampah gratis, seragam gratis, dan balai latihan kerja.
“Kami di Demokrat, termasuk kader yang duduk di DPRD Makassar, akan bekerja keras mendukung jalannya pemerintahan serta mengawal setiap kebijakan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata ARA.
ARA juga menegaskan pentingnya komunikasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah pusat untuk mendukung proyek strategis, seperti pembangunan Stadion Mattoanging, yang menjadi salah satu cita-cita Munafri Arifuddin.
“Sebagai mantan pemimpin PSM, Appi punya semangat besar untuk mewujudkan stadion yang layak bagi Makassar. Ini menjadi perhatian khusus kami,” tambah ARA.
Selain memberikan dukungan penuh, ARA memastikan dirinya akan terus memantau dan memberikan masukan konstruktif untuk pelaksanaan program pemerintahan.
“Saya punya pengalaman sebagai Ketua Banggar DPRD, jadi saya merasa bertanggung jawab memastikan program-program Wali Kota Appi dijalankan secara efektif dan efisien,” ungkapnya.
Dengan komitmen kuat untuk mendukung jalannya pemerintahan, ARA berharap seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat Makassar dapat bekerja sama mewujudkan visi besar yang telah dirancang untuk kemajuan Kota Daeng. (*)
DPRD Kota Makassar
DPRD Kota Makassar Gelar Rapat Pemandangan Umum Tiga Ranperda, Tekankan Kolaborasi dan Transparansi
Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang sedang dibahas bersama Pemerintah Kota Makassar. Rapat yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh pimpinan DPRD, perangkat daerah, dan pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar, Rabu (22/10).
Tiga Ranperda yang menjadi fokus pembahasan adalah Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, serta Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Fraksi Mulia, melalui juru bicaranya Andi Muchlis Misba, menekankan pentingnya kolaborasi yang terbuka antara eksekutif dan legislatif untuk menyempurnakan naskah ranperda.
“Koordinasi antarperangkat daerah dengan panitia khusus sangat penting agar pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan regulasi yang berpihak pada publik,” ujarnya. Fraksi ini juga memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), diwakili juru bicara Aswar, ST, menyoroti perlunya kejelasan indikator kinerja dalam pelaksanaan ranperda, khususnya pada penyelenggaraan kearsipan dan fasilitas pesantren.
Aswar menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap pesantren harus menyeluruh dan berkelanjutan. “Masih banyak pesantren yang menghadapi keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Diperlukan forum kemitraan strategis antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat,” jelasnya.
Fraksi PKS mengusulkan empat langkah strategis, yaitu pemetaan dan registrasi pesantren, penyusunan skema bantuan dan kemitraan, peningkatan kapasitas manajemen, serta pembentukan forum komunikasi lintas lembaga.
Terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017, Fraksi PKS menilai perlu penyesuaian dengan regulasi terbaru seperti PP Nomor 1 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 agar fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dapat berjalan optimal dengan sistem administrasi yang profesional dan transparan.
Rapat pemandangan umum ini menjadi tahap awal sebelum pembahasan lanjutan oleh panitia khusus DPRD bersama Pemerintah Kota Makassar. Seluruh fraksi berharap proses pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
Nasional5 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login